RIYADH, Perspektif.co.id - Arab Saudi menyatakan siap menggelar pertemuan di Riyadh untuk memediasi eskalasi konflik di Yaman selatan yang kembali memanas dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Luar Negeri Saudi menyebut forum itu dimaksudkan sebagai konferensi komprehensif untuk mempertemukan seluruh faksi di Yaman selatan, menyusul permintaan Presiden Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman (Presidential Leadership Council/PLC) Rashad al-Alimi.
Dalam pernyataan resminya, Riyadh mendorong semua faksi selatan terlibat aktif dan hadir di meja dialog guna merumuskan kerangka solusi yang dianggap adil serta sejalan dengan aspirasi masyarakat Yaman selatan. “Saudi menyambut permintaan itu dan menyerukan seluruh faksi selatan berpartisipasi aktif,” bunyi pernyataan yang dirujuk media dari keterangan Kementerian Luar Negeri Saudi.
Langkah Saudi ini muncul setelah situasi keamanan di Yaman selatan—khususnya wilayah Hadramout yang berbatasan dengan Arab Saudi—dilaporkan memanas pada Jumat (2/1). Bentrokan terjadi antara kekuatan yang loyal pada otoritas Hadramout yang didukung Saudi dan Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC), kelompok separatis yang selama ini menguasai sebagian kawasan selatan.
STC melaporkan serangan udara menghantam sebuah kamp di Al-Khashaa (Hadramout), menewaskan tujuh orang dan melukai lebih dari 20 lainnya. Informasi itu disampaikan oleh Mohammed Abdulmalik, pejabat STC untuk kawasan Wadi Hadramout dan Gurun Hadramout, sebagaimana dikutip laporan kantor berita.
Di sisi lain, Gubernur Hadramout Salem al-Khanbashi menyatakan operasi militer yang dilakukan bertujuan merebut kembali situs-situs militer dari STC secara “damai dan sistematis”. Ia menegaskan, langkah tersebut disebutnya bukan deklarasi perang, melainkan tindakan pencegahan untuk menjaga keamanan serta mencegah kekacauan.
Sementara itu, ketegangan di selatan Yaman juga tak bisa dilepaskan dari memburuknya hubungan di dalam koalisi yang sejak 2015 dipimpin Saudi dalam perang Yaman. Pada 30 Desember 2025, Saudi melakukan serangan udara di pelabuhan Mukalla, setelah menuduh ada pengiriman senjata dari Uni Emirat Arab (UEA) yang disebut ditujukan untuk STC. UEA membantah memasok senjata untuk STC, meski mengakui mengirim kendaraan militer bagi pasukannya dan menyatakan Riyadh mengetahui pengiriman tersebut.
Pasca serangan Mukalla, pemerintah Yaman yang didukung Saudi dilaporkan menetapkan status darurat, mencabut atau membatalkan kerja sama keamanan tertentu dengan UEA, dan meminta pasukan Emirat meninggalkan wilayah tertentu dalam tenggat waktu. Rangkaian manuver itu memperlihatkan retaknya poros Saudi–UEA yang sebelumnya berada dalam satu koalisi melawan Houthi, namun kini berbeda sikap terkait masa depan Yaman selatan dan peran STC.
Di tengah dinamika tersebut, STC sendiri menyampaikan agenda politik yang kian tegas. Dalam laporan terbaru, kelompok separatis itu menyebut ingin mengarah pada pemungutan suara (referendum) terkait masa depan selatan dalam kurun dua tahun, di saat pasukan yang didukung Saudi berupaya merebut kembali wilayah yang dikuasai STC.
Rencana pertemuan di Riyadh dipandang sebagai upaya Saudi untuk menahan eskalasi sekaligus mengonsolidasikan faksi-faksi selatan agar tidak mendorong Yaman masuk ke babak konflik baru di luar perang utama yang telah berkepanjangan sejak 2014. Namun, efektivitas forum tersebut akan sangat ditentukan oleh kesediaan para aktor utama—termasuk STC—untuk hadir dan bernegosiasi, di tengah meningkatnya tensi militer di Hadramout dan tarik-menarik kepentingan regional.
