05 February 2026, 13:19

Muhammadiyah, MUI, hingga PBNU Buka Sikap soal Board of Peace Usai Bertemu Prabowo

Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan dan tokoh Islam

Reporter: M. Ansori
Editor: Deden M Rojani
1,240
Muhammadiyah, MUI, hingga PBNU Buka Sikap soal Board of Peace Usai Bertemu Prabowo
Konferensi pers bersama perwakilan pimpinan umat Islam dan Menteri Agama Nasaruddin Umar usai bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. (ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S)

Perspektif.co.id - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan dan tokoh Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026). Salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah rencana keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait konflik Gaza dan Palestina.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Luar Negeri Sugiono serta pimpinan organisasi Islam besar, antara lain Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Al-Ittihadiyah. Dalam konferensi pers usai pertemuan, masing-masing perwakilan ormas Islam menyampaikan pandangan dan sikap mereka atas penjelasan Presiden Prabowo.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan Presiden Prabowo telah memaparkan secara rinci pertimbangan Indonesia bergabung dalam Board of Peace. Menurutnya, pada tataran nilai, seluruh pihak sepakat menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa mana pun, termasuk Palestina.

“Dan tadi presiden menjelaskan secara ekstensif sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan itu, dan saya kira semua yang hadir memahami dan bisa menerima dan bahkan mempercayakan perjuangan untuk menolong Palestina melalui upaya-upaya strategis ini kepada presiden,” ujar Yahya dalam konferensi pers di Istana.

Sikap serupa disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Ia menyatakan Muhammadiyah memahami sekaligus mendukung langkah yang diambil pemerintah terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Menurut Mu’ti, Presiden Prabowo telah menjelaskan secara utuh latar belakang dan tujuan keputusan tersebut.

“Kami sangat memahami dan mendukung langkah-langkah pemerintah terkait dengan BoP ini,” kata Mu’ti yang juga menjabat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia menyampaikan dukungan bersyarat terhadap keputusan tersebut. Ketua Umum MUI KH M Anwar Iskandar menegaskan dukungan diberikan sepanjang keikutsertaan Indonesia dalam BoP tetap berada dalam koridor perjuangan kemerdekaan Palestina dan membawa kemaslahatan bagi umat.

Anwar menyebut Presiden Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace apabila forum tersebut dinilai tidak lagi sejalan dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia.

“Dan apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP. Ini yang penting kita catat,” ujar Anwar.

Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis yang turut hadir dalam pertemuan tersebut juga mengungkapkan Presiden Prabowo menyatakan kesiapannya untuk keluar dari Board of Peace jika kebijakan yang diambil tidak lagi sejalan dengan kepentingan Palestina dan Gaza.

“Kata Pak Presiden ketika itu kebijakan kemudian langkah yang tidak sesuai kami akan abstain dan absen, kemudian ketika memang itu tidak cocok dan tidak bisa melakukan apa-apa, beliau siap keluar dari BoP itu,” kata Cholil.

Cholil menambahkan, dalam diskusi tersebut tidak diambil keputusan formal karena pertemuan bersifat dialog. Ia juga menyampaikan pesan agar Indonesia berperan aktif dan tidak sekadar melegitimasi penjajahan di Palestina.

“Kita tidak mengambil kesepakatan, kita kan diskusi saja. Lalu presiden menjelaskan kenapa masuk ke dalam karena mau memengaruhi dari dalam dan kita memberikan respons,” ujarnya.

Menteri Luar Negeri Sugiono membenarkan pernyataan Presiden terkait kemungkinan Indonesia keluar dari Board of Peace jika forum tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuan utama perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Ia menegaskan keterlibatan Indonesia didasari komitmen memperjuangkan situasi damai di Gaza dan Palestina secara keseluruhan.

“Ya kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” kata Sugiono.

Sugiono juga menilai situasi di Gaza dan Palestina saat ini masih rapuh, di tengah berlanjutnya serangan militer Israel. Oleh karena itu, ia menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace diarahkan sebagai upaya aktif mendorong perdamaian dan kedaulatan Palestina.

Berita Terkait