Perspektif.co.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) resmi sepakat mengoperasikan Kereta Kilat Pajajaran, layanan kereta cepat konvensional yang menargetkan waktu tempuh Jakarta–Bandung hanya sekitar 1,5 jam. Moda baru ini akan menjadi sarana transportasi tercepat kedua di koridor tersebut setelah Whoosh, kereta cepat Jakarta–Bandung yang saat ini menempuh rute serupa dalam waktu sekitar 46 menit.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM menjelaskan, kesepakatan pengoperasian KA Kilat Pajajaran tercantum dalam kerja sama optimalisasi jaringan perkeretaapian di wilayah Jabar. Menurutnya, layanan ini dirancang bukan hanya untuk koridor Jakarta–Bandung, tetapi juga sebagai penghubung antardaerah di Priangan Timur.
“Kereta Kilat Pajajaran akan memangkas waktu tempuh secara signifikan, dari Gambir ke Bandung menjadi sekitar satu setengah jam. Bahkan, layanan ini direncanakan terhubung sampai Garut, Tasikmalaya, dan Banjar dengan waktu tempuh sekitar dua jam melalui Bandung,” ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu (26/11).
Ia menekankan, KA Kilat Pajajaran disiapkan sebagai solusi percepatan mobilitas di jalur konvensional yang selama ini dilayani kereta reguler Jakarta–Bandung dengan waktu tempuh 2,5 hingga 3 jam. Dengan peningkatan kecepatan dan kenyamanan, pemerintah daerah berharap pergerakan orang dan barang antara Jakarta, Bandung, hingga wilayah Priangan Timur dapat menjadi lebih efisien dan terintegrasi.
Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp8 triliun. KDM mengungkapkan, Pemprov Jabar telah menyusun skema pembiayaan yang akan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar sebesar Rp2 triliun per tahun mulai 2027 hingga 2030. Dengan demikian, tahapan konstruksi dan pengembangan layanan diproyeksikan berlangsung selama empat tahun.
Dedi juga menyebut, pengembangan KA Kilat Pajajaran tak berhenti di Bandung. Jalur ini nantinya direncanakan terkoneksi hingga Kota Banjar melalui Garut dan Tasikmalaya, dengan target waktu tempuh sekitar tiga jam dari Jakarta. Keberadaan jaringan ini diharapkan menjadi tulang punggung baru transportasi publik lintas kota di Jabar.
Namun, KDM menegaskan ada syarat bagi kabupaten/kota yang ingin menikmati layanan pemberhentian kereta ini. Pemerintah daerah harus berpartisipasi dalam pendanaan proyek melalui skema investasi bersama. “Kabupaten yang tidak ikut investasi dalam pembangunan jalur kereta nyaman Kilat Pajajaran, ya keretanya tidak berhenti di situ. Lewat saja. Sampai Bandung saja cukup,” tegas Dedi, menandaskan pentingnya komitmen fiskal daerah.
Rencana ini memunculkan pertanyaan publik: perlu atau tidak menggelontorkan investasi jumbo Rp8 triliun untuk KA Kilat Pajajaran di saat sudah ada Whoosh yang lebih cepat?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai, secara prinsip investasi senilai Rp8 triliun bisa saja rasional, asalkan perencanaannya didukung kajian yang kuat. Menurutnya, prasyarat utama adalah adanya proyeksi permintaan yang solid, estimasi biaya operasi dan pemeliharaan yang realistis, serta rancangan tarif dan frekuensi layanan yang kompetitif dibanding moda lain.
“Tanpa data publik yang transparan, sulit memastikan bahwa angka sebesar itu bisa kembali melalui pendapatan penumpang, sehingga tidak berujung menjadi beban fiskal atau harus ditopang subsidi permanen,” ujar Ronny, Kamis (27/11).
Di sisi lain, Ronny menyoroti potensi “kanibalisme” dengan layanan Whoosh. Ia mengingatkan, kereta cepat tersebut saat ini masih menghadapi tantangan keuangan, mulai dari beban utang yang besar hingga tingkat utilisasi yang belum stabil. Jika koridor dan segmen penumpang yang dibidik Kilat Pajajaran terlalu beririsan dengan Whoosh, risiko perpindahan penumpang bisa meningkat.
“Kalau Kilat Pajajaran menyasar koridor atau segmen yang sama, sebagian penumpang Whoosh bisa saja beralih ke layanan yang tarifnya lebih murah atau jadwalnya lebih fleksibel. Ini justru bisa memperdalam tekanan keuangan yang sudah dihadapi Whoosh,” ujarnya.
Agar risiko tersebut tidak terjadi, Ronny menilai perlu ada desain segmentasi layanan yang jelas dan koordinasi ketat terkait tarif maupun jadwal operasi antara KA Kilat Pajajaran dan Whoosh. “Tanpa regulasi terpadu, kompetisi internal justru berpotensi menggerus margin dan meningkatkan risiko kegagalan komersial di kedua belah pihak,” tambahnya.
Menurut Ronny, dari sisi jaringan transportasi, KA Kilat Pajajaran sebenarnya berpotensi memperkuat konektivitas, menyediakan alternatif transportasi massal yang cepat dan nyaman, serta membantu mengurangi beban lalu lintas di jalan tol. Namun, di tengah sudah banyaknya moda menuju Bandung, proyek ini juga menyimpan risiko duplikasi dan fragmentasi pasar.
“Kalau moda terlalu banyak dan saling menggerus, ujung-ujungnya tidak ada yang mencapai skala ekonomi (economies of scale). Walhasil, semuanya justru kelabakan secara finansial. Jika permintaan aktual tidak sebesar ekspektasi, investasi besar berisiko tidak optimal dan manfaat sosial-ekonominya menjadi terbatas,” paparnya.
Ronny menilai, proyek ini bisa menjadi langkah revolusioner bila dirancang dengan skema pembiayaan yang cerdas, misalnya lewat kemitraan publik–swasta–daerah sehingga risiko ditanggung bersama secara proporsional. Namun, ia mengingatkan, penggunaan APBD dalam jumlah signifikan tanpa jaminan manfaat ekonomi yang terukur berpotensi menggerus ruang fiskal daerah dan mengorbankan prioritas layanan publik lain.
“Kalau memang harus menggunakan APBD, transparansi struktur pendanaan dan analisis risiko fiskal wajib dipublikasikan sebelum meminta komitmen APBD. Masyarakat berhak tahu, sejauh mana proyek ini akan berdampak pada kesehatan keuangan daerah, dan apa saja manfaat nyata yang akan diterima,” tegas Ronny.
Perdebatan soal urgensi KA Kilat Pajajaran pun diperkirakan belum akan mereda dalam waktu dekat. Di satu sisi, proyek ini dijual sebagai solusi konektivitas dan pemerataan pembangunan di Jawa Barat. Di sisi lain, publik menunggu bukti bahwa investasi Rp8 triliun tidak akan menjadi beban baru di tengah tantangan keuangan berbagai proyek infrastruktur transportasi yang sudah berjalan.
