JAKARTA,Perspektif.co.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan ancaman pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sekaligus merumahkan sekitar 16 ribu pegawai bukan berasal dari inisiatif pribadinya. Ia menyebut langkah tegas itu merupakan perintah langsung dari atasan yang harus ia jalankan jika kinerja Bea Cukai tak kunjung berbenah dalam satu tahun ke depan.
Dalam struktur pemerintahan Indonesia, posisi Menkeu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Purbaya menyampaikan ultimatum tersebut dalam Dialog Interaktif Pemerintah Pusat dan Daerah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12).
“Kita kasih waktu setahun untuk betulin, kalau enggak, 16 ribu pegawai kita rumahkan. Bukan (perintah) dari saya tuh, dari bos di atas,” ujar Purbaya, dikutip dari paparannya.
Purbaya menjelaskan ancaman merumahkan pegawai dan membekukan fungsi Bea Cukai itu digunakan sebagai “cambuk” agar jajaran DJBC memperbaiki kinerja pelayanan dan pengawasan, khususnya di bidang ekspor-impor. Jika target perbaikan tidak tercapai, ia membuka opsi kembali ke pola era Orde Baru ketika pemerintah merekrut perusahaan asing untuk mengawal fungsi bea cukai.
Ia menyinggung cara Presiden RI ke-2 Soeharto yang pernah menggunakan jasa perusahaan asal Swiss, Suisse Generale Surveillance (SGS), untuk menjalankan sebagian tugas bea cukai.
“Jadi saya pakai itu untuk pecut Bea Cukai supaya bekerja lebih baik untuk perbaiki kinerjanya, supaya kita tidak perlu lagi menyerahkan ke asing, masa negara kita nggak mampu,” tegas Purbaya.
Purbaya mengakui hingga kini masih terjadi kebocoran dalam pengawasan barang masuk dan keluar pelabuhan. Ia menuturkan pengalamannya saat inspeksi mendadak di salah satu pelabuhan, menemukan selisih mencolok antara nilai barang di dokumen dengan harga di pasar daring.
“Saya pernah ke pelabuhan kan, cek barang, di situ tertulis cuma US$7, di toko online harganya lebih mahal. Dari situ ketahuan ini harganya beda, kenapa bisa begini? Kok bisa murah? Mereka lihat-lihatan. Jadi mereka masih main,” ungkapnya.
Karena itu, dalam 12 bulan ke depan Purbaya meminta DJBC memperketat pengawasan, menutup celah permainan nilai barang, dan menekan peredaran produk ilegal. Ia secara khusus menyoroti arus barang selundupan yang masuk dari China dan menegaskan Indonesia tidak boleh kalah dalam pengawasan perdagangan.
“Saya bilang gini, nggak ada sejarahnya Indonesia kalah sama China. Kubilai Khan saja kita kalahin. Jangan lupa sejarah, sama Raden Wijaya kan. Itu sejarahnya kita memang lebih licik. Masa lupa liciknya,” kata Purbaya setengah berkelakar.
Ia menegaskan targetnya jelas: dalam satu tahun ke depan, pengawasan Bea Cukai harus jauh lebih ketat sehingga tidak ada lagi barang selundupan ilegal yang lolos, terutama dari China.
“Jadi setahun ke depan, saya akan betulin Bea Cukai sehingga nggak ada barang-barang selundupan dari China yang ilegal,” ujarnya.
Ancaman keras Purbaya ini sebelumnya sudah ditanggapi Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama. Djaka mengaku optimistis institusinya sanggup melakukan pembenahan menyeluruh dan memenuhi ekspektasi Menkeu dalam kurun waktu satu tahun ke depan, atau hingga 2026.
“Optimis, harus optimis. Kalau kita enggak optimis, tahun depan (2026) kita selesai semua. Apakah mau Bea Cukai ataupun pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta saja itu? Tentu tidak akan mau,” kata Djaka usai kegiatan Pemusnahan BKC Ilegal di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12).
Djaka menyebut perbaikan akan dimulai dari kultur kerja internal DJBC, diikuti peningkatan kinerja pengawasan di pelabuhan dan bandara. Ia berjanji memperbaiki pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengikis stigma negatif yang terlanjur melekat pada institusinya.
“Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kami memohon dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depan menjadi lebih baik,” tutup Djaka.
