Penulis: Cendhy Vicky V (Formacia dan Bidang Keilmuwan IKA FISIP UIN SyarifHidayatullah)

OPINI, Perspektif.co.id - Tidak semua negarawan harus menduduki kursikekuasaan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak tokoh yang memberi pengaruh besar terhadap perjalanan suatu bangsajustru bekerja melalui jalur pengetahuan.

John Dewey (1859–1952), misalnya, sering disebutsebagai the philosopher of American democracy. Ia tidakpernah menjadi presiden Amerika Serikat, tetapi gagasannyamengenai pendidikan dan demokrasi ikut membentuk caramasyarakat Amerika memahami kehidupan demokratis. John Maynard Keynes (1883–1946) bukan seorang politisi yang memimpin negara, tetapi pemikirannya menjadi salah satufondasi penting dalam kebijakan ekonomi Inggris pasca-Perang Dunia II. Begitu pula Robert Dahl (1915–2014), seorang ilmuwan politik yang tidak pernah memegang jabatanpublik, namun pemikirannya menjadi rujukan penting dalammemahami demokrasi modern.

Mereka menunjukkan bahwa pengabdian kepada negara tidak selalu dilakukan melalui jabatan politik. Ada orang-orang yang memilih bekerja melalui ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan penelitian. Mereka mungkintidak berada di panggung kekuasaan, tetapi gagasan yang mereka hasilkan ikut memengaruhi cara sebuah negara memahami dirinya sendiri.

Dalam tradisi itulah kita dapat melihat perjalananintelektual Prof. Dr. Saiful Mujani, M.A., Ph.D. Seorangdosen, akademisi, peneliti, pengamat politik, sekaliguspendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Pada 28 Juli 2026, Saiful Mujani menerima penghargaan Lifetime Achievement Award dari World Association for Public Opinion Research (WAPOR) Asia Pacific dalam rangkaiankonferensi tahunan organisasi tersebut di Jakarta.

Penghargaan itu diberikan atas kontribusinya dalampengembangan penelitian opini publik, metodologi survei, serta pembangunan tradisi riset yang menempatkan integritasakademik sebagai bagian penting dalam kehidupandemokrasi. Bagi dunia penelitian opini publik, khususnya di kawasan Asia Pasifik, perjalanan Saiful Mujani menjadi salah satu contoh bagaimana ilmu pengetahuan dapat memilikidampak langsung terhadap kehidupan politik masyarakat.

Tulisan ini bukanlah upaya untuk menempatkan seorangakademisi sebagai figur tanpa kritik. Sebaliknya, tulisan inimerupakan apresiasi terhadap sebuah perjalanan intelektual.Tentang bagaimana seorang ilmuwan politik memilih jalanpengetahuan untuk berkontribusi terhadap demokrasiIndonesia.

Penulis juga memiliki hubungan akademik dan personal dengan Prof. Saiful Mujani. Beliau pernah menjadi dosenpenulis ketika menempuh studi di Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, beliau juga menjadi salah satu mentor dalamsebuah komunitas intelektual kecil bernama Formaci. Karena itu, tulisan ini juga lahir dari pengalaman bagaimana melihatseorang akademisi tidak hanya mengajarkan teori politik, tetapi juga membangun tradisi berpikir bagi generasisetelahnya.

Saiful Mujani dan Kebangkitan Paradigma Baru Politik Indonesia

Ilmu politik selalu berkembang mengikuti perubahanmasyarakat yang menjadi objek kajiannya. Cara memahamipolitik pada suatu masa tidak selalu mampu menjelaskanpersoalan politik pada masa berikutnya.

Dalam sejarah perkembangan ilmu politik Indonesia, terutama pada periode 1950-an hingga 1990-an, pendekatankelembagaan (institutional approach) menjadi salah satu arusutama dalam memahami politik. Negara, pemerintahan, parlemen, partai politik, dan lembaga formal menjadi pusatperhatian dalam melihat bagaimana kekuasaan bekerja.

