Perspektif.co.id - Produsen mobil listrik asal China, BYD Indonesia, kian mengukuhkan diri sebagai salah satu pemain utama kendaraan elektrifikasi di Tanah Air. Pada November 2025, BYD bahkan menembus tiga besar mobil terlaris nasional, hanya berada di bawah Toyota dan Daihatsu.
Namun di tengah tren positif tersebut, bayang-bayang rencana penghentian insentif pembelian mobil listrik pada 2026 membuat pelaku industri waspada.
Kebijakan insentif dinilai menjadi salah satu faktor kunci yang membuat harga mobil listrik lebih terjangkau, sehingga adopsinya dapat tumbuh cepat dalam dua tahun terakhir. Tanpa dukungan tersebut, harga jual kendaraan listrik berpotensi terkerek naik dan mengerem minat konsumen.
President Director BYD Indonesia, Eagle Zhao, secara terbuka menyampaikan harapan agar pemerintah tidak buru-buru mencabut fasilitas tersebut.
“Perkembangan BYD dan pertumbuhan EV di Indonesia sangat luar biasa, dan itu tidak mungkin terjadi tanpa dukungan pemerintah,” ujar Eagle dalam kegiatan di Bogor, Kamis (11/12/2025).
Ia menekankan, industri kendaraan listrik di Indonesia masih berada pada fase awal pembangunan ekosistem. Artinya, dukungan kebijakan masih sangat dibutuhkan agar volume penjualan EV terus bertambah dan struktur biaya produksi bisa semakin efisien.
“EV masih perlu terus berkontribusi, menambah volume di industri otomotif. Karena itu pada 2026 kami masih sangat membutuhkan dukungan pemerintah untuk memperpanjang insentif kendaraan listrik,” tegasnya.
Eagle menjelaskan, lonjakan permintaan mobil listrik beberapa waktu terakhir tidak terlepas dari kombinasi harga yang lebih kompetitif, ketersediaan produk, dan berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah. Tanpa faktor harga yang menarik, penetrasi EV diyakini sulit bisa tumbuh seagresif sekarang.
Senada dengan itu, Head of Public and Government Relations BYD Indonesia, Luther T Panjaitan, menilai bahwa tren positif kendaraan listrik di Indonesia sejauh ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan insentif fiskal maupun regulasi pendukung lain.
Menurut Luther, kebijakan pemerintah yang konsisten menjadi sinyal penting bagi pelaku usaha untuk terus berinvestasi di sektor EV, mulai dari impor hingga perencanaan produksi lokal dan pengembangan jaringan purna jual.
“Salah satu penyebab tren positif EV di Indonesia adalah adanya insentif dan regulasi yang jelas dari pemerintah,” kata Luther.
Ia mengakui, pelaku industri masih menyimpan kekhawatiran bila pemangkasan atau penghentian insentif dilakukan terlalu cepat. Pasalnya, hal itu berpotensi memukul daya beli sekaligus mengganggu kepercayaan pasar terhadap roadmap elektrifikasi nasional.
“Kami mungkin kurang percaya diri tren ini bisa berlanjut dengan pertumbuhan sekuat sekarang bila tidak ada konsistensi atau perpanjangan aturan yang sama seperti tahun ini,” ujarnya.
Luther menambahkan, BYD Indonesia berharap skema insentif bisa diperpanjang setidaknya dalam beberapa tahun ke depan. Tujuannya, agar penetrasi mobil listrik tidak hanya terkonsentrasi di Jabodetabek dan kota besar tertentu, tetapi benar-benar meluas ke lebih banyak daerah di Indonesia.
Dengan insentif yang masih berjalan, BYD menilai momentum pengembangan infrastruktur pendukung—seperti stasiun pengisian daya (charging station), layanan purna jual, dan jaringan diler—akan lebih mudah dijaga. Sebaliknya, bila insentif dihentikan terlalu dini, risiko perlambatan adopsi dan pelemahan minat konsumen menjadi lebih besar.
“Kalau dukungan kebijakan bisa berlanjut, mobil listrik dapat semakin tersebar ke berbagai kota, bukan hanya Jakarta dan sekitarnya,” tutur Luther.
Di tengah komitmen pemerintah untuk mendorong transisi energi dan menurunkan emisi karbon, industri menilai konsistensi kebijakan menjadi faktor penentu. Bagi pemain besar seperti BYD, kepastian soal insentif 2026 akan menjadi fondasi penting untuk menyusun strategi jangka menengah, sekaligus mengukur keberanian menambah investasi di pasar Indonesia.
