JAKARTA, Perspektif.co.id - Partai Gerindra mengumumkan langkah tegas untuk mencegah praktik penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Partai tersebut bahkan menyiapkan imbalan uang tunai sebesar Rp10 juta bagi warga yang berhasil memberikan informasi disertai bukti terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, khususnya jenis solar.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Gerindra, Bambang Haryadi, yang menegaskan bahwa partainya ingin memastikan distribusi BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada kelompok yang berhak menerima.
“Partai Gerindra menyiapkan Rp10 juta bagi siapa pun masyarakat, warga, yang memberikan informasi mengenai penyelewengan BBM subsidi, khususnya solar,” ujar Bambang kepada wartawan, Sabtu (14/3/2026).
Menurut Bambang yang juga menjabat Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di DPR, masyarakat dapat berperan aktif mengawasi distribusi BBM subsidi dengan cara mendokumentasikan aktivitas yang diduga sebagai praktik penyelewengan. Bukti tersebut dapat berupa rekaman video maupun dokumentasi lain yang menunjukkan adanya aktivitas mencurigakan.
Ia menjelaskan salah satu contoh praktik yang sering terjadi adalah pemindahan BBM subsidi dari tangki SPBU ke tempat lain menggunakan kendaraan tertentu, terutama pada malam hari. Aktivitas seperti ini dinilai sebagai indikasi adanya penyalahgunaan distribusi BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat tertentu.
“Silakan rekam aktivitas yang diduga ataupun dicurigai merupakan penyelewengan BBM subsidi lalu serahkan buktinya ke pengurus Gerindra setempat, dari tingkat DPC maupun anggota-anggota fraksi Gerindra di tingkat kabupaten atau kota,” kata Bambang.
Bukti rekaman tersebut, lanjutnya, bisa disampaikan langsung kepada pengurus partai di daerah, baik melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) maupun anggota legislatif dari Fraksi Gerindra di tingkat kabupaten dan kota. Informasi yang diberikan masyarakat nantinya akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti.
Bambang juga meminta masyarakat tidak ragu melaporkan praktik yang diduga melanggar aturan tersebut. Ia menilai penyelewengan BBM subsidi sering kali melibatkan kerja sama antara oknum tertentu, termasuk pihak SPBU yang tidak menjalankan aturan secara benar serta pihak penadah yang memanfaatkan celah distribusi.
Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi memang tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum semata. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan program subsidi benar-benar tepat sasaran.
“BBM subsidi hanya untuk angkutan umum, petani, nelayan. Gerindra menolak penyelewengan BBM subsidi dan ini harus diawasi bersama agar tepat sasaran,” ujarnya.
BBM bersubsidi sendiri merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat tertentu seperti nelayan, petani, serta angkutan umum agar dapat memperoleh bahan bakar dengan harga yang lebih terjangkau. Namun dalam praktiknya, distribusi BBM subsidi kerap menjadi sorotan karena adanya dugaan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
