Perpsektif.co.id - Kelompok Hamas menegaskan pembicaraan mengenai masa depan Jalur Gaza tidak bisa dimulai dari skema politik maupun rekonstruksi semata, melainkan harus diawali dengan penghentian total operasi militer Israel. Sikap itu disampaikan Hamas sehari setelah “Board of Peace” (Dewan Perdamaian) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan pertamanya di Washington, DC, Kamis (19/2/2026) waktu setempat.
Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita internasional, Hamas menekankan proses apa pun terkait Gaza harus dibuka dengan penghentian agresi dan berakhirnya blokade. Hamas juga menautkan agenda politik pascaperang dengan hak-hak nasional rakyat Palestina. “Harus dimulai dengan penghentian total agresi, pencabutan blokade, dan jaminan hak-hak nasional…,” demikian salah satu petikan pernyataan Hamas.
Sesi perdana Board of Peace menjadi panggung awal uji coba inisiatif diplomasi Trump yang diklaim berorientasi pada stabilisasi dan pembangunan kembali Gaza. Sejumlah negara dalam pertemuan itu menjanjikan uang dan personel untuk mendukung rekonstruksi wilayah yang porak-poranda akibat perang, dengan komitmen pendanaan yang disebut Trump melampaui US$7 miliar.
Namun, arah pembahasan masa depan Gaza kembali berbenturan dengan prasyarat keamanan yang ditegaskan Tel Aviv. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikukuh rekonstruksi tidak boleh berjalan sebelum Gaza “didemiliterisasi” dan Hamas melucuti senjata. “Tidak akan ada rekonstruksi Gaza sebelum demiliterisasi Gaza,” kata Netanyahu, sebagaimana dikutip dalam laporan pertemuan tersebut.
Netanyahu tidak hadir langsung di Washington, tetapi Israel diwakili oleh Menteri Luar Negeri Gideon Saar. Situasi ini memperlihatkan bahwa, di satu sisi, forum mencoba mengunci komitmen dana dan sumber daya untuk membangun ulang Gaza; di sisi lain, syarat politik-keamanan masih menjadi titik kunci yang berpotensi menghambat eksekusi rencana.
Sejumlah laporan menyebut pertemuan perdana Board of Peace digelar di Washington di kompleks yang terkait dengan U.S. Institute of Peace, dan membahas mekanisme kerja serta peta jalan stabilisasi dan rekonstruksi. Di luar ruangan, isu legitimasi rencana dan “siapa memegang kendali” atas masa depan Gaza ikut mengemuka, seiring kritik bahwa agenda pembangunan dapat bergeser menjadi proyek geopolitik tanpa penyelesaian politik yang jelas bagi Palestina.
Dalam paket pembahasan tersebut, Indonesia disebut masuk dalam skema pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) untuk Gaza. Pemerintah Indonesia disebut akan mengambil peran sebagai wakil komandan dalam pasukan yang baru dibentuk itu, bersamaan dengan kesiapan mengirim personel.
Dari sisi militer, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono sebelumnya menyatakan Indonesia siap menyiapkan 1.000 prajurit untuk kemungkinan penugasan pada April 2026, dan kesiapan itu dapat meningkat menjadi total 8.000 personel pada akhir Juni, dengan keputusan akhir menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
Di tingkat internasional, selain Indonesia, beberapa negara lain juga disebut menyatakan kesiapan menyediakan pasukan, di antaranya Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Di saat yang sama, agenda penggalangan dana rekonstruksi menjadi sorotan lantaran besarnya kebutuhan biaya, ketidakpastian kondisi keamanan di lapangan, serta perdebatan soal “urutan” langkah: apakah pembangunan dapat dimulai paralel dengan proses politik dan keamanan, atau harus menunggu demiliterisasi total seperti diminta Israel.
