Perspektif.co.id - Indonesia resmi diusulkan sebagai calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Nominasi itu datang dari Kelompok Asia Pasifik di Dewan HAM PBB, sejalan dengan mekanisme rotasi kepemimpinan per kawasan yang pada 2026 memang menjadi jatah Asia Pasifik.
Juru Bicara 1 Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut. “Penetapan ini tentunya mencerminkan dukungan dan kepercayaan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” kata Yvonne dalam pernyataan video, Rabu (24/12/2025).
Menurut Yvonne, dukungan itu juga dinilai mencerminkan rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam isu HAM, posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berafiliasi pada kepentingan blok tertentu, serta komitmen Indonesia memperjuangkan isu-isu kemanusiaan di berbagai wilayah.
Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Yvonne menyebut, penetapan Presiden Dewan HAM PBB untuk siklus 2026 dijadwalkan pada 8 Januari 2026, yang juga bertepatan dengan momentum 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Ia menilai momentum itu dapat menjadi ruang mendorong tata kelola internasional yang lebih inklusif, konstruktif, dan berorientasi dialog.
Secara mekanisme, Presiden Dewan HAM PBB dipilih oleh negara-negara anggota Dewan HAM PBB dan menjabat selama satu tahun untuk memimpin persidangan dan menjalankan tugas kepemimpinan lembaga tersebut.
Pemerintah Indonesia, lanjut Yvonne, menegaskan komitmen menjalankan mandat ini secara profesional, transparan, serta berlandaskan semangat kerja sama multilateral. “Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjalankan mandat ini secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi kemajuan dan perlindungan HAM bagi semua,” ujarnya.
Jika proses penetapan terkonfirmasi, jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 disebut akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro.
