Perspektif.co.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri ke kantornya pada Jumat (9/1) untuk membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari rencana penggabungan tiga anak usaha Pertamina hingga peluang pemberian insentif di sektor minyak dan gas bumi pada tahun ini. Pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mulai mengakselerasi restrukturisasi bisnis BUMN energi guna memperkuat kinerja dan efisiensi industri migas nasional.
Simon mengungkapkan ada beberapa poin penting yang akan disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan dalam pertemuan tersebut. “Ada beberapa poin yang perlu dibahas dan dilaporkan,” ujar Simon saat tiba di kantor Purbaya. Ia menjelaskan, fokus utama pembahasan adalah rencana integrasi tiga entitas utama di lini hilir Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga (PPN), Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan Pertamina International Shipping (PIS).
Menurut Simon, rencana tersebut merupakan bagian dari strategi integrasi bisnis hilir yang selama ini telah disiapkan oleh perseroan. “(Bahas) rencana integrasi bisnis hilir kita, jadi kita kan akan menggabungkan KPI, PPN, dan PIS,” katanya. Penggabungan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat antarunit usaha, sekaligus menekan biaya operasional dan meningkatkan daya saing perusahaan.
Selain isu merger, pertemuan tersebut juga membahas skema insentif yang berpotensi diberikan pemerintah, khususnya untuk sektor migas. Simon menegaskan bahwa insentif dan keringanan menjadi bagian dari diskusi yang dilakukan bersama Kementerian Keuangan. “(Termasuk insentif dan keringanan untuk merger?) Iya, termasuk,” tegasnya.
Wacana penggabungan tiga anak usaha Pertamina sejatinya telah bergulir sejak akhir tahun lalu. Rencana awal, proses merger ditargetkan mulai berjalan pada 1 Januari 2026. Namun hingga memasuki awal tahun ini, implementasi kebijakan tersebut belum juga terealisasi sehingga membutuhkan pembahasan lanjutan dengan pemerintah, termasuk terkait dukungan fiskal dan regulasi.
Simon sebelumnya menjelaskan bahwa tujuan utama penggabungan tersebut adalah untuk menyelaraskan peran dan strategi perusahaan dengan arah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dengan struktur yang lebih ramping dan terintegrasi, Pertamina diharapkan mampu bergerak lebih lincah dalam menghadapi dinamika pasar energi global.
Faktor kinerja keuangan juga menjadi pertimbangan penting di balik rencana merger ini. Salah satu dari tiga anak usaha tersebut tercatat mengalami penurunan laba akibat melemahnya permintaan global di tengah kondisi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian. Di sisi lain, kapasitas produksi justru terus meningkat seiring beroperasinya sejumlah kilang baru, sehingga dibutuhkan penyesuaian strategi agar kinerja tetap optimal.
“Supaya lebih efektif memang ada beberapa kajian di kita untuk menggabungkan antara Kilang, PIS, dan PPN,” ujar Simon dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu. Ia menilai integrasi tersebut akan membuat rantai bisnis dari pengolahan, distribusi, hingga pengapalan energi menjadi lebih efisien dan terkoordinasi.
Pertemuan antara Menteri Keuangan dan Direktur Utama Pertamina ini dinilai krusial karena tidak hanya menentukan arah restrukturisasi internal perseroan, tetapi juga menyangkut dukungan kebijakan pemerintah melalui insentif fiskal. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi dasar keputusan strategis yang akan memengaruhi peta bisnis migas nasional dalam beberapa tahun ke depan.
