Perspektif.co.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pembangunan sekitar 23 ribu hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatra. Proyek ini ditargetkan selesai secara bertahap sebelum memasuki bulan Ramadan, seiring peralihan penanganan dari masa tanggap darurat menuju fase pemulihan awal di daerah terdampak bencana.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdullah Muhari, menyampaikan bahwa penyelesaian huntara menjadi prioritas utama pemerintah sebelum melangkah ke tahap pembangunan hunian tetap. Menurutnya, hunian sementara diperlukan agar masyarakat dapat segera menempati tempat tinggal yang lebih layak sembari menunggu proses rekonstruksi kawasan yang memerlukan waktu lebih panjang.
“Untuk hunian ini, yang sifatnya hunian sementara, itu bisa kita tuntaskan. Jumlahnya sekitar 23 ribu unit dan penyelesaiannya dilakukan bertahap. Kita harapkan progresnya sudah terlihat di awal Ramadan,” ujar Abdullah dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Jumat (9/1).
Ia menjelaskan, setelah fase transisi darurat berakhir, pemerintah akan masuk ke tahap pemulihan dan rekonstruksi wilayah terdampak. Tahap ini, kata dia, membutuhkan perencanaan dan waktu yang lebih lama karena menyangkut pembangunan kembali kawasan permukiman yang rusak akibat bencana. “Berikutnya setelah transisi darurat, baru masuk fase pemulihan dan rekonstruksi. Waktunya akan agak panjang karena berkaitan dengan pembangunan ulang kawasan,” tuturnya.
Berdasarkan rekapitulasi BNPB, skema penyediaan hunian bagi korban bencana disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah di masing-masing provinsi. Untuk rumah dengan kategori rusak berat, pemerintah akan membangun hunian tetap (huntap). Sementara itu, hunian sementara disediakan melalui dua skema, yakni pembangunan huntara fisik dan pemberian Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah kerabat atau mengontrak.
Abdullah merinci, hingga saat ini jumlah huntara yang sedang dalam proses pengerjaan di berbagai daerah mencapai sekitar 2.500 unit, termasuk yang telah rampung di beberapa lokasi. Di Aceh Tamiang, misalnya, sebanyak 200 unit huntara telah selesai dibangun dan jumlah serupa dijadwalkan rampung dalam waktu dekat. “Di Sumatera Barat juga sudah selesai beberapa puluh unit,” ucapnya.
Selain pembangunan huntara, BNPB menyalurkan DTH sebesar Rp600 ribu per bulan untuk setiap kepala keluarga. Bantuan ini diberikan kepada warga yang memilih tidak menempati huntara. Di Aceh, dari sekitar 15 ribu rekening DTH yang disiapkan, sebanyak 6.190 rekening telah dibuat dan 1.114 kepala keluarga sudah menerima pencairan. “Yang 1.114 ini rekeningnya sudah di tangan dan bisa mencairkan anggaran Rp600 ribu per bulan per kepala keluarga,” kata Abdullah.
Pelaksanaan pembangunan huntara di lapangan dilakukan dengan berbagai pendekatan. Di Aceh Tamiang, terdapat dua skema pembangunan, baik secara terpusat maupun di lokasi hunian lama. Sekitar 120 kepala keluarga memilih agar huntara dibangun di atas lahan rumah sebelumnya dengan pertimbangan kemudahan akses ke tempat kerja dan sekolah.
Untuk wilayah Sumatra Utara, proses pembangunan huntara, huntap, serta penyaluran DTH juga telah berjalan di sejumlah titik. Sementara di Sumatra Barat, penyaluran DTH menunjukkan progres signifikan, dengan 792 kepala keluarga telah menerima bantuan dari total 2.234 usulan yang masuk.
Meski demikian, Abdullah mengakui percepatan pembangunan di beberapa lokasi masih membutuhkan waktu tambahan untuk tahap akhir penyelesaian. “Beberapa titik ini membutuhkan satu sampai dua hari lagi untuk finishing. Kita harapkan di awal minggu depan sudah bisa mulai ditempati masyarakat,” ujarnya.
