Perspektif.co.id - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan masih ragu untuk memberikan dukungan kepada Reza Pahlavi—putra mendiang Shah Mohammad Reza Pahlavi—sebagai figur yang berpotensi memimpin Iran apabila pemerintahan Ayatollah Ali Khamenei runtuh. Dalam wawancara eksklusif dengan Reuters di Gedung Putih, Trump menilai Pahlavi “terlihat baik”, tetapi mempertanyakan apakah tokoh oposisi yang hidup di pengasingan itu benar-benar dapat diterima di dalam negeri Iran. 

“Dia (Reza Pahlavi) terlihat sangat baik, tapi saya tak tahu apakah dia akan bisa diterima di negaranya,” kata Trump dalam wawancara tersebut. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat belum berada pada tahap untuk memutuskan soal itu. “Dan kami belum sampai pada titik itu. Saya tak tahu apakah negaranya akan menerima kepemimpinan dia atau tidak, dan tentu jika mereka menerima akan baik-baik saja bagi saya,” ujar Trump. 

Pernyataan ini memperlihatkan sikap Trump yang cenderung membuka ruang bagi perubahan politik di Iran, namun tetap berhitung soal siapa yang pantas menjadi simbol transisi. Komentar itu juga menegaskan kekhawatiran soal basis dukungan Pahlavi di dalam negeri, di tengah peta oposisi Iran yang selama bertahun-tahun dinilai terfragmentasi dan tidak memiliki satu figur tunggal yang disepakati lintas kelompok.

Trump juga menyampaikan ia tidak memiliki rencana untuk bertemu dengan Reza Pahlavi. Pahlavi sendiri dikenal tinggal di Amerika Serikat sejak keluarganya digulingkan dalam Revolusi Islam 1979, sebuah peristiwa yang mengakhiri kekuasaan monarki Iran dan mengubah arah geopolitik kawasan, termasuk relasi Teheran–Washington.

Dalam beberapa waktu terakhir, Pahlavi kerap menyuarakan seruan protes terhadap pemerintahan Khamenei, termasuk meminta warga Iran terus berdemonstrasi dan mendorong institusi keamanan agar tidak mematuhi instruksi pemimpin tertinggi Iran. Namun di saat yang sama, posisinya juga memantik kontroversi—terutama terkait relasinya dengan Israel. Pada 2023, kunjungan Pahlavi ke Israel dan pertemuannya dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memicu reaksi beragam, termasuk kritik dari sebagian kalangan oposisi Iran yang menilai langkah itu kontraproduktif dan mudah dijadikan amunisi propaganda oleh Teheran.

Konteks pernyataan Trump ini muncul saat Iran dilaporkan berada dalam periode gejolak besar sejak akhir Desember. Reuters melaporkan protes dimulai pada 28 Desember dan berkembang menjadi tantangan paling serius terhadap pemerintahan Iran dalam beberapa dekade, diiringi laporan pengetatan keamanan serta kekhawatiran tentang eskalasi kekerasan. Dalam situasi itu, Trump berulang kali melontarkan retorika bahwa Amerika Serikat dapat ikut campur dengan dalih membela warga Iran—sebuah sikap yang memicu perdebatan di kalangan analis dan diplomat mengenai risiko intervensi militer yang justru bisa memperburuk represi atau memantik instabilitas yang lebih luas. 

Dalam laporan Reuters lainnya, Trump bahkan mengklaim mendapat informasi bahwa kekerasan dalam penindakan demonstrasi mulai mereda dan menyebut tidak ada rencana “eksekusi massal” terhadap pengunjuk rasa, meski para pengamat menilai informasi dari Iran sulit diverifikasi di tengah pembatasan arus informasi. 

Kondisi itu diperparah oleh pemutusan atau pembatasan akses internet yang dilaporkan terjadi dalam skala besar. Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) menyoroti bagaimana pemadaman internet memperketat “cekik informasi” dan menyulitkan verifikasi independen, di saat protes menyebar dan kekerasan meningkat. 

Di tengah tekanan internasional yang menguat, Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) juga merilis pernyataan para pakar independen yang mendesak Iran menghentikan siklus kekerasan dan membuka ruang dialog, seiring menguatnya kekhawatiran atas penindakan terhadap demonstran. 

Sikap Trump yang ragu pada Pahlavi sekaligus menunjukkan dilema klasik Washington saat bicara perubahan rezim: menginginkan pelemahan lawan geopolitik, tetapi menghadapi pertanyaan siapa yang punya legitimasi sosial dan politik untuk mengisi kekosongan. Reuters mencatat oposisi Iran, termasuk kelompok monarkis pendukung Pahlavi, kerap dipandang tidak memiliki pijakan yang solid di dalam negeri dan tidak jarang berselisih strategi dengan kelompok oposisi lain. 

Di sisi lain, narasi tentang “masa lalu” keluarga Pahlavi juga tetap menjadi variabel yang sensitif. Shah Mohammad Reza Pahlavi dikenal memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat sebelum digulingkan pada 1979. Bagi sebagian warga Iran, monarki dipandang sebagai fase yang juga sarat trauma politik, sehingga figur Pahlavi kerap dinilai membawa beban sejarah yang tidak ringan—meski bagi kelompok lain, monarki justru diposisikan sebagai simbol alternatif terhadap republik Islam. 

Dengan demikian, komentar Trump bahwa Pahlavi “akan baik-baik saja” jika memang diterima oleh rakyat Iran, dapat dibaca sebagai penekanan bahwa faktor penentu utama, setidaknya dalam narasinya, adalah penerimaan domestik. Namun Trump tidak memberi sinyal dukungan aktif, apalagi komitmen untuk mendorong Pahlavi sebagai pemimpin transisi, dan menegaskan “belum sampai pada titik itu”. 

Pernyataan Trump juga memperlihatkan bahwa isu Iran kini kembali menjadi salah satu titik panas politik luar negeri AS. Di tengah protes yang terus bergulir, pembatasan informasi, serta kekhawatiran eskalasi keamanan, posisi Washington—apakah akan menekan lewat jalur diplomatik, sanksi, dukungan politik moral, atau opsi lain—akan terus menjadi sorotan. Reuters melaporkan para analis memperingatkan, langkah yang dianggap simbolik atau tidak terukur dapat menimbulkan efek sebaliknya: memperkeras represi dan memperbesar risiko balasan regional. 

Sementara itu, Pahlavi tetap tampil sebagai salah satu wajah oposisi yang paling dikenal di luar Iran, namun sekaligus salah satu yang paling diperdebatkan. Dan Trump, setidaknya untuk saat ini, memilih mengambil jarak: mengirim sinyal ingin melihat rezim Teheran melemah, tetapi belum mau mengikat diri pada satu “pahlawan” politik tertentu.