JAKARTA, Perspektif.co.id - PDI Perjuangan (PDIP) menjelaskan alasan memilih istilah partai penyeimbang alih-alih oposisi setelah memutuskan berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap itu kembali ditegaskan dalam rangkaian Rakernas I sekaligus HUT ke-53 PDIP yang digelar pada 10-12 Januari 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara.
Politikus muda PDIP Aryo Seno Bagaskoro menyebut, posisi “penyeimbang” dipilih karena PDIP ingin tetap objektif: mendukung program pemerintah yang dinilai baik dan berpihak ke rakyat, namun tetap mengkritik kebijakan yang dianggap keliru atau tidak sejalan dengan kepentingan publik. “Program-program yang baik… kami harus dukung,” kata Seno dalam keterangan di sela Rakernas.
Menurut Seno, perbedaan paling mendasar terletak pada cara pandang. Ia menilai konsep oposisi—dalam pengertian “semua langkah pemerintah pasti dianggap salah”—tidak cocok dengan kerangka ketatanegaraan Indonesia. Seno menyatakan, “Di dalam konstitusi kita… tidak mengenal yang namanya oposisi,” sebab pola pikir oposisi bisa menyeret partai menjadi antitesis permanen terhadap seluruh kebijakan pemerintah.
Ia menambahkan, dalam sistem presidensial, pembelahan politik yang dikenal pada praktiknya adalah berada di dalam atau di luar pemerintahan. Karena itu, PDIP memilih tetap di luar kabinet, namun menempatkan diri sebagai pihak yang dapat bekerja sama secara strategis ketika sejalan, sekaligus bersikap kritis ketika diperlukan. “Yang ada adalah di dalam atau di luar pemerintahan,” ujar Seno.
Seno juga menekankan, PDIP sudah menyampaikan posisi tidak masuk pemerintahan Prabowo sejak awal. “PDI Perjuangan tidak akan… tidak di dalam pemerintahan Pak Prabowo,” kata dia.
Konsep penyeimbang itu, lanjut Seno, memungkinkan PDIP menjalankan dua peran sekaligus: mitra strategis ketika agenda pemerintah sejalan dengan napas ideologi kerakyatan, dan mitra kritis saat kebijakan dinilai menyimpang dari kepentingan publik. “Partai politik penyeimbang itu bisa berperan sebagai mitra kritis, bisa juga berperan sebagai mitra strategis,” ucapnya.
Dari jajaran elite partai, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menyebut Rakernas menjadi momentum penegasan posisi PDIP sebagai penyeimbang melalui “kerja nyata” di tengah masyarakat, termasuk saat bencana. Hasto menyampaikan PDIP menegaskan diri sebagai partai penyeimbang “dengan spirit kemanusiaan, keadilan dan keberpihakan kepada rakyat.”
Dalam praktik sikap kritis, PDIP mencontohkan salah satunya pada penolakan wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Seno menilai pemilu adalah kedaulatan rakyat, sehingga hak publik untuk memilih pemimpinnya tidak semestinya dipersempit. Ia mempertanyakan, “masa hak rakyat… mau diambil?”
