Jakarta,Perspektif.co.id – Rapat Pleno Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menetapkan Wakil Ketua Umum Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU untuk sisa masa khidmat. Keputusan ini menempatkan Zulfa sebagai pengganti sementara Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di pucuk kepemimpinan Tanfidziyah PBNU.
“Penetapan Penjabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa, yaitu Bapak KH Zulfa Mustofa,” ujar Rais Syuriah PBNU Muhammad Nuh dalam konferensi pers usai rapat pleno tertutup di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12) malam. Ia menegaskan, mandat ini berlaku sampai digelarnya muktamar mendatang.
Nuh menjelaskan, Zulfa dipercaya memimpin PBNU sebagai penjabat ketua umum sekaligus mempersiapkan pelaksanaan muktamar. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya mengembalikan siklus periode kepemimpinan PBNU ke pola semula. “Beliau akan memimpin sebagai penjabat ketua umum, melaksanakan tugasnya sampai muktamar,” tuturnya.
Ia mengingatkan, muktamar sebelumnya di Lampung pada 2021 sempat mundur setahun akibat pandemi Covid-19, sehingga penjadwalan ulang forum tertinggi organisasi kini dipandang perlu. “Muktamar sekarang bukan dipercepat, tetapi dikembalikan ke siklus semula,” kata Nuh.
Rapat pleno di Hotel Sultan malam ini dihadiri ratusan pengurus PBNU lintas struktur, mulai dari jajaran Rais Aam, Katib, Mustasyar, A’wan, hingga Tanfidziyah. Sejumlah tokoh nasional yang juga kader dan pengurus PBNU tampak hadir, di antaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang sebelumnya dicopot Gus Yahya dari posisi Sekretaris Jenderal PBNU, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga menjabat sebagai salah satu Ketua PBNU. Nasaruddin terlihat disambut langsung oleh Gus Ipul saat memasuki arena pleno.
Rapat pleno yang menjadi forum penetapan Pj Ketua Umum ini dibuka oleh Rais Aam PBNU KH Miftakhul Akhyar. Setelah pembukaan, agenda pembahasan pleno dipimpin oleh Rais Syuriah M. Nuh. Forum ini merupakan tindak lanjut dari dinamika internal yang mengemuka sejak beredarnya risalah rapat harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025.
Dalam dokumen tersebut, Syuriyah PBNU disebut meminta Gus Yahya untuk mundur atau diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam jangka waktu tiga hari sejak keputusan diambil. Risalah yang ditandatangani KH Miftachul selaku Rais Aam PBNU itu memuat sejumlah alasan pemakzulan, antara lain tudingan adanya keterkaitan dengan jaringan zionisme internasional serta dugaan pelanggaran tata kelola keuangan organisasi.
Merespons keputusan jajaran Syuriyah dan surat tersebut, Gus Yahya menyatakan menolak mundur dan menegaskan bahwa dirinya masih sah sebagai Ketua Umum PBNU. Ia menilai surat yang beredar tidak memiliki dasar keabsahan dan bertentangan dengan mekanisme organisasi.
Di tengah ketegangan itu, Gus Yahya melakukan perombakan di struktur Tanfidziyah. Ia mencopot Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU dan menggantinya dengan Amin Said Husni. Posisi Bendahara Umum PBNU yang sebelumnya dipegang Gudfan Arif juga diganti, dengan penunjukan Sumantri sebagai bendahara baru.
Konflik kian terbuka ketika Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar kemudian tampil di hadapan publik dan menyatakan bahwa Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU terhitung sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Pernyataan ini menguatkan sikap Syuriyah yang menghendaki pergantian kepemimpinan dan menjadi landasan politik-organisasi bagi penyelenggaraan rapat pleno dan penunjukan Pj Ketua Umum.
Penetapan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU melalui Rapat Pleno Syuriah ini menandai babak baru dalam dinamika internal salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Di satu sisi, keputusan tersebut dimaksudkan untuk memastikan kesinambungan tata kelola organisasi dan mempersiapkan muktamar. Di sisi lain, sikap penolakan dari kubu Gus Yahya sebelumnya menunjukkan bahwa proses konsolidasi ke depan berpotensi masih diwarnai tarik-menarik di internal PBNU.
