Perspektif.co.id - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan peringatan keras agar seluruh warga negaranya yang masih berada di Venezuela segera meninggalkan negara tersebut, dengan alasan situasi keamanan yang dinilai tetap tidak menentu. Seruan itu muncul di tengah ketegangan politik dan keamanan yang meningkat setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dalam operasi AS, yang memicu kekhawatiran adanya aksi balasan di lapangan.
Dalam peringatan keamanan yang dikutip AFP, Departemen Luar Negeri AS menegaskan kondisi di Venezuela belum stabil. “Situasi keamanan di Venezuela tetap tidak menentu,” demikian bunyi pernyataan yang dikutip media, Minggu (11/1/2026).
Media AS yang mengutip peringatan Kedutaan Besar AS di Caracas menyebut seruan itu menekankan urgensi karena penerbangan internasional kembali tersedia. “As international flights have resumed, U.S. citizens in Venezuela should leave the country immediately,” demikian isi peringatan keamanan bertanggal 10 Januari.
Peringatan itu juga menyinggung laporan adanya kelompok bersenjata pro-pemerintah yang dikenal sebagai colectivos, yang disebut membuat pos pemeriksaan dan melakukan penggeledahan kendaraan untuk mencari warga AS atau bukti dukungan terhadap AS. Dalam laporan Detiknews yang mengutip AFP, colectivos disebut “menggeledah mobil untuk mencari warga Amerika atau bukti dukungan AS.”
Langkah evakuasi ini dikeluarkan sekitar sepekan setelah perkembangan besar di Caracas. Maduro dilaporkan ditangkap dalam operasi militer AS pada awal Januari dan kemudian dibawa ke AS untuk menjalani proses hukum. Detiknews menulis Maduro ditangkap pada Sabtu (3/1) dan diperkirakan dibawa ke New York untuk menghadapi perkara terkait narkotika, klaim yang juga sejalan dengan pemberitaan sejumlah media internasional mengenai proses hukum di AS.
Associated Press melaporkan Maduro tampil di pengadilan federal Manhattan pada Senin, 5 Januari 2026, dan menyatakan penolakannya atas dakwaan tersebut. Dalam persidangan, Maduro sempat berkata ia “ditangkap”, lalu menyampaikan pembelaan bahwa dirinya tidak bersalah.
Reuters melaporkan Maduro menghadapi sejumlah dakwaan pidana, termasuk tuduhan terkait jaringan perdagangan kokain, serta muncul rencana tim kuasa hukum untuk menggugat legalitas penangkapannya yang mereka sebut sebagai “military abduction”.
Di Caracas, dinamika politik juga berubah cepat. Reuters melaporkan Wakil Presiden sekaligus Menteri Perminyakan Venezuela Delcy Rodríguez disumpah sebagai presiden interim pada 5 Januari 2026, di saat Maduro menjalani proses hukum di New York.
Di tengah situasi itu, peringatan keamanan AS menekankan keterbatasan pemerintah AS dalam memberikan bantuan darurat di Venezuela dan kembali mengingatkan status Venezuela pada level peringatan perjalanan tertinggi. KTVU melaporkan peringatan tersebut memuat alasan “security concerns” dan “inability to provide emergency assistance”.
