Perspektif.co.id - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan penanganan bencana di Sumatra—termasuk banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—bukan perkara yang bisa diselesaikan dengan cara instan. SBY menilai fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana biasanya penuh hambatan, mulai dari akses yang terputus, kelumpuhan layanan dasar, sampai kebutuhan logistik yang menumpuk dalam waktu singkat.
Pernyataan itu disampaikan SBY melalui akun X @SBYudhoyono pada Rabu (24/12/2025). Ia mengaku terus mengikuti perkembangan bencana, mencermati tingkat kerusakan dan dampaknya bagi infrastruktur serta fasilitas publik, sekaligus memantau langkah pemerintah pusat dan daerah, termasuk respons publik yang kritis.
SBY menekankan bahwa penanganan bencana, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi, membutuhkan waktu serta sumber daya yang memadai. Dalam konteks ini, ia menilai negara harus menyiapkan dukungan finansial yang cukup, kebijakan yang tepat, dan rancangan induk yang menyatu agar pemulihan berjalan terukur dan berkelanjutan. Ia juga mengaitkan pandangannya dengan pengalaman saat memimpin pemerintahan ketika menghadapi bencana besar, seperti tsunami Aceh dan Nias, gempa Yogyakarta, serta gempa Padang.
Di tengah sorotan publik terhadap cara pemerintah menangani bencana, SBY menilai aspek komando di lapangan tidak bisa setengah-setengah. Ia menyebut, “Komando dan pengendalian harus efektif,” serta idealnya presiden memimpin melalui mekanisme manajemen krisis. Namun ia juga menggarisbawahi bahwa gaya kepemimpinan tiap kepala pemerintahan bisa berbeda karena konteks bencana, jenis bencana, dan skala kerusakan yang tidak selalu sama.
Dalam pernyataan yang sama, SBY turut memberi apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut SBY, Prabowo serius turun ke lapangan dan memberi atensi penuh, serta sudah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi terdampak di Sumatra.
SBY lalu menggeser fokus ke fase yang menurutnya akan menentukan: rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia menyebut, keberhasilan pemulihan ditopang setidaknya oleh tiga pilar—konsep pemulihan yang baik, organisasi dan kepemimpinan yang efektif di lapangan, serta implementasi rencana yang disiplin. Pada saat yang sama, SBY mengingatkan agar penggunaan anggaran negara tetap bisa dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan akuntabilitas tidak boleh terlepas dari agenda pemulihan, karena di fase rekonstruksi biasanya belanja pemerintah membengkak dan rentan salah sasaran bila tata kelola longgar.
Dari sisi pemerintah, Prabowo sebelumnya menyampaikan komitmen pembangunan hunian bagi warga terdampak. Saat meninjau lokasi pengungsian dan pembangunan hunian sementara di Desa Salareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada Kamis (18/12/2025), Prabowo menargetkan hunian sementara rampung dalam waktu sebulan agar warga tidak perlu lama tinggal di tenda. “…hunian sementara sebulan,” kata Prabowo.
Prabowo juga menyatakan setelah hunian sementara, pemerintah akan melanjutkan pembangunan hunian tetap dengan ukuran yang dinilai memadai. Ia menyebut hunian tetap itu “cukup bagus kualitasnya” dan luasnya sekitar 70 meter persegi.
Pernyataan SBY ini pada dasarnya mempertegas satu pesan: ukuran keberhasilan penanganan bencana tidak berhenti pada cepatnya respons awal, tetapi pada kemampuan negara menjaga kesinambungan kebijakan—dari tanggap darurat, pemulihan layanan dasar, sampai rekonstruksi yang menyentuh ekonomi warga. Dengan kata lain, pekerjaan terberat justru sering dimulai setelah kamera liputan bergeser: memastikan rumah, akses jalan, fasilitas publik, dan mata pencaharian pulih—tanpa mengorbankan akuntabilitas uang negara.
