JAKARTA, Perspektif.co.id - Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang mulai didorong pemerintah Indonesia bukan sekadar soal fleksibilitas kerja, tetapi juga menyimpan potensi besar dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional. International Energy Agency (IEA) mengungkapkan skema ini dapat memangkas penggunaan BBM kendaraan pribadi secara signifikan.
Mengacu pada kajian resmi IEA yang dirilis Rabu (1/4/2026), kebijakan WFH dinilai mampu menurunkan konsumsi BBM mobil hingga 2-6 persen di level nasional, terutama jika diterapkan secara konsisten pada pekerjaan yang memungkinkan dilakukan secara jarak jauh.
"Bekerja dari rumah dapat mengurangi konsumsi minyak dari kendaraan pribadi yang digunakan untuk bepergian. Meskipun tidak semua pekerjaan cocok untuk bekerja dari rumah, ini bisa menjadi langkah efektif jika pekerjaan tersebut memungkinkan," tulis IEA dalam laporannya.
Dalam simulasi yang dilakukan lembaga berbasis di Prancis tersebut, perjalanan pulang-pergi harian pekerja menyumbang porsi cukup besar terhadap aktivitas kendaraan. IEA mencatat kontribusi mobilitas kerja berkisar antara 5 hingga 30 persen dari total penggunaan kendaraan di berbagai wilayah.
"Perjalanan pulang pergi menyumbang antara 5 persen dan 30 persen dari aktivitas mobil di berbagai wilayah. Karena tidak semua pekerjaan cocok untuk bekerja dari rumah, di tingkat nasional, tiga hari kerja jarak jauh (WFH) tambahan, bagi mereka yang pekerjaannya memungkinkan, dapat mengurangi konsumsi minyak dari mobil sebesar 2-6 persen," demikian penjelasan IEA.
Tak hanya di level nasional, penghematan bahkan bisa lebih besar jika dilihat dari perspektif individu. IEA menyebut perubahan pola kerja dari full kantor menjadi tiga hari WFH dalam sepekan berpotensi memangkas konsumsi BBM kendaraan pribadi hingga 20 persen.
"Jika pengemudi individu rata-rata beralih dari tidak bekerja jarak jauh menjadi tiga hari kerja jarak jauh dalam seminggu kerja lima hari, konsumsi minyak mobil pribadi mereka dapat dikurangi hingga 20 persen," lanjutnya.
Melihat potensi tersebut, IEA mendorong pemerintah di berbagai negara untuk mengoptimalkan kebijakan WFH, termasuk dengan mengimbau sektor swasta agar memberi fleksibilitas kerja kepada karyawan. Bahkan, pemerintah juga dapat mengambil langkah lebih jauh dengan menerapkan kewajiban WFH bagi aparatur publik serta menutup gedung-gedung pemerintah pada hari tertentu guna menekan konsumsi energi.
Di Indonesia, kebijakan ini mulai diimplementasikan secara bertahap. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menetapkan skema WFH satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), yang berlaku setiap hari Jumat.
Menurut Airlangga, penerapan WFH di sektor swasta akan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing industri, dengan pendekatan berupa imbauan, bukan kewajiban.
"Mengapa dipilih Jumat karena memang sebagian sudah beberapa kementerian lakukan itu kerja 4 hari dalam seminggu dengan aplikasi, ini pasca COVID kemarin," ujarnya dalam konferensi pers virtual.
Lebih jauh, pemerintah menghitung kebijakan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi energi, tetapi juga berpotensi mengurangi beban anggaran negara. Airlangga menyebut penghematan dari sisi kompensasi BBM bisa mencapai angka yang tidak kecil.
"Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah Rp 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM," tegasnya.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara lain seperti Pakistan, Thailand, Sri Lanka, hingga Mesir juga mulai menerapkan kebijakan serupa sebagai bagian dari strategi penghematan energi di tengah tekanan global terhadap harga dan pasokan bahan bakar.
