Perspektif.co.id - Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa saat ini bukan momentum untuk membuka perdebatan mengenai kemerdekaan masa depan pulau Arktik itu, di tengah meningkatnya ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali melempar wacana pengambilalihan kendali atas Greenland. Nielsen menilai situasi geopolitik yang memanas justru berisiko menggerus hak Greenland untuk menentukan nasib sendiri bila isu kedaulatan dipertaruhkan dalam tekanan pihak luar.
“Saya rasa ini bukan saatnya untuk membicarakannya. Kita tidak boleh mempertaruhkan hak kita untuk menentukan nasib sendiri ketika negara lain berbicara tentang mengambil alih wilayah kita,” kata Nielsen dalam wawancara dengan media Greenland yang dikutip AFP, Rabu (14/1/2026).
Pernyataan itu muncul menjelang pertemuan penting di Washington yang mempertemukan pejabat Denmark dan Greenland dengan pejabat senior AS. Reuters melaporkan, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt dijadwalkan bertemu Wakil Presiden AS JD Vance serta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam pembicaraan yang dipandang sebagai salah satu momen diplomatik paling krusial bagi Denmark dalam sejarah modernnya.
Dalam pernyataannya, Nielsen menegaskan posisi Greenland saat ini tetap berada dalam Kerajaan Denmark, sembari membuka ruang untuk diskusi masa depan tanpa menjadikan krisis sebagai alat tawar-menawar. “Itu tidak berarti kita tidak akan menginginkan sesuatu yang berbeda di masa depan. Tetapi di sini dan sekarang, kita adalah bagian dari kerajaan (Denmark), dan kita berdiri bersama kerajaan tersebut. Itu sangat penting dalam situasi serius ini,” ujarnya.
Nielsen juga menyampaikan harapannya agar forum di Washington dapat memulihkan relasi menjadi lebih stabil. Ia berharap setelah pertemuan tersebut, “kita dapat membangun dialog yang lebih normal dan saling menghormati dengan Amerika Serikat”.
Sebelumnya, pada Selasa (13/1/2026), Nielsen juga menyampaikan sikap yang lebih gamblang ketika ditanya soal pilihan ekstrem antara tetap bersama Denmark atau menjadi bagian dari Amerika Serikat. “Jika Greenland harus memilih… kami memilih Denmark,” kata Nielsen. Menanggapi itu, Trump melontarkan respons singkat: “Yah, itu masalah mereka.”
Ketegangan meningkat karena Trump disebut belum menutup kemungkinan langkah keras, termasuk tidak mengesampingkan opsi penggunaan kekuatan untuk merebut wilayah otonom Denmark tersebut. Di saat yang sama, Trump terus menekankan bahwa penguasaan AS atas Greenland penting bagi kepentingan keamanan nasional, pernyataan yang memicu penolakan terbuka dari pihak Greenland dan Denmark.
Nielsen memperingatkan bahwa jika prinsip-prinsip dasar demokrasi dan tatanan dunia mulai dipermainkan, dampaknya tidak hanya menghantam Greenland. “Kita harus percaya bahwa prinsip-prinsip tatanan dunia tidak akan diinjak-injak,” katanya, menambahkan bahwa bila prinsip dasar demokrasi dilemahkan, “kita akan menghadapi masalah serius bukan hanya di Greenland, tetapi di seluruh dunia.”
Dari sisi Denmark, pemerintah menyatakan berupaya meredakan kekhawatiran AS soal aspek keamanan di Greenland. Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen menyebut negaranya meningkatkan kehadiran militer di Greenland dan berdiskusi dengan sekutu mengenai kemungkinan “peningkatan kehadiran NATO di Arktik.”
Pertemuan di Washington pun menjadi ujian: apakah eskalasi retorika bisa diturunkan melalui jalur diplomasi, atau justru memicu babak baru dalam tarik-menarik pengaruh di kawasan Arktik yang semakin strategis. Dalam konteks ini, posisi yang disampaikan Nielsen menekankan satu pesan: Greenland membuka dialog, tetapi menolak negosiasi yang menyentuh kedaulatan.
