Perspektif.co.id - Keputusan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, untuk bergabung dengan Partai Gerindra dinilai mencerminkan perubahan peta loyalitas politik di lingkaran mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai bahwa bagi Budi Arie, sosok Jokowi kini sudah tidak lagi memiliki daya tarik politik yang kuat.
Menurut Dedi, pilihan Budi Arie lebih bersifat pragmatis ketimbang ideologis. Ia menilai keputusan tersebut didorong oleh pertimbangan kepentingan politik dan perlindungan hukum yang dinilai lebih menjanjikan di bawah partai penguasa seperti Gerindra. “Jokowi sudah bukan penguasa, sementara posisi Gibran juga tak memberi pengaruh besar. PSI tidak cukup menarik bagi politisi pragmatis seperti Budi Arie. Loyalitasnya bukan lagi pada Jokowi, tetapi pada kalkulasi untung rugi,” ujar Dedi kepada Kompas.com, Minggu (2/11/2025).
Dedi menambahkan, sejumlah kasus hukum yang sempat membayangi Budi Arie turut menjadi pertimbangan dalam memilih partai yang bisa memberi jaminan perlindungan politik. “Kalau ke PSI, dia tidak punya perlindungan, tapi Gerindra berbeda karena merupakan partai penguasa. Jadi, alasannya lebih ke arah suaka hukum dan posisi aman secara politik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dedi menilai PSI saat ini belum mampu memberikan jaminan karier politik bagi tokoh yang ingin mempertahankan eksistensi di pemerintahan. “Dari sisi politik, langkah Budi bergabung ke Gerindra cukup rasional. Selain punya kekuatan di pemerintahan, Gerindra juga dapat menjaga posisi dan pengaruhnya di masa depan,” tambahnya.
Sebelumnya, Budi Arie secara terbuka mengumumkan niatnya bergabung ke Gerindra dalam Kongres III Projo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025). “Ya, secepatnya (gabung Gerindra),” kata Budi Arie di sela acara tersebut. Ia menegaskan kesiapannya mendukung agenda politik Presiden Prabowo Subianto. “Kita akan memperkuat dan mendukung program-program politik Presiden Prabowo,” ujar Budi.
Langkah Budi Arie tersebut sekaligus menegaskan arah baru politik kelompok relawan Projo pasca berakhirnya era kepemimpinan Jokowi.