Mahasiswa ilmu politik pada masa itu sangat akrabdengan buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Miriam Budiardjo. Buku tersebut menjadi salah satu rujukan pentingyang memperkenalkan konsep-konsep dasar politik, terutamamengenai negara, kekuasaan, lembaga politik, demokrasi, dan sistem pemerintahan.

Pendekatan kelembagaan memiliki kontribusi besardalam memahami politik. Namun, perubahan sosial-politikIndonesia menjelang akhir Orde Baru menunjukkan bahwamembaca politik hanya melalui institusi tidak selalu cukup.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: jika berbagailembaga politik telah tersedia, mengapa ketidakpuasanmasyarakat tetap membesar? Jika aspirasi rakyat memilikisaluran formal melalui lembaga negara, mengapa banyakpersoalan yang subtansial justru macet dan mentok di mejabirokrasi? Sehingga laporan keluhan publik sangat sulit hadirdi meja presiden.

Kegelisahan tersebut menjadi salah satu persoalanpenting yang terlihat menjelang Reformasi 1998. Ketidakpuasan terhadap korupsi, ketimpangan ekonomi, keterbatasan kebebasan politik, dan dominasi kekuasaannegara tidak hanya berkaitan dengan keberadaan institusi, tetapi juga bagaimana institusi tersebut bekerja dan meresponsmasyarakat.

Reformasi 1998 kemudian membuka ruang baru dalamkehidupan politik Indonesia. Perubahan tidak hanya terjadidalam sistem politik, tetapi juga dalam cara para sarjanamemahami politik itu sendiri. Demokrasi tidak lagi cukupdipahami hanya melalui lembaga negara, melainkan juga melalui perilaku, persepsi, dan pengalaman masyarakatsebagai warga negara.

Dalam konteks perubahan paradigma tersebut, Saiful Mujani hadir sebagai salah satu ilmuwan politik yang membawa pendekatan baru melalui kajian perilaku politik(political behavior).

Sebelumnya, sebagai pribadi yang lahir di Serang(Banten) dan berkuliah di kampus Islam, yang saat itubernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Saiful memilikipemahaman Islam yang kental. Hal ini ditambah dengankeakraban Saiful, dengan para intelektual muslim kondangseperti: Bahtiar Effendy, Komarudin Hidayat, Azumardi Azra, Nurcholish Madjid (Cak Nur), hingga Harun Nasution.

Dengan tumbuh dari atmosfer Islam, Saiful melanjutkanpendidikan doktoralnya di Ohio State University, salah satuuniversitas yang memiliki tradisi kuat dalam ilmu politikempiris.

Berangkat dengan tradisi Islam yang kuat, dan belajar di kampus besar, plus diampu oleh mentor sekaliber R. William Liddle, membuat Saiful berhasil membuat karya pentingdisertasinya dengan judul, “Religious democrats: Democratic culture and Muslim political participation in post-Suharto Indonesia”. Lewat disertasi itu Saiful berhasil membantah dan membuktikan (dengan metode kuantitatif), bahwa hipotesisakademisi Barat bahwa (negara) Islam memiliki nilai yang tidak cocok (compatible) dengan demokrasi adalah keliru. Hasilnya karya itu didapuk sebagai disertasi terbaik Ohio State University pada 2004.

Setelah menyelesaikan studi dari Amerika, Saiful pun bergabung dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang barusaja didirikan sebagai Academic Director selama setahunpertama hingga pada 2005 ia didapuk sebagai Executive Director dan memimpin selama kurang lebih 3 tahun. Hinggatahun 2017, Saiful Mujani masih menjabat sebagai penelitiutama di LSI.

Selain itu, mengutip Apsanet, lewat makalah berjudul“Testing Islam's Political Advantage: Evidence from Indonesia”, Thomas B. Pepinsky (Cornell University), R. William Liddle (Ohio State University), dan Saiful Mujani dianugerahi penghargaan prestisius Franklin L. Burdette/Pi Sigma Alpha Award dari American Political Science Association (APSA).

