JAKARTA, Perspektif.co.id - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mendorong Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla untuk menyampaikan kritik dan masukan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana. Menurutnya, penyampaian secara tatap muka akan lebih efektif dan mudah ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Saleh menilai, mekanisme dialog langsung dengan kepala negara sudah menjadi praktik yang terbuka. Ia menyebut Prabowo kerap mengundang berbagai tokoh dari beragam latar belakang untuk berdiskusi mengenai arah pembangunan nasional.
“Setiap pertemuan yang dilakukan selalu diisi dengan diskusi. Bahkan tidak hanya mereka yang ke Istana yang mengetahui isi pertemuan, masyarakat luas pun dapat mengikutinya melalui siaran televisi. Ini menandakan kerendahan hati Prabowo untuk selalu bersama dengan seluruh komponen masyarakat dalam menata pembangunan ke depan,” kata Saleh dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).
Ia menambahkan, sosok Jusuf Kalla dinilai memiliki kapasitas kuat untuk memberikan pandangan strategis, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun birokrasi. Karena itu, Saleh menilai sudah sepatutnya JK meluangkan waktu untuk bertemu langsung dengan Presiden.
“Apa pun saran, masukan, dan bahkan kritik yang ingin disampaikan akan lebih pas untuk diutarakan di hadapan orangnya. Saya yakin Prabowo akan senang bertemu dengan tokoh sekaliber Pak Jusuf Kalla. Itulah sebabnya, saya dengar, Pak JK selalu diundang juga ke Istana,” ujarnya.
Saleh juga menilai, komunikasi langsung antara tokoh bangsa dan presiden akan lebih berdampak dibandingkan penyampaian kritik melalui ruang publik seperti media massa atau media sosial. Ia berpendapat, pendekatan tersebut lebih tepat bagi figur senior seperti Jusuf Kalla.
“Saya kira kalau Pak JK singgah di Istana, semua orang berharap agar beliau menyampaikan saran, masukan, dan kritik konstruktif. Berbicara langsung dengan Presiden pasti akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Apalagi yang menyampaikan sekelas Pak JK,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penyampaian kritik secara terbuka sebaiknya menjadi ruang bagi masyarakat umum, sementara tokoh nasional memiliki jalur komunikasi yang lebih strategis.
“Biarlah kritik-kritik terbuka seperti itu disampaikan oleh masyarakat biasa. Apalagi semua orang tahu bahwa Pak JK itu sangat cinta dan selalu rela berkorban untuk Indonesia,” kata Saleh.
Sebelumnya, Jusuf Kalla sempat mengemukakan pandangan terkait kebijakan energi nasional, khususnya soal subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi sebagai langkah untuk menekan defisit anggaran dan mengendalikan utang negara.
“Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga. Dan itu dilakukan di banyak negara,” ujar JK di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).
Menurut JK, harga BBM yang relatif murah justru berpotensi mendorong konsumsi berlebihan di masyarakat. Hal ini, kata dia, akan berdampak pada meningkatnya beban subsidi pemerintah dari waktu ke waktu.
“Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah, kalau meningkat terus maka utang naik terus,” tuturnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu energi global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah yang turut memengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi dunia.
