JAKARTA, Perspektif.co.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengaku terkejut atas pernyataan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang menyinggung kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ia menilai pernyataan tersebut telah memasuki ranah privat yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik.
"Ya, saya kaget juga pernyataan Pak Amien Rais. Sebagai bagian dari tokoh yang kita kenal, dari sisi etik, kita ini sebenarnya tidak boleh hal-hal yang menyangkut privat itu menjadi diskursus publik," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).
Menurut Said, dalam praktik demokrasi di mana pun, pembahasan yang menyentuh wilayah pribadi seseorang, terlebih pejabat publik, semestinya dihindari. Ia menekankan bahwa etika komunikasi publik harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan polemik yang tidak perlu.
"Di negara mana pun juga akan berlaku sama. Seyogianya itu dihindari. Bukan sekadar kurang elok, tetapi secara etik memang tidak boleh masuk ke ruang-ruang privat," ujarnya.
Said juga menyoroti langkah Kementerian Komunikasi dan Digital yang dinilai tepat apabila mengambil tindakan terhadap konten tersebut. Ia menegaskan bahwa materi yang menyentuh ranah pribadi tidak layak dibiarkan beredar luas karena hanya akan memperkeruh ruang informasi publik.
"Komdigi wajib men-take down itu. Tidak boleh hal-hal yang menyangkut ranah privat pejabat publik menjadi diskursus. Itu hanya akan menjadi sampah informasi publik," ucapnya.
Lebih lanjut, Said menyatakan tidak ada salahnya jika Amien Rais menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya. Ia menilai sikap tersebut justru mencerminkan kebesaran seorang tokoh bangsa.
"Kalau menurut hemat saya, saya ingin menempatkan Pak Amien Rais sebagai tokoh bangsa. Benar atau salah, menyampaikan hal-hal yang baik atau mungkin alpa, kemudian meminta maaf, itu tidak akan menurunkan derajat ketokohan seseorang," ungkapnya.
Polemik ini mencuat setelah video yang diunggah Amien Rais di kanal YouTube menjadi sorotan publik. Dalam video tersebut, ia membahas kedekatan antara Prabowo dan Teddy yang kemudian menuai kontroversi.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya menyatakan bahwa konten tersebut mengandung unsur fitnah, pembunuhan karakter, serta serangan personal terhadap Presiden. Ia menilai narasi yang disampaikan tidak memiliki dasar fakta dan berpotensi memicu perpecahan di masyarakat.
"Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengidentifikasi sebaran video yang memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter, dan serangan personal yang ditujukan kepada Presiden RI," ujar Meutya dalam pernyataan resminya.
Di sisi lain, Amien Rais memberikan tanggapan atas penilaian tersebut. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang dijamin konstitusi.
"Demokrasi berjalan baik jika kebebasan mengeluarkan pendapat tidak dibatasi. Orang berpendapat itu boleh, meskipun bertentangan dengan penguasa maupun kelompok lain," ujar Amien usai menghadiri acara Munas Partai Ummat di Sleman.
Ia menambahkan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, selama berkaitan dengan kepentingan bangsa.
