Perspektif.co.id - Kelompok Hamas kembali menegaskan sikapnya untuk tidak lagi memegang kendali pemerintahan di Jalur Gaza setelah perang dengan Israel berakhir. Gerakan perlawanan itu menyatakan siap mendukung pembentukan komite teknokrat yang akan mengelola wilayah kantong Palestina tersebut dalam fase pascaperang dan pelaksanaan gencatan senjata.
Penegasan posisi politik Hamas itu disampaikan seorang pejabat senior organisasi tersebut yang enggan disebutkan namanya. Berbicara kepada Al Arabiya, Jumat (5/12), ia menyebut Hamas tidak berambisi mempertahankan kekuasaan administratif di Gaza setelah fase perang berhenti.
“Hamas tidak ingin melanjutkan pemerintahan di Jalur Gaza,” ujar pejabat senior itu, seperti dikutip media tersebut. Ia menambahkan, pihaknya telah menyetujui pembentukan sebuah komite berisi para teknokrat untuk mengelola Gaza pada tahap berikutnya.
Menurut sumber yang sama, Hamas juga sudah menerima seluruh nama yang diajukan untuk duduk dalam badan teknokrat tersebut. “Ada kesepakatan internal mengenai daftar nama itu,” tegasnya, menandai adanya konsensus di lingkup internal gerakan tersebut soal skema transisi.
Namun, di tengah kemajuan pembahasan di meja perundingan, pejabat itu menuding Israel menghambat penerapan berbagai langkah yang sudah disepakati di lapangan. Implementasi teknis di wilayah konflik dinilai tidak berjalan seiring dengan kesepakatan politik yang telah dicapai para mediator.
Terkait rencana pengerahan pasukan internasional ke Jalur Gaza, Hamas menegaskan mandatnya harus dibatasi. Pejabat senior itu menyatakan, kehadiran pasukan internasional hanya untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, bukan mengambil alih tata kelola wilayah atau masuk ke ranah pemerintahan lokal.
Peran utama pasukan internasional, menurut dia, adalah memisahkan pihak-pihak yang bertikai dan mencegah pecahnya kembali bentrokan bersenjata. Negara-negara mediator, lanjutnya, mendukung skema bahwa pasukan internasional yang dikerahkan hanya akan bertugas sebagai pemantau dalam kerangka pengaturan gencatan senjata di Gaza.
Gencatan senjata yang berlaku saat ini disusun berdasarkan rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan tersebut mulai efektif sejak 10 Oktober lalu dan menghentikan perang dua tahun di Jalur Gaza, meski kedua pihak masih saling menuduh melakukan pelanggaran di lapangan.
Beberapa hari setelah gencatan senjata itu diberlakukan, tepatnya pada 12 Oktober, sumber Hamas yang dikutip AFP juga telah menyampaikan sinyal serupa: Hamas tidak akan ikut mengelola pemerintahan Jalur Gaza pada fase transisi pascaperang.
“Bagi Hamas, persoalan pemerintahan Jalur Gaza sudah selesai. Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti melepaskan kendali atas Jalur Gaza, tetapi tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina,” ujar sumber Hamas tersebut kala itu.
Pernyataan terbaru pejabat senior Hamas ini mempertegas posisi gerakan itu: bersedia keluar dari jabatan formal di pemerintahan Gaza, namun tetap mempertahankan peran politik dan organisasional di tubuh Palestina yang lebih luas, sembari menunggu skema transisi dan bentuk otoritas baru yang disepakati para pihak.
