Perspektif.co.id - Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah isu yang menyebut institusi tersebut menjadi pihak yang membekingi rencana impor mobil pikap Mahindra Scorpio oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kabar itu beredar setelah muncul informasi bahwa Kemhan pernah menerima empat unit kendaraan dari Mahindra, sehingga memicu spekulasi di ruang publik terkait keterkaitan Kemhan dengan rencana impor kendaraan dalam jumlah besar.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan Kemhan perlu meluruskan informasi yang berkembang agar tidak menimbulkan salah paham. “Menanggapi informasi yang berkembang di ruang publik, Kementerian Pertahanan (Kemhan) memandang perlu menyampaikan penjelasan, agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terjadi kesalahpahaman,” kata Rico saat dikonfirmasi, Kamis (26/2/2026).
Rico menegaskan kendaraan Mahindra Scorpio yang pernah diterima Kemhan tidak berkaitan dengan rencana impor 105 ribu unit kendaraan yang belakangan menjadi sorotan. Empat unit tersebut, kata dia, merupakan hibah kemanusiaan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh dan dimanfaatkan untuk kebutuhan mobilitas di lapangan. “Kendaraan Mahindra Scorpio yang diterima Kemhan dari PT Agrinas, merupakan hibah kemanusiaan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh,” ujarnya.
Kemhan juga menyebut bantuan itu ditujukan untuk mempercepat respons darurat, mulai dari distribusi bantuan, evakuasi warga, hingga dukungan logistik bagi masyarakat terdampak. “Bantuan ini dimaksudkan untuk mempercepat mobilitas di lapangan, agar distribusi bantuan, evakuasi warga, serta dukungan logistik bagi masyarakat terdampak, dapat dilakukan lebih cepat,” lanjut Rico. Ia menambahkan hibah tersebut berdiri sendiri dan tidak masuk dalam proses pengadaan maupun pembelian 105 ribu unit kendaraan oleh Agrinas. “Penerimaan hibah itu juga berdiri sendiri dan tidak masuk dalam proses pengadaan maupun pembelian 105 ribu unit kendaraan oleh Agrinas yang diberitakan di sejumlah media,” tegasnya.
Rico menekankan posisi Kemhan dalam peristiwa ini semata sebagai penerima hibah, dengan pemanfaatan untuk kepentingan kemanusiaan dan penanganan bencana. “Kemhan memastikan setiap dukungan yang diterima diarahkan untuk membantu masyarakat terdampak, serta dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sementara itu, rencana impor yang memantik polemik berasal dari program pengadaan PT Agrinas Pangan Nusantara yang disebut akan mendatangkan 105 ribu unit kendaraan niaga buatan India dari merek Mahindra dan Tata Motors untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa Merah Putih/KDKMP. Dalam catatan yang beredar, nilai kontrak pengadaan disebut mencapai Rp24,66 triliun, dengan komposisi 35 ribu unit Scorpio Pick Up dari Mahindra dan 70 ribu unit dari Tata Motors.
Gelombang kritik dan sorotan pun menguat karena pengadaan dilakukan saat industri nasional juga dinilai memiliki kapasitas. Sejumlah anggota DPR menilai skala pengadaan yang besar berpotensi berdampak pada struktur industri otomotif dalam negeri dan mengingatkan kewajiban mengutamakan produk ber-TKDN sesuai aturan yang berlaku. (detiknews) Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta agar rencana impor tersebut ditunda lebih dulu sambil menunggu pembahasan lebih rinci setelah Presiden kembali dari kunjungan luar negeri. “Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut… Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” kata Dasco.
Merespons dorongan penundaan itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan pihaknya akan mengikuti arahan pemerintah maupun DPR terkait kelanjutan rencana impor tersebut. “Kami ikutin, manut saja. Apapun pun keputusannya. Kami yang penting berkerja saja untuk negeri dan masyarakat,” kata Joao kepada wartawan.
Dengan bantahan resmi ini, Kemhan menegaskan garis pemisah antara hibah untuk kepentingan kemanusiaan dengan polemik impor kendaraan operasional KDKMP yang sedang dibahas. Pemerintah dan pemangku kepentingan kini masih menjadi sorotan publik terkait transparansi, urgensi, serta dampak kebijakan pengadaan berskala besar terhadap industri nasional dan akuntabilitas belanja negara.
