Perspektif.co.id - Menhan Sjafrie Sjamsoeddin melantik 12 tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Kamis, 15 Januari 2026. Dua nama yang langsung mencuri perhatian publik adalah Sabrang Mowo Damar Panuluh alias Noe (vokalis Letto, putra Emha Ainun Nadjib/Cak Nun) serta Frank Alexander Hutapea (putra sulung pengacara Hotman Paris Hutapea).
Pelantikan ini dijelaskan Kemhan sebagai upaya memperkuat kerja-kerja strategis DPN melalui dukungan pemikiran lintas keahlian. Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan para tenaga ahli akan memberi masukan, kajian, hingga rekomendasi sesuai bidang masing-masing untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPN.
“Dalam mekanismenya, tenaga ahli menyampaikan masukan dan rekomendasi melalui forum dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional sesuai struktur yang berlaku,” kata Rico saat memberi keterangan pada Minggu, 18 Januari 2026. (Antara News
Detikcom melaporkan, pengangkatan 12 tenaga ahli itu mengacu pada Keputusan Ketua Harian DPN Nomor KEP/3/KH/X/2025. Para tenaga ahli ditempatkan sebagai Tenaga Ahli Utama, Madya, dan Muda pada kedeputian bidang Geoekonomi, Geopolitik, serta Geostrategi—menunjukkan ruang lingkup kerja yang tidak semata urusan militer, tetapi juga aspek ekonomi-politik dan strategi kebijakan.
Di tengah sorotan soal latar belakang keluarga sejumlah nama, Kemhan menegaskan proses pengisian tenaga ahli diarahkan murni untuk memperkuat kualitas kebijakan pertahanan Indonesia. Rico menekankan penunjukan tersebut tidak ditautkan pada relasi keluarga maupun faktor non-institusional lain.
Rico juga menyebut, dukungan pemikiran para tenaga ahli akan menjadi bahan pertimbangan kolektif pimpinan dewan, termasuk Menteri Pertahanan, namun keputusan tetap berada dalam koridor kelembagaan dan kepentingan strategis pertahanan negara.
Bagi pemerintah, kehadiran tenaga ahli dari beragam latar keilmuan diproyeksikan memperkaya kajian DPN—mulai dari perspektif sosial, kebudayaan, hingga komunikasi strategis—yang dibutuhkan untuk membaca dinamika ancaman dan kepentingan nasional yang makin kompleks.
