Perspektif.co.id - World Economic Forum (WEF) menempatkan kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran sebagai ancaman terbesar bagi perekonomian Indonesia dalam periode 2026-2028, di tengah ambisi pertumbuhan ekonomi nasional yang kian agresif. Peringatan tersebut tercantum dalam Global Risks Report 2026, yang memetakan prioritas risiko masing-masing negara berdasarkan Executive Opinion Survey (EOS) 2025—survei terhadap pemimpin bisnis di berbagai negara.
WEF menilai melemahnya prospek kerja tidak sekadar menekan kinerja ekonomi, tetapi juga dapat memicu efek domino sosial dan politik. Dalam laporannya, WEF mengingatkan bahwa “kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran dapat mendorong ekstremisme, menurunkan kepercayaan terhadap institusi, serta memperparah dampak misinformasi dan disinformasi.”
Laporan itu menggambarkan akar persoalan ketenagakerjaan bukan hanya soal jumlah lapangan kerja, tetapi juga problem struktural di pasar tenaga kerja—mulai dari stagnasi upah, meningkatnya pengangguran serta setengah menganggur, hingga melemahnya perlindungan hak pekerja. Tekanan tersebut disebut berpotensi membesar karena pergeseran kebutuhan tenaga kerja akibat otomatisasi dan transisi hijau, terbatasnya mobilitas sosial, serta ketimpangan akses pendidikan dan teknologi.
Temuan WEF tersebut diamini kalangan pengusaha yang melihat ketidakseimbangan supply-demand tenaga kerja sebagai realitas harian. Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang menilai indikatornya tampak jelas ketika satu lowongan dibanjiri pelamar. Ia menggambarkan situasi pasar kerja dengan kalimat, “yang dibutuhkan 10 orang tapi yang melamar ribuan.”
Sarman juga menyoroti tambahan pasokan tenaga kerja yang besar setiap tahun. Indonesia, menurut catatan Kadin, memproduksi hampir 3 juta calon tenaga kerja dari lulusan SMA, SMK, diploma, hingga sarjana setiap tahun. Tanpa percepatan penciptaan lapangan kerja, penumpukan pengangguran dinilai sulit dihindari—terlebih di saat pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa meningkat karena tekanan ekonomi lokal maupun global.
Dalam konteks itu, Sarman mendorong pemerintah mempercepat program-program strategis yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja, termasuk berbagai agenda yang berorientasi pada penguatan daya serap pekerjaan. Ia juga menilai, dalam jangka pendek, pemerintah perlu memperluas skema magang nasional dan program padat karya yang banyak melibatkan tenaga muda, terutama di daerah. Menurutnya, uang saku yang berputar dari program tersebut bisa ikut menopang daya beli dan mendukung laju pertumbuhan.
Senada, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai tantangan ketenagakerjaan tak bisa dilepaskan dari pelemahan kelas menengah dan kualitas pekerjaan yang belum memadai. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyebut salah satu gejalanya adalah membesarnya porsi pekerjaan informal meski angka pengangguran terlihat menurun. Ia menekankan, “menurunnya kualitas pekerjaan menciptakan multiplier effect terhadap permintaan yang melemah,” yang pada akhirnya dapat menahan pertumbuhan.
Bob juga menyoroti perubahan karakter investasi yang masuk ke Indonesia. Daya serap tenaga kerja dari investasi disebut menurun: jika beberapa tahun lalu investasi Rp1 triliun bisa menciptakan sekitar 4.000 lapangan kerja, kini hanya sekitar 1.400. Menurut Bob, salah satu penyebabnya karena investasi yang datang cenderung padat modal dan lebih banyak bergerak di sektor ekstraksi, sehingga tidak banyak menyerap pekerja. Ia mendorong prioritas pada investasi industri pengolahan dan pemrosesan yang secara historis memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja lebih besar, sembari menekankan pentingnya kebijakan stimulus yang bersifat counter cyclical untuk menjaga permintaan dan memulihkan kekuatan kelas menengah.
Di luar risiko pengangguran, WEF juga mencatat sederet ancaman lain yang membayangi Indonesia dalam periode yang sama. Risiko layanan publik dan perlindungan sosial yang tidak memadai ditempatkan pada posisi berikutnya, disusul potensi dampak negatif teknologi kecerdasan buatan (AI). Pada urutan selanjutnya, risiko penurunan ekonomi dan inflasi turut masuk daftar kekhawatiran utama, mencerminkan kekuatan beli masyarakat yang rapuh dan tantangan menjaga ketahanan pertumbuhan.
Global Risks Report 2026 sendiri menegaskan bahwa ketidakpastian ekonomi global masih tinggi, dan dalam horizon global, risiko ekonomi serta kecemasan terhadap dampak teknologi ikut menguat. WEF mencatat pergeseran peringkat risiko ekonomi dalam outlook jangka pendek, sementara dampak buruk AI disebut kian diperhatikan karena bisa beririsan dengan pasar tenaga kerja dan stabilitas sosial.
Dengan lanskap tersebut, pesan besarnya menjadi tegas: target pertumbuhan tinggi membutuhkan fondasi pasar kerja yang lebih kuat—bukan hanya menambah jumlah pekerjaan, tetapi juga memperbaiki kualitas pekerjaan, memperluas akses keterampilan, dan memastikan investasi yang masuk lebih ramah serap tenaga kerja.