Saiful Mujani adalah ilmuwan politik pertama di luarAmerika Serikat yang mendapatkan penghargaan itu. Penghargaan yang sama diberikan kepada ilmuwan politikraksasa seperti Samuel P. Huntington, Mancur Olson, dan Sidney Tarrow.

Melalui pendekatan perilaku politik, Saiful memperkenalkan satu cara baru membaca demokrasiIndonesia: melihat politik bukan hanya dari apa yang dilakukan elit dan lembaga negara, tetapi juga dari apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan oleh masyarakat.

Salah satu kontribusi terbesarnya adalah memperkuattradisi survei opini publik sebagai instrumen penelitianpolitik. Survei memungkinkan ilmuwan mengukurkecenderungan sikap masyarakat secara sistematis melaluimetode ilmiah.

Sebelumnya, kajian politik sering kali lebih banyakmengandalkan analisis sejarah, institusi, atau interpretasiterhadap tindakan elit. Pendekatan tersebut tetap penting, tetapi survei memberikan dimensi baru: masyarakat biasadapat menjadi sumber utama pengetahuan politik.

Politik yang sebelumnya sering dibaca melalui intuisidan pengamatan elit perlahan mulai dilengkapi dengan data. Suara masyarakat tidak lagi hanya hadir melalui demonstrasi, pemberitaan media, atau momentum pemilu, tetapi juga melalui penelitian yang dilakukan secara sistematis.

Sejak survei opini publik mulai berkembang pada masa awal Reformasi, masyarakat Indonesia semakin terbiasamelihat politik melalui data. Publik dapat mengetahuibagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakanpemerintah, bagaimana tingkat kepercayaan terhadap institusinegara, serta bagaimana perubahan sikap politik terjadi dariwaktu ke waktu.

Di sinilah pentingnya kontribusi Saiful Mujani. Ia tidakhanya memperkenalkan sebuah metode penelitian, tetapi ikutmengubah cara masyarakat memahami demokrasi.

Demokrasi tidak hanya berbicara tentang memberikansuara setiap lima tahun sekali. Demokrasi juga membutuhkankemampuan untuk memahami suara masyarakat secaraberkelanjutan. Dan survei menjadi salah satu jalan untukmembaca suara tersebut.

Tidak hanya itu, peran figur seperti Saiful Mujani juga mampu menghadirkan dan menebalkan tradisi estafetakademisi cum ahli riset serupa, seperti Burhanuddin Muhtadi(Indikator Politik Indonesia—IPI), Djayadi Hanan (Lembaga Survei Indonesia—LSI), Ali Rif’an (Arus Survei Indonesia—ASI), dan masih banyak lagi.

Mengapa Survei Penting?

Sebelum survei opini publik berkembang, suara rakyat sering kali hadir dalam bentuk yang tidak selalu mudahdibaca. Ia muncul melalui pemilu, demonstrasi, pemberitaanmedia, percakapan sehari-hari, atau berbagai bentuk ekspresisosial lainnya. Namun, semua saluran tersebut memilikiketerbatasan.

Media massa, misalnya, memiliki ruang yang terbatas. Tidak semua pengalaman masyarakat dapat masuk ke dalamhalaman berita. Suara kelompok tertentu sering kali lebihmudah terdengar dibandingkan kelompok lain, terutamaketika perhatian publik sedang tersedot oleh peristiwa besar.

Di sinilah survei memperoleh relevansinya.

Survei memberikan cara bagi masyarakat untukmenyampaikan pandangan mereka secara lebih luas dan sistematis. Survei memungkinkan peneliti membacakecenderungan sikap publik mengenai berbagai persoalan: ekonomi, sosial, hukum, politik, hingga tingkat kepercayaanmasyarakat terhadap institusi negara.

