ANKARA, Perspektif.co.id - Sebuah foto pertemuan pejabat tinggi Turki dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) Tom Barrack mendadak memantik polemik di media sosial. Pemicunya adalah susunan tempat duduk dalam pertemuan Barrack dengan Menteri Pertahanan Turki Yaşar Güler di kantor Kementerian Pertahanan Turki, Ankara, yang dinilai sebagian pihak memperlihatkan posisi Dubes AS terlalu dominan.
Foto yang diunggah Kementerian Pertahanan Turki itu memperlihatkan Barrack duduk sendirian di kursi tengah, sementara Güler serta jajaran komandan senior, termasuk kepala staf militer, berada di sisi kanan-kiri. Pertemuan tersebut berlangsung pada Jumat (16/1). Barrack sendiri disebut juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk Suriah.
Unggahan itu lantas ramai ditafsirkan sebagai simbol “kepemimpinan” pihak tamu atas tuan rumah. Kritik datang dari kalangan oposisi hingga tokoh yang pernah berada di lingkar partai penguasa. Salah satu yang paling keras adalah anggota parlemen dari partai sayap kanan İYİ, Lütfü Türkkan, yang menulis di X, “Is this man an ambassador or a colonial governor?” Ia melanjutkan, “It’s nobody’s right to portray Turkey in such a state of helplessness.”
Sorotan tidak berhenti pada kritik warganet. Sejumlah pengamat protokol diplomatik juga menilai konfigurasi kursi tersebut tidak lazim dalam praktik internasional, karena umumnya pejabat tuan rumah tidak ditempatkan di posisi “samping” ketika menerima tamu dalam forum resmi di kantornya sendiri. Jurnalis senior yang lama meliput diplomasi, Barçın Yinanç, bahkan menyebut belum pernah melihat susunan seperti itu selama karier jurnalistiknya. “In nearly 35 years of journalism, including 25 years covering diplomacy, I have never seen such a protocol anywhere in the world,” kata Yinanç kepada AFP.
Namun Kementerian Pertahanan Turki memberikan penjelasan. Pejabat kementerian, dikutip sejumlah media Turki, menyatakan protokol tempat duduk itu tidak dibuat khusus untuk Barrack dan format yang sama disebut diterapkan untuk tamu-tamu lain yang datang berkunjung. Dengan kata lain, mereka menilai polemik ini lebih merupakan tafsir publik atas foto, bukan cerminan “posisi” formal pertemuan.
Pembelaan tersebut justru memunculkan perdebatan lanjutan. Para pengkritik berargumen protokol kenegaraan biasanya memiliki standar baku dan tata cara penerimaan tamu telah diatur dalam konvensi yang berlaku, sehingga penyimpangan akan mudah terbaca sebagai pesan politik atau simbol relasi kuasa. Wakil ketua partai oposisi utama CHP sekaligus mantan Dubes Turki untuk AS, Namık Tan, menilai persoalan ini menyangkut profesionalisme pengelola acara. Ia mengingatkan bahwa petugas protokol seharusnya memahami “konvensi negara” yang sudah mapan, kecuali jika pihak yang menangani protokol tidak memiliki keahlian yang memadai.
Kritik juga muncul dari kubu yang terkait Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang didirikan Presiden Recep Tayyip Erdoğan. Mantan ketua parlemen Turki sekaligus salah satu pendiri AKP, Bülent Arınç, menyebut pengaturan tersebut sebagai kekeliruan protokol yang sulit dibenarkan. “Situasi hari ini adalah kesalahan protokol lain yang sulit dibenarkan,” ujarnya. Arınç menegaskan, meski Barrack memiliki penugasan khusus dari Presiden Trump, statusnya tetap duta besar—setara dengan utusan negara lain. Menurut dia, “Seorang Duta Besar yang tampak memimpin pertemuan dengan Menteri Pertahanan dan kepala militer tidak sesuai dengan protokol negara. Jika praktik seperti itu telah menjadi kebiasaan, hal itu harus segera ditinjau,” katanya.
Di tengah kontroversi tersebut, pihak Kementerian Pertahanan Turki tidak merinci isi pertemuan Barrack dan Güler. Pernyataan singkat yang disampaikan lewat kanal resmi hanya menyebut Barrack diterima Menhan Güler, dan pertemuan itu dihadiri pula Kepala Staf Umum Jenderal Selçuk Bayraktaroğlu, tanpa memaparkan agenda pembahasan.
Polemik “kursi tengah” ini memperlihatkan betapa simbol visual—terutama foto resmi—bisa dengan cepat beralih menjadi perdebatan tentang martabat negara dan bahasa diplomasi. Bagi sebagian pihak, komposisi gambar dipahami sebagai pesan yang menempatkan Turki seperti pihak yang “dipimpin”. Sementara bagi pihak kementerian, itu dinilai sekadar format penerimaan tamu yang kebetulan tertangkap kamera, namun kemudian diperdebatkan secara politis.
