Perspektif.co.id - Badan Gizi Nasional (BGN) membeberkan skema penyaluran anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim langsung “menyentuh bawah” tanpa melalui pemerintah daerah. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG rata-rata akan menerima alokasi Rp500 juta per hari untuk menjalankan program tersebut.
Dadan menjelaskan, dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp268 triliun, porsi terbesar disebut beredar langsung ke daerah. Ia menyatakan sekitar 93 persen anggaran BGN disalurkan langsung ke SPPG di berbagai wilayah Indonesia, sehingga perputaran uang terjadi secara merata di tingkat lokal.
“BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93% dana BGN itu disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap hari setiap SPPG menerima Rp500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda),” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).
BGN juga mengungkap nilai uang yang telah beredar sejauh ini melalui skema tersebut. Dadan menyebut perputaran dana dari Sabang sampai Merauke hingga saat ini mencapai sekitar Rp36 triliun. Menurutnya, arus dana itu menjadi “penggerak roda ekonomi” karena memicu pemerataan aktivitas ekonomi di banyak daerah sekaligus.
Ia menambahkan, besaran dana yang beredar di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh jumlah SPPG yang beroperasi. Artinya, jika dapur MBG yang aktif semakin banyak di sebuah daerah, maka peredaran uang yang masuk dan berputar di wilayah itu juga ikut membesar.
Di sisi produksi, Dadan menekankan program MBG dirancang mendorong penyerapan komoditas lokal, sehingga pelaku usaha daerah dan petani mendapat kepastian pasar. Ia menilai kebijakan tersebut belum pernah terjadi pada periode sebelumnya, karena negara memastikan pasokan lokal terserap untuk memenuhi kebutuhan program.
“Belum pernah terjadi dalam era mana pun, produksi lokal dijamin penyerapannya oleh negara seperti sekarang. Tidak heran jika ada petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang senang karena harga wortelnya bisa naik hingga tiga kali lipat,” jelasnya.
BGN juga mengaitkan dampak MBG dengan perbaikan indikator kesejahteraan petani, khususnya Nilai Tukar Petani (NTP). Dadan menyebut rata-rata NTP saat ini berada di angka 125, meningkat dari sebelumnya sekitar 102. Dengan level tersebut, ia menilai petani memiliki ruang lebih untuk investasi dan peningkatan kesejahteraan keluarga dibanding ketika NTP hanya di kisaran 100–102.
“Saya yakin dengan program MBG ini, Nilai Tukar Petani akan bisa naik hingga 150,” tegasnya.
Lebih jauh, Dadan menilai perputaran dana besar pada awal tahun merupakan fenomena yang jarang terjadi. Ia menyinggung pengalaman tahun sebelumnya ketika stimulus ekonomi sekitar Rp37 triliun pada triwulan pertama disebut ikut mendorong pertumbuhan ekonomi 4,7 persen. Sementara pada 2026, ia memperkirakan hingga Maret saja, peredaran dana BGN bisa mencapai Rp62 triliun—yang menurutnya berpotensi menjadi stimulus ekonomi signifikan di lapangan, termasuk dari sisi likuiditas.
