JAKARTA, Perspektif.co.id - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia akhirnya buka suara terkait polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang viral di media sosial. MPR RI menyampaikan permintaan maaf secara terbuka sekaligus menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara atau MC yang terlibat dalam perlombaan tersebut.
Permintaan maaf itu disampaikan melalui akun resmi Instagram MPR RI pada Selasa (12/5/2026). Dalam pernyataannya, MPR mengakui adanya kelalaian dalam proses penilaian yang memicu polemik di tengah masyarakat.
“MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat,” demikian pernyataan resmi MPR.
MPR menegaskan bahwa kegiatan pendidikan kebangsaan seperti LCC Empat Pilar seharusnya menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, serta keadilan dalam setiap proses penilaian peserta.
“MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif,” tulis MPR.
Sebagai tindak lanjut atas polemik yang berkembang, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI memutuskan menonaktifkan dewan juri dan MC yang bertugas dalam lomba tersebut. Keputusan itu diambil setelah video penilaian peserta viral dan menuai kritik luas dari publik.
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” lanjut pernyataan tersebut.
MPR juga memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan lomba, termasuk sistem penilaian dan tata cara penyelesaian keberatan peserta agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tulis MPR.
Polemik ini mencuat setelah beredar video yang memperlihatkan adanya perbedaan penilaian terhadap jawaban yang dinilai serupa dari dua kelompok peserta berbeda. Dalam video tersebut, Grup C dari SMAN 1 Pontianak mendapat nilai minus lima saat menjawab pertanyaan terkait proses pemilihan anggota BPK.
Namun, jawaban yang dianggap serupa dari Grup B SMAN 1 Sambas justru memperoleh nilai 10 dari juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita.
Peserta dari Grup C sempat melayangkan protes karena merasa jawaban mereka tidak berbeda. Akan tetapi, juri menyebut jawaban tersebut tidak secara jelas menyebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sehingga dinilai kurang tepat.
Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengatakan pihaknya menghormati kritik dan perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan lomba tersebut. Ia memastikan penelusuran internal kini tengah dilakukan guna mengusut proses penilaian yang menjadi sorotan publik.
