JAKARTA, Perspektif.co.id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar rapat koordinasi tertutup bersama badan otonom (banom) dan lembaga di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025), di tengah memuncaknya polemik pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Amin Said Husni menjelaskan, rapat internal tersebut terutama membahas tindak lanjut arahan Forum Silaturahim para kiai sepuh yang meminta seluruh jajaran NU tidak terseret arus konflik dan tetap bekerja sesuai tugas masing-masing.
“Ini rapat koordinasi saja dengan banom dan lembaga-lembaga. Salah satu pesan dari Forum Silaturahim kiai sepuh di pelosok itu meminta agar seluruh jajaran NU tetap fokus kepada tugas, program, dan kegiatan masing-masing,” ujar Amin saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025).
Amin menuturkan, jajaran pimpinan banom dan lembaga hadir lengkap dalam pertemuan tersebut. Ia menekankan, pesan utama yang disampaikan adalah agar struktur NU di berbagai tingkatan mengedepankan kelangsungan program dan pelayanan kepada jamaah di tengah dinamika kepengurusan pusat.
“Ini menindaklanjuti arahan dari Forum Kiai sepuh, kami mengundang seluruh pimpinan badan-badan otonom dan juga lembaga-lembaga untuk memberikan arahan kepada mereka,” tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Amin juga mengonfirmasi bahwa ia kini resmi menjalankan mandat sebagai Sekjen PBNU menggantikan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang sebelumnya dirotasi dari posisinya. “Ya, tugas-tugas kesekjenan berjalan seperti biasa,” ucap Amin singkat.
Di sisi lain, konflik internal soal posisi ketua umum masih terus bergulir. Gus Yahya menegaskan dirinya tetap sah sebagai Ketua Umum PBNU, meski dalam beberapa hari terakhir beredar dokumen yang menyebut ia telah diberhentikan dan posisinya digantikan oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.
Gus Yahya secara terbuka membantah keabsahan dokumen pemberhentian tersebut. Ia menyatakan surat yang beredar tidak memenuhi prosedur dan karenanya tidak sah secara organisasi. Menyikapi situasi itu, Gus Yahya justru melakukan perombakan di jajaran pengurus, termasuk mencopot sejumlah pejabat PBNU dari jabatannya masing-masing. Salah satu yang diganti adalah Gus Ipul dari posisi Sekjen PBNU.
“Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar. Ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik,” kata Yahya Cholil Staquf usai memimpin rapat tanfidziyah di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Selain mengganti Gus Ipul, Gus Yahya juga merotasi empat pejabat PBNU lain dalam rangka penyesuaian struktur dan pembagian kerja. Langkah ini diklaim sebagai upaya menjaga efektivitas organisasi di tengah memanasnya dinamika internal.
Namun, di kubu lain, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar kembali menegaskan bahwa Gus Yahya telah kehilangan statusnya sebagai ketua umum. Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 Pengurus Wilayah NU (PWNU) yang digelar di Kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” ujar Miftachul Akhyar.
Klaim saling berlawanan antara Gus Yahya dan Rais Aam Miftachul Akhyar ini membuat situasi di tubuh PBNU kian menjadi sorotan publik. Di tengah tarik-menarik legitimasi itu, rapat koordinasi tertutup PBNU dengan banom dan lembaga digelar untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan serta struktur di bawah tidak terpecah oleh polemik elit.
Amin Said Husni menegaskan bahwa arahan kiai sepuh yang menghendaki seluruh jajaran NU kembali fokus pada khidmah dan program kerja menjadi pegangan utama. Dengan demikian, diharapkan gejolak di tingkat pusat tidak mengganggu layanan organisasi kepada warga Nahdliyin di akar rumput.