Kepercayaan (trust) dan kredibilitas adalah faktorpenting dalam sebuah survei. Sebab dengan kepercayaan yang tinggi, survei baru dapat dikatakan sebagai sumberpengetahuan yang legitimate. Selain itu, sependekpengetahuan penulis, pada survei yang kredibel, tingkatpresentase margin of error, kurang lebih di sekitar 5 persen.

Selain itu, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) juga memberikan kriteria yang tegas dalam menjagahasil surveinya pada tingkat kepercayaan yang tinggi. Beberapa kriteria itu seperti: institusi (lembaga survei) yang kredibel, kompetensi peneliti, tergabung dalam asosiasi, telusuri reputasi, metodologi, dan cek hasil lembaga surveilain pada jenis riset yang sejenis.

Di tahap inilah survei membawa hal yang sebelumnyasulit dicerna menjadi lebih mudah dipahami. Juga cepat dan akurat.

Pada titik ini, survei yang baik, menjadi data plus pengetahuan terkini yang ‘relatif murah’, cepat, enak dibacadan perlu. Bayangkan dahulu (era 90an-2000an awal) untukmengetahui bagaimana asiprasi publik dapat diakomodir, perlu dana, tenaga, waktu yang besar. Misalnya untukmengetahui bagaimana jika pemerintah menaikan BBM, Kementerian-lembaga terkait, perlu mengadakan seminar, FGD, dan pertemuan yang mungkin hasilnya hanya menjadidokumentasi kegiatan, tanpa adanya aksi yang signifikan.

Sekarang survei menghadirkan kebaruan yang lintassektor, latar belakang responden yang beragam, plus cakupanwilayah yang tersebar dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Sehingga mengkonsumsi data survei, sudahseperti memakan nasi goreng, yang baru saja matang dariwajan.

Pada titik inilah, lewat survei, harapan warga terhadappemerintah, penilaian terhadap kebijakan publik, hinggapandangan masyarakat terhadap pemimpin politik tidak lagihanya menjadi dugaan atau asumsi elit.

Dalam demokrasi, terdapat adagium suara rakyat seringdisebut sebagai suara tuhan. Ungkapan tersebut menunjukkanbetapa pentingnya posisi masyarakat sebagai sumberlegitimasi kekuasaan. Namun suara rakyat hanya dapatmenjalankan fungsi demokratisnya apabila ia mampudidengar dan dipahami.

Survei menjadi salah satu instrumen yang membantuproses tersebut.

Akan tetapi, survei bukan hanya sekadar kumpulanangka. Dalam kehidupan politik modern, angka dapatmemiliki pengaruh sosial yang besar. Sebuah hasil surveidapat membentuk perdebatan publik, memengaruhi agenda media, menjadi bahan evaluasi pemerintah, bahkan mengubahcara aktor politik mengambil keputusan.

Dalam konteks ini, survei memiliki dimensi kekuasaansimbolik. Pierre Bourdieu dalam Language and Symbolic Power (1991) menjelaskan bahwa kekuasaan simbolik bekerjamelalui kemampuan untuk membentuk cara masyarakatmelihat dan memahami realitas. Kekuasaan tidak selalu hadirmelalui paksaan atau ancaman, tetapi juga melaluikemampuan menentukan pengetahuan mana yang dianggapsah dan dipercaya.

Survei yang dilakukan secara ilmiah memiliki kekuatansimbolik karena ia memberikan legitimasi terhadap suaramasyarakat. Survei mengubah pengalaman sosial yang sebelumnya tersebar menjadi pengetahuan yang dapat dibacabersama.

Melalui survei, masyarakat tidak hanya menjadi objekyang diamati. Tetapi menjadi subjek yang didengar. Dan menjadi sumber pengetahuan politik.

Survei menjadi cara untuk mengetahui bagaimana wargamelihat negaranya. Ia menjadi alat bagi pemerintah untukmemahami masyarakat, bagi media untuk membacakecenderungan publik, bagi akademisi untuk mengembangkanpenelitian, dan bagi publik untuk melakukan evaluasi terhadapkekuasaan.

