Perspektif.co.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Natalius Pigai menyatakan tekad untuk mendorong Indonesia merebut kursi presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah ini ia sebut sebagai pintu masuk bagi Indonesia untuk tampil sebagai salah satu pemimpin utama isu HAM di panggung global.

“Hari ini, Kementerian HAM bersama Kementerian Luar Negeri dan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi, kami akan rebut presiden Dewan HAM PBB,” ujar Pigai dalam pidatonya pada peringatan Hari HAM ke-77 di Jakarta, Rabu (10/12) malam.

Pigai menegaskan, Indonesia tidak boleh puas hanya menjadi peserta dalam percakapan global mengenai hak asasi manusia. Menurutnya, Indonesia harus naik kelas menjadi negara yang memimpin arah kebijakan HAM dunia, dan itu hanya bisa dilakukan jika pembenahan di dalam negeri dijalankan secara serius dan terukur.

“Yang rusak, kita recover, kita perbaiki. Yang bagus, kita pertahankan, kita maintenance. Yang tidak ada, kita bangun,” tutur Pigai. Ia memaparkan, dalam lima tahun ke depan pemerintah akan fokus pada penguatan fondasi HAM di dalam negeri hingga 2034. Lima tahun berikutnya, Indonesia ditargetkan mampu memengaruhi kawasan. “Baru lima tahun terakhir, kita leading di tingkat dunia,” lanjutnya.

Menurut Pigai, ambisi menjadi pemimpin global tidak bisa dilakukan setengah hati. Karena itu, ia menilai langkah paling konkret adalah menjadikan Indonesia sebagai presiden Dewan HAM PBB, sehingga memiliki posisi strategis untuk mendorong lahirnya berbagai kebijakan baru di level internasional.

Ia menilai, jika kursi presiden Dewan HAM PBB dipegang oleh putra Indonesia, ruang untuk mendorong agenda-agenda baru di bidang HAM akan terbuka lebar. Pigai menyebut isu-isu seperti korupsi, krisis lingkungan, pemilu, hingga pembangunan berkelanjutan perlu didekati dengan perspektif hak asasi manusia dan dituangkan ke dalam instrumen global yang lebih kuat.

“Kalau kepemimpinan Dewan HAM PBB ada di tangan putra bangsa Indonesia, dia akan ketuk dan akan mengubah tatanan dunia. Pasti,” tegas Pigai. “Jadi, jangan tunggu 2045 untuk memimpin dunia. Hari ini kita mulai, kita harus bangun peradaban yang lebih baik,” tambahnya.

Pigai mengungkapkan, wacana Indonesia maju merebut posisi presiden Dewan HAM PBB sudah ia komunikasikan dengan sejumlah negara sahabat. Ia menyebut, sinyal dukungan mulai dijajaki melalui berbagai kunjungan resmi ke kawasan.

Ia mencontohkan, pembicaraan mengenai peluang kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB turut ia sampaikan ketika berkunjung ke Kamboja dan Laos. Selain itu, Wakil Menteri HAM Mugiyanto juga disebut telah membawa isu serupa dalam lawatannya ke Australia.

“Saya menyatakan sudah saatnya Indonesia memimpin dunia,” kata Pigai. “Karena apa? Kami, komunitas human rights ini, kalau presiden Dewan HAM PBB tongkat kepemimpinannya ada di kita, banyak konvensi yang akan kita hasilkan,” pungkasnya.

Dengan target besar tersebut, pemerintah didorong untuk memastikan bahwa agenda penguatan perlindungan HAM di dalam negeri bergerak sejalan dengan diplomasi luar negeri. Ambisi merebut kursi presiden Dewan HAM PBB bukan hanya soal prestise, tetapi juga ujian konsistensi Indonesia dalam menerjemahkan komitmen HAM dari tingkat nasional ke tatanan global.