JAKARTA, Perspektif.co.id - Wacana pemotongan gaji pejabat negara untuk menghadapi potensi dampak konflik di Timur Tengah mulai menuai tanggapan dari parlemen. Anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan tidak keberatan dengan gagasan penghematan tersebut, namun menegaskan langkah itu seharusnya dimulai dari pucuk pimpinan negara.
Menurut Andreas, jika pemerintah ingin menerapkan kebijakan pemotongan gaji sebagai bentuk efisiensi anggaran, maka contoh harus diberikan terlebih dahulu oleh pemimpin tertinggi negara sebelum diberlakukan kepada pejabat lainnya.
“Kalau mau potong, penghematan, ya harus mulai dari diri sendiri dulu, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara di republik ini,” kata Andreas saat dihubungi, Senin (16/3/2026).
Ia menilai langkah tersebut penting agar masyarakat melihat bahwa kebijakan penghematan benar-benar dimulai dari level tertinggi pemerintahan. Dengan demikian, publik dapat memahami bahwa kondisi ekonomi global memang menuntut pemerintah untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran negara.
“Berikan contoh mulai dari atas bahwa kita di negara ini memang harus lebih efisien, hemat,” ujarnya.
Selain menyinggung wacana pemotongan gaji pejabat negara, Andreas juga mengkritisi pola penyusunan anggaran pemerintah yang dinilai masih belum sepenuhnya efisien. Ia menilai masih terdapat potensi pemborosan dalam belanja negara yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Menurutnya, sebelum memerintahkan pemotongan anggaran pada pihak lain, pemerintah seharusnya terlebih dahulu melakukan peninjauan terhadap alokasi belanja di setiap kementerian dan lembaga.
“Jangan perintahkan untuk potong orang lain, sementara pemerintah sendiri masih menyusun belanja anggaran yang tidak efisien, pemborosan masih terjadi di mana-mana,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah melakukan penyisiran kembali terhadap berbagai pos anggaran yang dinilai tidak mendesak. Dengan langkah tersebut, belanja negara dapat difokuskan pada kebutuhan yang lebih prioritas.
“Secara teknis anggaran itu perlu disisir lagi di setiap KL. Ada anggaran yang tidak mendesak, tidak urgen bisa ditunda dulu,” tambah Andreas.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejumlah negara telah menerapkan langkah-langkah adaptif dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat konflik di kawasan Asia Barat atau Timur Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026).
Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan kondisi stabil saat ini tanpa menyiapkan langkah antisipatif untuk mengurangi tekanan terhadap konsumsi energi, khususnya BBM.
“Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Banyak negara-negara sudah melakukan langkah-langkah,” kata Prabowo.
Sebagai contoh, Prabowo menyinggung kebijakan yang diterapkan di Pakistan dalam menghadapi situasi krisis energi dan ekonomi. Pemerintah Pakistan diketahui menerapkan sejumlah kebijakan penghematan, termasuk pemotongan gaji pejabat tinggi negara.
Pakistan juga menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home bagi pegawai pemerintah dan sektor swasta dengan komposisi sekitar 50 persen tenaga kerja bekerja dari rumah. Selain itu, pemerintah negara tersebut memangkas hari kerja menjadi hanya empat hari dalam satu pekan.
“Jadi mereka menganggap ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures. Seolah-olah bahwa ini bagi mereka adalah ini dulu seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa Pakistan juga memangkas gaji anggota kabinet dan parlemen sebagai bagian dari strategi penghematan nasional. Dana hasil pemotongan tersebut kemudian dialokasikan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan secara ekonomi.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau lemah,” kata Prabowo.
Selain pemotongan gaji, Pakistan juga melakukan berbagai langkah penghematan lain seperti pembatasan penggunaan BBM di kementerian, pengurangan penggunaan kendaraan pemerintah hingga penundaan sejumlah belanja negara yang dianggap tidak mendesak.
Prabowo menilai langkah-langkah tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia dalam merumuskan strategi menghadapi potensi tekanan ekonomi global. Ia pun meminta agar berbagai kebijakan penghematan tersebut dikaji secara serius oleh pemerintah.
“Ini hanya contoh. Maksud saya, ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan,” ujarnya.