Dalam pengertian tersebut, survei membantumemperkuat posisi rakyat dalam demokrasi.

Kekuasaan politik pada akhirnya tidak hanya beradapada mereka yang memiliki jabatan, partai, atau institusiformal. Kekuasaan demokratis juga berasal dari kemampuanmasyarakat untuk menentukan arah pembicaraan publikmelalui pengalaman dan preferensi mereka. Karena itu, surveibukan sekadar angka statistik. Ia merupakan salah satu bahasademokrasi modern.

Demokrasi Pengetahuan dan Ruang Publik

Demokrasi membutuhkan ruang tempat masyarakatdapat berbicara, berdiskusi, dan membentuk pandanganbersama mengenai persoalan publik. Tanpa ruang tersebut, demokrasi hanya akan menjadi prosedur pergantian kekuasaantanpa keterlibatan warga negara yang bermakna.

Dalam The Structural Transformation of the Public Sphere (1989), Jürgen Habermas menjelaskan konsep ruangpublik (public sphere) sebagai arena sosial tempat masyarakatmembentuk opini publik melalui proses komunikasi yang terbuka.

Bagi Habermas, opini publik bukan sekadar kumpulanpendapat yang muncul secara spontan. Opini publik lahirmelalui proses pertukaran gagasan, perdebatan, dan pertimbangan rasional antarwarga negara.

Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi, ruang publikmengalami perkembangan yang sangat besar. Kebebasan persmeningkat, masyarakat sipil semakin aktif, kampus kembalimenjadi ruang diskusi, dan perkembangan teknologi digital membuka saluran komunikasi yang jauh lebih luas.

Namun keterbukaan ruang publik juga menghadirkantantangan baru.

Ruang publik yang luas tidak selalu menghasilkaninformasi yang berkualitas. Media dapat dipengaruhikepentingan ekonomi dan politik. Dunia digital memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, tetapisekaligus membuka ruang bagi disinformasi, propaganda, dan manipulasi opini.

Masyarakat akhirnya menghadapi persoalan baru: bukanhanya bagaimana memperoleh suara, tetapi bagaimanamembedakan informasi yang dapat dipercaya dari informasiyang menyesatkan.

Dalam kondisi tersebut, penelitian ilmiah memiliki peranpenting. Survei tidak menggantikan perdebatan publik, tetapimembantu memberikan pijakan empiris dalam perdebatantersebut. Ia membantu menguji apakah sebuah klaim benar-benar mencerminkan pandangan masyarakat atau hanyamewakili kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besarterhadap ruang publik.

Ketika seorang politisi mengatakan bahwa rakyat mendukung suatu kebijakan, survei dapat menjadi alat untukmelihat apakah klaim tersebut sesuai dengan kenyataan sosial. Ketika media membangun suatu narasi tertentu, survei dapatmembantu melihat apakah narasi tersebut benar-benar hidupdi tengah masyarakat atau hanya populer di kalangan tertentu.

Dalam konteks inilah kontribusi Saiful Mujani menjadipenting.

Figur yang diangkat sebagai ‘Guru Besar Bidang IlmuPolitik UIN Syarif Hidayatullah’ sejak Desember 2020 itu, tidak hanya memperkenalkan metode survei kepadamasyarakat Indonesia, tetapi juga membangun tradisi bahwaopini publik harus dipahami melalui proses penelitian yang memiliki standar ilmiah.

Politik Indonesia kemudian tidak hanya dibaca melaluipidato elit, dinamika partai politik, atau keputusan lembaganegara. Politik juga dibaca melalui pengalaman masyarakatbiasa: petani, buruh, mahasiswa, pedagang, pekerjaprofesional, hingga kelompok masyarakat yang sering tidakterlihat dalam percakapan elit.

Survei membuat negara memiliki kesempatan untukmelihat dirinya sendiri melalui perspektif warga negara.

