Perspektif.co.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan awal musim kemarau 2026 di sebagian besar wilayah Indonesia bakal datang lebih cepat dibandingkan rerata klimatologis 30 tahun terakhir periode 1991-2020. Kondisi itu dinilai berpotensi membuat durasi kemarau di sejumlah daerah menjadi lebih panjang, sekaligus meningkatkan tantangan bagi sektor-sektor strategis, mulai dari pertanian hingga pengelolaan sumber daya air.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengungkapkan, dari total 699 zona musim (ZOM) di Indonesia, sebanyak 325 ZOM atau 46,5% diperkirakan mengalami pergeseran awal kemarau yang maju dari biasanya. “Awal musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih awal atau maju, yaitu di 325 ZOM atau 46,5 persen dari keseluruhan zona musim,” ujar Faisal dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/3).
Di sisi lain, BMKG memprediksi ada wilayah yang memasuki kemarau sesuai pola normalnya. Tercatat 173 ZOM atau 24,7% diproyeksikan memulai musim kemarau pada waktu yang sama dengan periode rata-ratanya. Adapun wilayah yang diprediksi mengalami kemunduran awal kemarau—atau lebih lambat dari biasanya—mencapai 72 ZOM atau sekitar 10,3%.
BMKG juga memetakan jadwal pergerakan awal musim kemarau pada 2026. Secara bertahap, kemarau diprakirakan mulai memasuki sebagian wilayah Indonesia sejak April 2026. Pada bulan itu, sebanyak 114 ZOM atau sekitar 16,3% wilayah Indonesia diperkirakan mengawali musim kemarau. Wilayah yang disebut mulai memasuki kemarau lebih awal antara lain pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Bali, serta Nusa Tenggara.
Memasuki Mei 2026, jumlah wilayah yang mulai beralih ke musim kemarau diproyeksikan bertambah signifikan. BMKG memperkirakan 184 ZOM atau 26,3% akan mulai memasuki kemarau pada bulan tersebut. Lalu pada Juni 2026, sebanyak 163 ZOM atau 23,3% diprediksi menyusul memasuki musim kemarau.
BMKG menggambarkan pola pergeseran awal kemarau itu bergerak dari timur ke barat. Pergerakan awal kemarau diprakirakan dimulai dari wilayah Nusa Tenggara, lalu merambat secara bertahap ke arah barat menuju wilayah Indonesia lainnya. Dengan pola seperti itu, pelaku usaha dan pemerintah daerah di wilayah yang berada pada jalur pergerakan awal musim diimbau segera menyesuaikan perencanaan agar dampak ikutan dapat ditekan.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menekankan, kemajuan awal musim membawa konsekuensi yang tidak ringan. Menurut dia, salah satu implikasi yang paling perlu diantisipasi adalah potensi durasi kemarau menjadi lebih panjang di banyak tempat. “Kesimpulan umum dari musim kemarau 2026 yang akan kita hadapi ini, kita prediksi maju atau lebih awal. Sehingga pada banyak tempat dia juga menjadi lebih panjang karena awalnya itu maju,” jelasnya.
BMKG menyebut perbandingan dengan normal klimatologis 1991-2020 menunjukkan adanya pergeseran yang cukup nyata pada awal musim kemarau tahun ini. Wilayah yang diprediksi mengalami kemajuan awal kemarau meliputi sebagian Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan tengah, sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Tak hanya soal waktu datangnya musim, BMKG juga mencatat karakter musim kemarau 2026 secara umum cenderung “bawah normal” atau lebih kering dari biasanya. Dalam proyeksi BMKG, sebanyak 451 ZOM atau 64,5% diprakirakan mengalami curah hujan di bawah normal selama periode kemarau. Ardhasena menegaskan kondisi kemarau tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. “Kondisinya kemaraunya tidak seperti tahun 2025. Untuk tahun 2026 ini seperti tadi kami sampaikan, kondisinya keringnya di bawah normal dan normal,” katanya.
Dengan gambaran kemarau yang lebih cepat dan cenderung lebih kering, BMKG menilai langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini, khususnya pada sektor pertanian, sumber daya air, energi, lingkungan, dan kebencanaan. Ardhasena menekankan informasi prakiraan itu semestinya digunakan sebagai rujukan peringatan dini dan tindak lanjut nyata di lapangan. “BMKG menghimbau agar informasi prediksi musim kemarau 2026 ini dapat dijadikan sebagai bentuk peringatan dini atau early warning dan dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk aksi dini atau early action,” tegasnya.
