Perspektif.co.id - Pemerintah Arab Saudi menegaskan memiliki “hak penuh” untuk merespons serangkaian serangan Iran yang menargetkan ibu kota Riyadh dan sejumlah wilayah lain di negara itu. Riyadh menyebut rentetan serangan tersebut sebagai agresi “terang-terangan dan pengecut”, sekaligus memberi sinyal opsi balasan terbuka demi melindungi keamanan nasional serta kepentingan vital kerajaan, di tengah eskalasi konflik yang makin meluas di kawasan Teluk.
Pernyataan keras Saudi itu disampaikan dalam rapat kabinet pada Selasa (3/3) malam, yang dipimpin Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) selaku Perdana Menteri, melalui konferensi video. Mengutip laporan Saudi Press Agency (SPA), pemerintah menegaskan kembali sikap resmi kerajaan untuk mengambil langkah yang diperlukan menghadapi ancaman eksternal, termasuk kemungkinan merespons agresi yang dinilai membahayakan wilayah, warga, dan kepentingan strategis Arab Saudi. “Kerajaan menegaskan kembali hak penuh untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, integritas wilayah, warga negara, penduduk, dan kepentingan-kepentingan vitalnya, termasuk opsi untuk merespons agresi tersebut,” demikian pernyataan yang dilaporkan SPA.
Iran, dalam beberapa hari terakhir, dilaporkan melancarkan serangan serentak ke negara-negara Teluk yang menampung aset militer dan pasukan Amerika Serikat (AS). Gelombang serangan itu disebut sebagai aksi balasan atas pengeboman AS dan Israel terhadap Iran yang dimulai sejak Sabtu (28/2) waktu setempat. Dalam konteks tersebut, Saudi menilai situasi sudah melampaui gangguan keamanan biasa, karena serangan bukan hanya mengincar lokasi-lokasi strategis, tetapi juga menyasar pusat pemerintahan dan kawasan vital.
Dalam rapat kabinet yang sama, otoritas Saudi juga menyampaikan dukungan kepada negara-negara tetangga yang turut menjadi target serangan. SPA melaporkan Riyadh “menegaskan kembali solidaritas penuh” kepada negara-negara sahabat yang wilayahnya diserang, sebuah pesan yang dibaca sebagai upaya memperkuat barisan persatuan menghadapi ancaman regional. Sikap solidaritas ini disorot karena serangan Iran tidak hanya berdampak pada satu negara, melainkan memicu peningkatan kewaspadaan kolektif di kawasan Teluk.
Pernyataan “hak penuh” untuk merespons juga muncul setelah serangan Iran terus menghantam sejumlah wilayah Saudi, termasuk serangan drone yang disebut langsung menargetkan Kedutaan Besar AS di Riyadh. Juru bicara Kementerian Pertahanan Saudi Mayor Jenderal Turki al-Malki menyampaikan bahwa meski pertahanan udara mampu mencegat beberapa ancaman, Kedutaan Besar AS mengalami dampak berupa “kebakaran terbatas dan kerusakan material kecil”. Dalam pembaruan yang disampaikan pihak Saudi, aparat juga disebut berhasil mencegat dan menghancurkan delapan drone lain yang menargetkan Riyadh dan Al-Kharj pada Selasa (3/3) pagi.
Dari sisi diplomatik, Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan serangan terhadap fasilitas diplomatik melanggar norma hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Riyadh memperingatkan serangkaian tindakan tersebut dapat mendorong kawasan menuju eskalasi yang lebih berbahaya. “Perilaku Iran yang berulang secara mencolok ini... akan mendorong kawasan menuju eskalasi lebih lanjut,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi.