Dalam pandangan Habermas, ruang publik memilikifungsi untuk mengawasi dan memengaruhi kekuasaan. Opinimasyarakat tidak berhenti sebagai percakapan, tetapiseharusnya menjadi bagian dari proses politik.

Survei yang kredibel memperkuat hubungan tersebut. Ia menerjemahkan jutaan pengalaman individual menjadiinformasi publik yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah, parlemen, partai politik, media, dan masyarakatsipil.

Karena itu, survei tidak seharusnya hanya dipahamisebagai alat untuk mengukur elektabilitas menjelang pemilu. Fungsi survei jauh lebih besar. Ia menjadi salah satuinfrastruktur demokrasi yang membantu memastikan bahwakeputusan politik tetap memiliki hubungan dengan kenyataansosial.

Demokrasi yang sehat bukan hanya demokrasi yang memberikan ruang kepada rakyat untuk berbicara, tetapi juga demokrasi yang memiliki kemampuan untuk mendengar. Dan di situlah ilmu pengetahuan memainkan perannya.

Mengapa Demokrasi Membutuhkan Ilmuwan?

Demokrasi sering kali dipahami secarasederhana sebagai mekanisme memilih pemimpin melaluipemilu. Ketika rakyat telah memberikan suara dan pemimpin terpilih telah mendapatkan mandat, seolah-olah proses demokrasi dianggap selesai.

Padahal demokrasi memiliki persoalan yang jauhlebih kompleks.

Pertanyaan penting dalam demokrasi bukanhanya bagaimana seseorang memperoleh kekuasaan, tetapibagaimana kekuasaan tersebut tetap memiliki hubungandengan masyarakat yang memberikan legitimasi kepadanya.

Robert Dahl, salah satu ilmuwan politik paling berpengaruh dalam kajian demokrasi modern, menjelaskanbahwa demokrasi tidak cukup dipahami sebagai prosedurpemilihan umum. Dalam konsep polyarchy yang dikembangkan melalui bukunya Polyarchy: Participation and Opposition (1971), Dahl menekankan bahwa demokrasimodern membutuhkan dua hal penting: partisipasiwarga negara dan kompetisi yang terbuka terhadap kekuasaan.

Menurut Dahl, salah satu ciri utama demokrasi adalahkemampuan pemerintah untuk terus merespons preferensiwarga negara yang dipandang memiliki kedudukanpolitik yang setara. Gagasan tersebut membawa kita pada sebuah persoalan mendasar: bagaimanapemerintah mengetahui apa yang sebenarnya diinginkanmasyarakat?

Dalam masyarakat modern yang besar dan kompleks, kehendak rakyat tidak selalu muncul dalam bentukyang sederhana. Ada jutaan pengalaman, kepentingan, harapan, dan kekhawatiran yang tersebar di berbagaikelompok sosial.

Pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan asumsi ataupersepsi elit untuk memahami masyarakat. Demokrasimembutuhkan instrumen yang mampu menerjemahkanrealitas sosial menjadi pengetahuan yang dapat dipahamibersama.

Di sinilah ilmuwan memiliki peran penting. Ilmuwantidak menggantikan fungsi politisi. Ia tidak membuatkeputusan politik dan tidak memiliki mandat elektoral. Namun ilmuwan membantu demokrasi memahami dirinyasendiri.

Dalam konteks politik Indonesia, kontribusi Saiful (yang juga pendiri sekaligus peneliti senior Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat: PPIM) ini dapat dilihat melalui upayanyamembangun tradisi penelitian opini publik. Melalui survei, pandangan masyarakat yang sebelumnya tersebar dan sulitdibaca dapat dikumpulkan melalui prosedur ilmiah.

Survei memungkinkan demokrasi memiliki cermin.Melalui cermin tersebut, pemerintah dapat melihat bagaimanamasyarakat menilai kebijakan, partai politik dapat memahamiperubahan preferensi pemilih, media dapatmembaca kecenderungan publik, dan masyarakat sipildapat melakukan evaluasi terhadap jalannya kekuasaan.

