Perspektif.co.id - Konflik dua kubu di Keraton Kasunanan Surakarta (Keraton Solo) kembali memanas. Terbaru, muncul aduan dugaan pengeroyokan terhadap salah satu anggota tim keamanan pihak Purbaya berinisial RP (23), yang disebut terjadi saat agenda serah terima surat keputusan (SK) dari Kementerian Kebudayaan akan berlangsung.
Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Minggu (18/1/2026) sekitar pukul 10.20 WIB, ketika tim keamanan berjaga di area Bangsal Siaga Pulisen, Ndalem Ageng Keraton. Kuasa hukum tim keamanan pihak Purbaya, Ardi Sasongko, menyebut insiden itu terjadi tepat jelang prosesi penyerahan SK. “Kejadian tepatnya saat akan adanya prosesi serah terima SK dari Kementerian Kebudayaan. Saat itu tim keamanan kami sedang berjaga di sekitar Bangsal Siaga Pulisen, di Ndalem Ageng Keraton,” ujarnya.
SK yang menjadi pemicu ketegangan disebut merupakan terbitan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026. Aturan itu berisi penunjukan KGPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang statusnya merupakan cagar budaya peringkat nasional. Prosesi penyerahan SK itu digelar di Keraton Solo pada Minggu (18/1/2026).
Situasi kemudian memanas saat putri tertua PB XIII, GKR Panembahan Timoer Rumbay, naik ke mimbar untuk menyampaikan penolakan terhadap SK tersebut. Ketegangan itu juga berkaitan dengan sikap kubu Paku Buwono XIV Purbaya yang menolak keputusan penunjukan pelaksana dari kementerian.
Dari pihak Tedjowulan, juru bicara yang disebut Kanjeng Pakoenegoro menyatakan mereka menghormati setiap pendapat, namun menyayangkan keributan yang terjadi di tengah agenda pemerintah pusat. “Beliau sangat menyayangkan Kejadian kemarin berkaitan dengan kegiatan pemerintah pusat sedang berlangsung di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat,” ucapnya.
Sementara itu, kepolisian mengonfirmasi telah menerima dua aduan yang berasal dari pihak berbeda terkait insiden ricuh di lingkungan keraton. Wakasat Reskrim Polresta Solo AKP Sudarmiyanto mengatakan aduan pertama masuk pada Minggu siang, beberapa jam setelah kejadian. “Atas kejadian di keraton itu kita menerima dua aduan. Yang pertama aduannya itu pada siang setelah kejadian, sekitar pukul 12.00 WIB, dengan aduan dugaan tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang,” kata Sudarmiyanto.
Dalam penjelasan lanjutan, polisi memaparkan aduan pertama dibuat RP yang mengadukan seseorang berinisial SM atas dugaan penganiayaan di Bangsal Siaga/Polisen di dalam Keraton Solo. Aduan kedua masuk pada malam hari sekitar pukul 22.30 WIB dan diajukan oleh pelapor berinisial TR, yang mengadukan tiga pihak berinisial EW, E, dan S. Menurut keterangan pelapor, kejadian pada aduan kedua disebut berlangsung Minggu (18/1) sekitar pukul 09.30 WIB di pintu Wirokenyo, saat situasi memanas dan terjadi saling dorong di area gerbang.
Polisi menyatakan masih mendalami kedua aduan tersebut, sembari tetap membuka ruang penyelesaian secara kekeluargaan.
Di luar perkembangan laporan kepolisian, pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan harapannya agar penunjukan pelaksana dapat menjadi pintu masuk perbaikan kawasan keraton yang dinilai perlu direvitalisasi. Dalam keterangan terpisah, Fadli menyebut ia meyakini Tedjowulan mampu mengemban amanat tersebut. “Saya yakin KGPH Tedjowulan merupakan seseorang yang aktif dan bijaksana. Kami berharap ia bisa bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan untuk merevitalisasi keraton,” ujar Fadli.
Fadli juga menyinggung kondisi beberapa titik bangunan yang disebut kurang terawat, bahkan ada ruang yang tidak terpakai serta ditemukan kebocoran di sejumlah bagian, sehingga revitalisasi dinilai penting untuk menjaga nilai sejarah keraton. Ia menambahkan, program revitalisasi sempat tersendat di tengah kisruh internal, termasuk klaim bahwa salah satu pihak mengunci beberapa bagian bangunan sehingga pekerjaan perbaikan sulit dilakukan. “Mereka mengunci bagian museum dan bagian sisi keraton,” kata Fadli.
Selain isu Keraton Solo, program detikSore juga menyorot kericuhan di kantor Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang terjadi di tengah aksi ratusan honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kericuhan disebut dipicu dugaan provokasi saat ada seseorang yang diduga anggota Satpol PP melompati gerbang, lalu dibalas massa dengan lemparan gelas dan botol plastik air mineral. Dalam situasi itu, sejumlah orang juga disebut ikut melompati pagar dan menarik seseorang yang diduga anggota Satpol PP.
Menjelang petang, tayangan itu juga mengulas isu child grooming yang dibahas aktris Aurelie Moeremans lewat bukunya berjudul Broken Strings. Disebutkan, sejumlah korban bahkan tidak menyadari sedang berada dalam relasi manipulatif, karena pelaku kerap memanfaatkan titik lemah psikologis korban dan memberi “dukungan” untuk membangun ketergantungan. Diskusi menghadirkan psikolog klinis Veronica Adesla untuk membahas mitigasi hingga pemulihan trauma.
