JAKARTA, Perspektif.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah memiliki ruang anggaran yang memadai untuk membiayai penanganan bencana alam di Indonesia, termasuk banjir bandang dan tanah longsor yang melanda puluhan kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak pekan lalu.
Tanpa merinci besaran pagu yang disiapkan, Purbaya memastikan ketersediaan dana akan mengikuti kebutuhan dan pengajuan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Untuk penanganan bencana, kami siapkan anggaran yang cukup, disesuaikan dengan permintaan BNPB. Dananya ada dan nilainya besar, jadi tidak perlu khawatir soal itu,” ujarnya dalam acara Financial Forum 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Pusat, Rabu (3/12).
Purbaya menjelaskan, saat ini BNPB masih memiliki ruang anggaran yang dinilai cukup untuk merespons kedaruratan di wilayah terdampak bencana di Sumatra. Namun, bila kebutuhan di lapangan melampaui dana yang tersedia, pemerintah siap memberikan tambahan.
“BNPB masih punya cadangan dana yang cukup besar. Kalau nanti dirasa kurang, mereka bisa mengajukan penambahan dan kami sudah siap mengakomodasi. Sekarang kami tinggal menunggu pengajuan resmi dari BNPB, karena dananya sudah tersedia dan jumlahnya memadai,” tutur Purbaya usai acara.
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, alokasi anggaran untuk BNPB tahun depan tercatat hanya sekitar Rp491 miliar. Angka tersebut merosot tajam dibandingkan pagu anggaran BNPB pada 2025 yang mencapai sekitar Rp2,01 triliun. Meski demikian, Purbaya kembali menegaskan fleksibilitas fiskal pemerintah untuk mengucurkan tambahan dana jika eskalasi bencana menuntut intervensi lebih besar.
Sebelumnya, ia juga sudah menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan tetap membuka opsi penambahan anggaran di tengah penurunan pagu tersebut.
“Di BNPB masih tersedia sekitar lebih dari Rp500 miliar yang siap digunakan. Kalau nanti kebutuhan di lapangan meningkat dan butuh dana tambahan, kami juga sudah menyiapkan mekanisme penambahan dalam kerangka anggaran yang ada,” ungkap Purbaya pada Senin (1/1), dikutip dari pernyataannya.
Penegasan Menkeu ini menjadi sinyal bahwa pemerintah berusaha menjaga kesinambungan penanganan darurat bencana, di tengah sorotan publik atas besarnya kerusakan dan luasnya wilayah terdampak banjir bandang maupun longsor di Sumatra. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor krusial untuk memastikan proses evakuasi, pemulihan infrastruktur dasar, hingga bantuan sosial bagi warga yang terdampak dapat berjalan tanpa hambatan keuangan.