Dahl juga menekankan pentingnya enlightened understanding atau pemahaman yang tercerahkan sebagaisalah satu syarat demokrasi. Warga negara membutuhkanakses terhadap informasi yang memadai agar mampumembuat pilihan politik secara rasional. Demokrasi tanpapengetahuan berisiko berubah menjadi sekadarkompetisi popularitas.

Masyarakat memang memiliki hak untuk memilih, tetapipilihan politik yang berkualitas membutuhkan informasi yang dapat dipercaya. Karena itu, ilmu pengetahuan menjadi bagianpenting dari kehidupan demokrasi.

Dalam masyarakat yang dipenuhi arus informasi cepat, propaganda, dan pertarungan narasi, ilmuwan berfungsisebagai salah satu mekanisme koreksi. Ia membantumemisahkan antara klaim dan kenyataan, antara opinidan bukti.

Pada titik inilah fungsi kenegarawanan seorang ilmuwanterlihat. Kenegarawanan tidak selalu diwujudkan melaluikeputusan politik. Seringkali ia hadir melalui usaha menjagaagar keputusan politik tetap memiliki hubungan denganrealitas masyarakat.

Jika politisi bekerja untuk memperoleh dan menjalankankekuasaan, maka ilmuwan bekerja memastikan kekuasaantersebut tidak kehilangan arah.

Saiful Mujani: Ilmuwan cum Negarawan

Perjalanan intelektual Saiful Mujani (pendiri jurnalinternasional Studia Islamika dan Jurnal Ulumul Qur'an) tidakdapat hanya diukur dari jumlah survei yang dilakukan, lembaga yang didirikan, atau penghargaan yang diterima. Semua itu memang penting, tetapi yang lebih mendasaradalah perubahan cara pandang yang ia ikut bangun dalamkehidupan demokrasi Indonesia.

Sumbangan terbesar Saiful bukan sekadarmemperkenalkan metode survei opini publik. Lebih dari itu, iamembantu menanamkan gagasan bahwa rakyat harusdipahami sebagai subjek politik.

Masyarakat bukan hanya angka dalam daftar pemilih. Mereka bukan hanya massa yang hadir ketikapemilu berlangsung. Mereka adalah warga negara yang memiliki pengalaman, penilaian, dan preferensi yang harus didengar oleh negara.

Melalui pendekatan politik berbasis perilaku, Saiful membantu memperluas cara bangsa inimemahami demokrasi. Politik tidak hanya berada di ruangparlemen, kantor pemerintahan, atau arena kampanye. Politik juga hadir dalam pikiran dan pengalaman masyarakat sehari-hari.

Di situlah letak nilai penting seorang ilmuwan. Seorangilmuwan memang tidak memiliki kewenangan seperti pejabatnegara. Ia tidak memiliki instrumen pemaksaan dan tidakmengambil keputusan politik secara langsung. Namun iamemiliki sesuatu yang tidak kalah penting: kemampuan menghasilkan pengetahuan.

Survei memang dapat dipesan oleh semua kalangan. Tetapi data dan hasil survei tidak dapat dimanipulasi dengansistematis agar sesuai ekspektasi pesanan. Jika hasil surveiburuk bagi klien, pilihannya hanya ada dua: maudipublikasikan atau tidak. Lembaga survei yang kredibel, tidak akan pernah (mau) mempublikasi hasil survei denganhasil manipulatif. Ada harga integritas yang mahal, yang tidakmungkin dijual murah.

