Perspektif.co.id - Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali menyoroti kerusakan kawasan Bukit Barisan. Sejumlah ahli menilai verifikasi ulang terhadap data deforestasi sangat diperlukan karena peta digital dan citra satelit dianggap belum mampu menggambarkan kondisi vegetasi sebenarnya di lapangan.
Peneliti hidrologi hutan UGM, Hatma Suryatmojo, menyampaikan bahwa pemantauan menggunakan satelit kerap “tidak selalu sesuai dengan kondisi lapangan”. Ia menilai sebagian wilayah bervegetasi di Sumatra masih tumpang tindih antara kawasan hutan negara dan area penggunaan lain. Ketidaktepatan identifikasi ini membuat analisis degradasi hutan harus disertai pengecekan langsung.
Tekanan aktivitas manusia di wilayah hulu dinilai memperburuk daya dukung ekosistem. Menurut Hatma, analisis lapangan sangat penting agar langkah mitigasi lebih tepat dan tidak hanya mengandalkan peta digital yang bersifat general.
Ketua Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Harkunti Pertiwi Rahayu, menilai rangkaian bencana akhir November hingga awal Desember merupakan insiden besar dalam dua dekade terakhir.
Kombinasi faktor alam mulai dari monsun utara hingga bibit siklon diperkirakan turut memicu hujan ekstrem yang tertahan oleh struktur Pegunungan Bukit Barisan.
Selain cuaca, alih fungsi lahan menjadi sorotan utama. Dalam beberapa tahun terakhir, konversi hutan menjadi permukiman, perkebunan, maupun aktivitas logging membuat daya serap air menurun drastis. Kondisi ini memperparah risiko banjir bandang ketika curah hujan tinggi terjadi secara tiba-tiba.
Harkunti juga mengingatkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat tidak boleh menurun, meski bencana hidrometeorologi dianggap datang secara musiman. Ia menyebut situasi kali ini sebagai “peringatan keras” karena banyak wilayah terdampak tidak siap menghadapi intensitas bencana yang meningkat.
Pakar kebencanaan menilai kombinasi cuaca ekstrem, degradasi lingkungan, dan perubahan penggunaan lahan harus segera ditangani melalui kebijakan terpadu di tingkat daerah maupun pusat. Tanpa perbaikan sistemik, potensi bencana serupa diperkirakan terus meningkat di masa mendatang.***
