Perspektif.co.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan agar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap berjalan selama libur sekolah akhir tahun dialihkan sementara untuk kebutuhan yang dinilai lebih mendesak, termasuk penanganan banjir di Sumatra.
Menurut Charles, pelaksanaan MBG pada periode sekolah tidak aktif berpotensi tidak relevan dengan tujuan awal program, sebab ekosistem belajar yang biasanya menjadi titik distribusi dan pengawasan tidak berjalan seperti hari efektif sekolah. Ia menilai ada ruang kebijakan untuk menyesuaikan prioritas belanja negara ketika kebutuhan darurat muncul.
“Alih-alih memaksakan program di masa yang kurang relevan, bukankah lebih bijak bila anggaran tersebut dialihkan untuk merespons kebutuhan mendesak lainnya?” kata Charles, Senin (22/12/2025).
Charles menyebut pengalihan anggaran dapat diarahkan untuk membantu korban bencana di Sumatra atau memperkuat layanan kesehatan serta pemulihan gizi di wilayah dengan masalah stunting akut. “Misalnya, membantu korban bencana di Sumatera atau memperkuat fasilitas kesehatan dan pemulihan gizi di daerah terdampak stunting akut,” ujarnya.
Politikus itu juga menyoroti laporan di lapangan mengenai distribusi MBG saat libur sekolah yang cenderung berupa makanan kering, termasuk produk kemasan dan makanan ultra proses, sehingga dikhawatirkan melenceng dari misi perbaikan gizi. Charles menilai efektivitas program patut dievaluasi apabila bantuan yang diterima siswa tidak sebanding dengan sasaran gizi yang hendak dicapai.
Ia menekankan perlunya akuntabilitas belanja publik agar program tidak berjalan semata-mata demi mengejar serapan anggaran. “Kita perlu jujur: jangan sampai program ini dipaksakan hanya demi menghabiskan anggaran di akhir tahun. Kegiatan publik seperti ini harus berorientasi pada manfaat nyata, bukan pada serapan belanja,” ucapnya.
Libur sekolah semester ganjil sendiri dilaporkan mulai 22 Desember 2025 hingga masuk kembali pada awal Januari 2026. Pada periode ini, MBG disebut tetap berjalan, sehingga perdebatan bergeser pada opsi penyaluran dan urgensi pembiayaannya ketika sekolah tidak aktif.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program MBG tetap dilanjutkan selama masa libur Desember hingga awal Januari, dengan sejumlah penyesuaian mekanisme. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan penyaluran untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berjalan normal, sedangkan untuk siswa sekolah dilakukan pendataan.
“Untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita seperti biasa. Untuk anak sekolah, masing-masing SPPG perlu melakukan inventarisasi berapa banyak dan berapa sering anak-anak bersedia ke sekolah,” kata Dadan.
BGN juga menyebut pada awal masa libur, siswa berpotensi menerima menu siap santap untuk beberapa hari, seperti telur, buah, susu, abon, atau dendeng. Setelahnya, mekanisme distribusi bisa menyesuaikan, termasuk opsi pengambilan di sekolah atau pengaturan lain yang masih dirancang.
Dorongan pengalihan anggaran ini muncul di tengah sorotan terhadap kebutuhan penanganan bencana di Sumatra. Dalam laporan Reuters, banjir dan longsor yang dipicu siklon pada akhir November menelan korban lebih dari seribu jiwa, dengan ratusan orang masih dinyatakan hilang per 15 Desember 2025, sementara biaya rekonstruksi diperkirakan menembus miliaran dolar AS.
Dengan latar itu, usulan DPR pada dasarnya menempatkan MBG sebagai belanja sosial yang perlu fleksibilitas kebijakan ketika ada tekanan darurat, sementara pemerintah melalui BGN memilih mempertahankan kontinuitas program dengan menyesuaikan pola distribusi. Perdebatan berikutnya diperkirakan akan mengarah pada ukuran manfaat, ketepatan sasaran gizi, dan desain belanja yang efisien selama hari non-efektif sekolah.
