Perspektif.co.id - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara soal kabar seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial KL yang ditangkap otoritas Yordania karena diduga terlibat aktivitas daring yang terindikasi mendukung ISIS, kelompok teror yang dilarang di banyak negara. Pernyataan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (8/1).

Menurut Heni, Kedutaan Besar RI (KBRI) di Amman menerima laporan penangkapan KL oleh kepolisian Yordania pada 19 Mei 2025. “Penangkapan KL ini dengan dugaan keterlibatan dalam aktivitas daring yang terindikasi mendukung ISIS,” kata Heni. 

Kemlu menyatakan proses hukum kasus tersebut sudah berjalan di Yordania. KL disebut telah mengikuti lima kali persidangan di Pengadilan Anak di Amman. Sidang keenam yang semula dijadwalkan berlangsung pada 6 Januari 2026, kemudian diundur dan akan digelar kembali pada 13 Januari 2026. 

Pemerintah Indonesia, lanjut Heni, memastikan jalannya proses hukum dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak, mengingat KL berstatus anak. Dalam pengawalan kasus, Kemlu dan KBRI Amman disebut telah menjalin komunikasi dengan otoritas terkait di Yordania, termasuk melalui Kementerian Luar Negeri Yordania dan Kedutaan Besar Yordania di Jakarta, untuk memastikan akses pendampingan hukum serta perlakuan yang sesuai. 

Kemlu juga memastikan KBRI Amman telah melakukan kunjungan ke tempat penahanan di Madaba setelah memperoleh izin dari otoritas setempat. Dari hasil kunjungan tersebut, KL dikonfirmasi berada dalam kondisi sehat dan baik. 

Heni menegaskan pemerintah akan terus mengawal proses ini hingga tuntas, agar hak-hak KL tetap terlindungi selama menjalani proses hukum di Yordania. “Kemlu dan KBRI Amman tentunya akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan hak-hak KL sebagai anak dan sebagai WNI tetap terlindungi sepanjang proses hukumnya berlangsung,” ujarnya.