Perspektif.co.id - Aktivitas perdagangan daging sapi di wilayah Jabodetabek dipastikan kembali berjalan normal mulai Kamis (22/1/2026) malam, setelah pedagang dan pelaku usaha menyepakati penghentian aksi mogok yang sempat mewarnai pasokan daging di pasar tradisional. Kepastian itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (DPP JAPPDI) Asnawi, usai rapat koordinasi bersama pemerintah di Kementerian Pertanian.
Dalam instruksi resminya, Asnawi meminta seluruh anggota JAPPDI—mulai dari pelaku usaha bandar jagal hingga pedagang daging eceran—kembali beraktivitas dan tidak melanjutkan mogok. Ia menegaskan, “wajib beraktivitas kembali mulai malam ini” untuk memastikan distribusi daging sapi di Jabodetabek kembali stabil.
Kesepakatan itu juga memuat penetapan harga sapi siap potong di tingkat feedlot sebesar Rp55.000 per kilogram bobot hidup. Asnawi menyebut patokan tersebut berlaku mulai Kamis (22/1/2026) hingga menjelang Hari Raya Idulfitri. Ia menyatakan, kesepakatan yang diputuskan bersama itu menegaskan “harga timbang hidup sapi di feedlot Rp55.000 per kilogram.”
Tak hanya pedagang, instruksi juga berlaku untuk rumah potong hewan (RPH) atau tempat potong hewan (TPH). Asnawi meminta seluruh mata rantai di hilir—RPH/TPH, bandar jagal, dan pedagang eceran—kembali menjalankan aktivitas perdagangan secara normal agar pasokan di pasar tidak tersendat.
Rapat koordinasi yang melatarbelakangi keputusan tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), pelaku importir sapi bakalan, hingga Satgas Pangan.
Asnawi juga mengingatkan para pelaku usaha penggemukan (feedlot) agar mematuhi patokan harga yang telah disepakati. Jika ada pihak yang menjual di atas Rp55.000 per kilogram bobot hidup, JAPPDI meminta laporan disertai bukti untuk diteruskan ke pemerintah agar ditindak.
Dari sisi pemerintah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kementerian Perdagangan Iqbal Shoffan Shofwan menegaskan pedagang pada prinsipnya siap kembali berjualan sepanjang tuntutan harga di tingkat hulu dipenuhi. Iqbal menyebut pedagang tidak ingin posisi mereka memaksa konsumen membeli daging jauh di atas harga acuan. “Pedagang itu concern-nya… tidak ingin menjual daging-daging itu di atas harga acuan Rp140 ribu per kg,” ujar Iqbal.
Iqbal menjelaskan, pedagang ingin harga jual mengikuti acuan agar tidak memberatkan konsumen sekaligus menjaga kelangsungan usaha. Karena itu, pemerintah memfasilitasi pertemuan antara asosiasi pedagang dan Ditjen PKH Kementan untuk mencari jalan keluar dari persoalan harga, termasuk memastikan harga sapi hidup dan daging beku berada di level yang dianggap wajar oleh pedagang.
Dalam keterangan terpisah, Sekretaris Jenderal APDI Yayan Suryana menyebut hasil pertemuan sore hari membawa titik temu yang membuat rencana mogok dapat dihentikan. “Alhamdulillah… kami sudah menemukan kesepakatan,” katanya. APDI juga menyatakan para pedagang di bawah naungannya siap kembali berjualan, sementara RPH di masing-masing daerah kembali melakukan pemotongan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Yayan menambahkan, pemerintah turut menyampaikan komitmen menjaga kelancaran pasokan sapi hidup agar tidak terganggu pembatasan kuota di level perdagangan sapi hidup. APDI juga mendorong agar opsi pasokan tambahan—termasuk pembukaan kembali impor daging beku dari India—dipertimbangkan demi stabilitas harga jelang Ramadan dan Idulfitri.
Sebelumnya, aksi mogok pedagang daging di Jabodetabek sempat direncanakan berlangsung beberapa hari sebagai protes atas tingginya harga sapi hidup di tingkat feedlot yang menekan margin pedagang dan berisiko mengerek harga di pasar. Di lapangan, suasana pasar sempat sepi dan sejumlah lapak tutup pada Kamis (22/1/2026).
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespons keras dinamika tersebut. Ia menegaskan pemerintah akan menyisir rantai pasok dan tidak segan mencabut izin usaha pihak yang terbukti memainkan harga, baik importir maupun distributor. “Hampir pasti izinnya aku cabut kalau dia coba-coba main-main,” kata Amran.
Amran juga menyebut pemerintah telah meminta Satgas Pangan turun mengecek penyebab harga daging sapi melonjak, termasuk memeriksa alur dari perusahaan penggemukan hingga distributor. Ia mengaku mendapat penjelasan bahwa harga jual di feedlot disebut masih berada di bawah HPP, sembari menekankan penegakan aturan agar gejolak pasokan tidak berulang di komoditas daging sapi.
