JAKARTA, Perspektif.co.id - PT Agrinas Pangan Nusantara menyoroti mahalnya harga kendaraan pikap berpenggerak 4x4 (double cabin) di pasar domestik yang dinilai tak sejalan dengan kebutuhan operasional petani dan koperasi desa, terutama di wilayah terpencil dengan kondisi jalan berat. Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan kendaraan 4x4 bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan kebutuhan nyata di sektor pertanian karena banyak sentra produksi masih bergantung pada akses jalan tanah, berlumpur, hingga kontur berbukit.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Joao mengaku terkejut ketika melihat harga 4x4 pada sistem pengadaan pemerintah. Ia menyebut angka yang ditemuinya jauh dari jangkauan pendapatan mayoritas petani. “Saya kemarin lihat di e-katalog, saya shock juga… harga 4x4 itu sampai 528 juta,” ujarnya. Joao menilai banderol tersebut membuat petani terpaksa menggunakan kendaraan 4x2 meski tidak ideal untuk kebutuhan angkut hasil panen, pupuk, hingga logistik harian.
Joao menambahkan, kebutuhan kendaraan 4x4 menjadi makin mendesak karena rantai distribusi pangan di banyak daerah masih mahal dan panjang. Agrinas menilai akses kendaraan yang memadai dapat membantu mempercepat mobilisasi komoditas dari lahan ke jalan utama, lalu menuju titik pengumpulan atau koperasi, sehingga biaya distribusi bisa ditekan. Dalam penjelasan yang sama, Joao juga menekankan bahwa 4x4 penting bagi petani dan dunia pertanian karena faktor infrastruktur yang belum merata. (tirto.id)
Di tengah sorotan harga tersebut, Agrinas mencari opsi pengadaan kendaraan dengan harga yang dianggap lebih kompetitif untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Sejumlah pengadaan kendaraan operasional itu dikaitkan dengan rencana impor unit pikap 4x4 dari India, termasuk dari merek Mahindra dan Tata, yang disebut menyediakan opsi penggerak empat roda.
Rencana impor yang beredar menyebut total pengadaan mencapai 105 ribu unit kendaraan niaga, dengan rincian 35 ribu unit dipasok Mahindra dan 70 ribu unit lainnya oleh Tata Motors (termasuk model pikap dan truk ringan). Tirto melaporkan sebagian besar pesanan sudah masuk tahap pemesanan khusus, bahkan Agrinas disebut melakukan lobi agar kapasitas produksi bisa memenuhi kebutuhan proyek.
Agrinas menyatakan pengiriman kendaraan dilakukan bertahap. Joao menyebut hingga akhir Februari 2026 ditargetkan sekitar seribuan unit masuk terlebih dulu, sementara keseluruhan 105 ribu unit diupayakan datang dalam tahun berjalan dan rampung keseluruhan hingga akhir 2026.
Di sisi lain, Agrinas juga memaparkan alasan memilih opsi impor. Joao menilai kapasitas produksi kendaraan niaga lokal yang terbatas berisiko mengganggu kebutuhan industri logistik lain bila seluruh pengadaan “diborong” dari pabrikan domestik. Ia menyatakan opsi impor dibuka untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus menghadirkan alternatif agar harga lebih “fair” bagi pengguna, termasuk petani dan koperasi desa.
Namun Agrinas menegaskan pintu prioritas untuk produk dalam negeri tetap terbuka jika ada penawaran yang memenuhi syarat harga dan ketersediaan. Joao menekankan, keputusan impor bukan semata preferensi, tetapi soal kemampuan suplai dan kewajaran harga. “Kalau teman-teman lokal bisa menjual secara bulk, harganya masuk akal… kami pasti prioritaskan dalam negeri,” kata Joao.
Perbincangan pengadaan kendaraan ini ikut menyeret debat lebih luas tentang daya saing industri otomotif nasional serta strategi penguatan rantai distribusi di tingkat desa. Program Kopdes Merah Putih sendiri disebut dirancang untuk memperkuat distribusi barang dan aktivitas ekonomi di level desa, sehingga membutuhkan kendaraan operasional dalam jumlah besar untuk mendukung logistik dan layanan koperasi.
Dari sisi dasar kebijakan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 mengatur percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang menjadi payung pelaksanaan program percepatan tersebut.