Selanjutnya dalam konteks dedikasi dan tanggung jawabmoral (sense of responsibility) sebagai ilmuwan, Saiful keraphadir dalam upaya mengoreksi jalannya pemerintahan. Sebagai pengamat politik juga, ia kerap menuangkan isipikirannya dalam tulisan, jurnal, artikel, dan makalah. Atas dedikasinya itulah Saiful Mujani, pada 2025 lalu, masuk pada jajaran “top 2% Scientist Worldwide Single Year Stanford University & Elsevier 2025 (Indonesia).” Sungguhpenghargaan yang sulit dicapai. Melansir situs Kemenag, di tahun yang sama, hanya terdapat 5 akademisi di bawahkemenag yang dianugerahi penghargaan itu.

Tidak hanya dalam tulisan, figur yang masih seringmengikuti pertandingan sepak bola ini, juga hadir pada ruangseperti seminar, podcast, dan panggung demonstrasi bersamamahasiswa dan publik. Kritikannya yang lugas dan tajamadalah tanda bahwa Saiful adalah pribadi yang independen, jujur dan memiliki integritas.

Dalam beberapa kasus misalnya, Saiful terkenal sebagaifigur yang anti politik dinasti Ratu Atut di Banten. Bahkanketika Ratu Atut ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi, Saiful dan rekan-rekan melakukan “syukuran” denganmencukur habis rambut. Sebagai akademisi dan anak asliBanten, yang dilakukan Saiful jelas berani dan unik.

Sebagai intelektual, Saiful juga aktif melakukanpenolakan terhadap agenda presiden tiga periode di penghujung 2022-2023. Dan kini dosen di FISIP UIN SyarifHidayatullah itu, kerap memberikan analisis kritisnyaterhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Peran ilmuwan seperti Saiful menjadi penting, karenailmuwan di Indonesia, terbilang masih sedikit yang menjadipublic intellectual. Akademisi atau ilmuwan di Indonesia, umumnya masih bergelut pada urusan administrasi kuliah dan kampus; beban gaji yang tidak seimbang dengan kewajiban; plus ditekan pada konteks politis; dan yang tidak kalahpenting, energi yang telah habis untuk mengurusi itu semua.

Untuk ilmuwan yang terbilang tidak muda lagi, yang dilakukan Saiful tentu membutuhkan energi yang luar biasa. Idealisme dan tanggung jawab sebagai akademisi, pengamatpolitik dan intelektual tentu menjadi suri tauladan. Saiful tidak berdiri di menara gading.

Dalam konteks inilah Saiful Mujani menjalankan fungsikenegarawanannya. Ia tidak menjadi negarawan karenamenduduki jabatan politik, melainkan karena berkontribusimenjaga hubungan antara rakyat dan kekuasaan melalui ilmupengetahuan.

Artinya Saiful menjadi figur yang memiliki kemampuan, moralitas, dan visi dalam mengelola negara (dalam artianluas) dan merawat demokrasi untuk kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.

Figur yang akrab dipanggil Kak Ipung ini menunjukkanbahwa ilmu tidak harus berhenti di ruang kelas atau jurnalakademik. Ilmu memiliki tanggung jawab sosial ketikamampu membantu masyarakat memahami dirinya sendiri.

Dari sini kita dapat melihat bahwa ilmu politik bukanhanya bertugas menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja. Ilmu politik juga memiliki tanggung jawabuntuk mengingatkan bahwa kekuasaan selalu memilikisumber: rakyat.

Karena itu, menyebut Saiful Mujani sebagai ilmuwancum negarawan bukanlah sekadar penghormatan simbolik. Istilah tersebut menggambarkan seseorang yang memilihjalan pengetahuan sebagai bentuk pengabdian kepada negara.

Politisi menghasilkan keputusan. Ilmuwan menghasilkanpemahaman. Negara membutuhkan keduanya. Demokrasitidak hanya membutuhkan pemimpin yang memperolehmandat dari rakyat, tetapi juga membutuhkan ilmuwanyang membantu negara memahami rakyatnya.

Dan mungkin di situlah warisan terbesar Saiful Mujani: menjadikan suara rakyat tidak berhenti sebagai suarayang terdengar, tetapi menjadi pengetahuan yang dapatdibaca, diuji, dan dipertanggungjawabkan.