Perspektif.co.id - Curhatan seorang psikolog klinis mendadak ramai diperbincangkan di media sosial setelah ia mengaku menerima dua klien berturut-turut yang datang ke ruang konseling bukan karena persoalan personal, melainkan tekanan psikologis yang mereka kaitkan langsung dengan situasi negara. Psikolog tersebut adalah Lya Fahmi.
Dalam unggahannya yang kemudian menuai respons luas di Instagram, Lya menyebut pengalaman itu sebagai momen yang belum pernah ia temui sepanjang kariernya. Ia menegaskan, selama 7,5 tahun bekerja sebagai psikolog, baru kali ini ada dua klien yang datang berurutan dengan keluhan serupa.
“Baru kali ini terjadi selama 7,5 tahun karirku sebagai psikolog, dua klien berturut-turut datang bukan karena masalah pribadi, tapi distress karena negara,” tulis Lya dalam unggahannya yang dikutip detikcom pada Rabu, 17 Desember 2025.
Lya mengakui, dalam kajian kesehatan mental, isu struktural dan kebijakan memang berkelindan dengan kondisi psikologis individu. Namun, ia menilai biasanya klien tidak serta-merta menyadari sumber tekanan itu sejak awal. “Biasanya klien nggak menyadari itu,” ujarnya.
Kali ini, menurut Lya, situasinya berbeda. Ia menyebut klien sudah datang dalam keadaan emosional sejak awal sesi—bahkan ada yang langsung menangis dan mengungkapkan rasa putus asa sebagai warga negara.
Salah satu keluhan yang diceritakan Lya, klien menyoroti penanganan bencana di Sumatera sebagai pemicu rasa frustrasi dan kehilangan harapan. “Putus asa banget rasanya jadi WNI,” kata klien tersebut sebagaimana ditirukan Lya.
Cerita itu, bagi Lya, menjadi semacam “alarm” bahwa narasi yang selama ini ramai di linimasa ternyata benar-benar menembus ruang konseling. Ia menuliskan bahwa ia semula mengira keluhan semacam itu hanya wacana di dunia maya, namun kini muncul nyata dari pengalaman praktiknya. (
Ada detail lain yang ikut menyentuh publik: seusai sesi, klien tersebut memberi cokelat kepada Lya—alasannya untuk “memperbaiki mood” sang psikolog yang dinilai ikut terdampak setelah mendengar luapan emosi terkait pemerintah.
Respons warganet pun beragam. Lya mengaku tak menyangka unggahan itu viral dan memantik banyak orang mengakui perasaan yang mirip: marah, lelah, kecil, hingga tak berdaya ketika menatap persoalan publik yang datang bertubi-tubi.
Dalam artikel lanjutan, Lya menyampaikan pesan bahwa beban kolektif tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada cara-cara individual. “Penderitaan kolektif harus ditangani secara kolektif juga,” ujarnya, seraya menekankan perlunya ruang untuk bertemu dan saling terhubung agar orang tak merasa sendirian.
Di titik ini, isu yang viral di media sosial itu menjalar menjadi refleksi yang lebih luas: kesehatan mental bukan hanya “urusan kepala” per individu, tetapi juga berkaitan dengan rasa aman sosial, rasa keadilan, dan ekspektasi terhadap tata kelola. Bahkan, detikHealth mencatat sebagian warganet mengaitkan kecemasan mereka dengan hal-hal yang sangat “ekonomi”—dari bayang-bayang PHK, gaji yang mepet UMR, sampai biaya hidup dan pendidikan yang terasa terus naik.
Salah satu narasumber di laporan detikHealth menggambarkan kegelisahan itu sebagai rasa “nggak aman” yang mengganggu keseharian, meski kondisi kerja pribadi sedang stabil. Ada pula yang menyebut paparan berita negatif terkait pemerintah ikut memicu stres, terutama setelah isu bencana Sumatera ramai dibicarakan.
Pada akhirnya, curhatan Lya Fahmi menjadi potret kecil tentang bagaimana percakapan publik—yang selama ini sering dianggap “cuma rame di internet”—bisa berubah menjadi beban emosional yang nyata di ruang konseling. Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa kondisi sosial-politik dan ekonomi dapat terasa begitu dekat, sampai orang menyebutnya sebagai sumber distress, bukan lagi sekadar latar.
