TEKNOLOGI, Perspektif.co.id — Raksasa analitik data Amerika Serikat, Palantir Technologies, membakar kontroversi global setelah mempublikasikan sebuah dokumen 22 poin di platform X pada 18 April 2026 yang langsung memantik kemarahan publik internasional. Dokumen bertajuk “The Technological Republic, in Brief” itu merupakan ringkasan buku karya CEO Alex Karp dan kepala urusan korporat Nicholas Zamiska, dan dalam hitungan hari meraup lebih dari 32 juta tayangan, menjadikannya salah satu pernyataan perusahaan teknologi paling viral dan paling diperdebatkan sepanjang 2026. Dokumen tersebut menyerukan sejumlah hal yang jauh melampaui batas normal sebuah perusahaan teknologi: dari kewajiban moral Silicon Valley dalam pertahanan nasional, senjata otonom berbasis AI, hingga penilaian kontroversial terhadap superioritas budaya tertentu.
Argumen paling menggemparkan dalam manifesto itu menyatakan bahwa “pertanyaannya bukan apakah senjata AI akan dibangun, melainkan siapa yang membangunnya dan untuk tujuan apa,” disertai klaim bahwa “era atom sedang berakhir” dan digantikan oleh “era deterensi baru berbasis AI.” Palantir memposisikan diri bukan sekadar perusahaan perangkat lunak, melainkan aktor ideologis yang secara aktif mendorong Silicon Valley untuk berpihak pada kompleks industri militer Amerika. Pernyataan itu juga menegaskan bahwa “elit rekayasa Silicon Valley memiliki kewajiban afirmatif untuk berpartisipasi dalam pertahanan negara,” sebuah seruan yang langsung dikaitkan dengan kontrak-kontrak Palantir bersama militer AS dan lembaga penegak hukum imigrasi. Kalangan kritikus menilai manifesto ini bukan sekadar pernyataan filosofis, melainkan peta jalan ideologis perusahaan yang pendapatannya bergantung pada posisi politik yang dipromosikannya.
Manifesto itu juga menyerukan kembalinya wajib militer nasional, persenjataan ulang Jerman dan Jepang, serta keterlibatan teknologi yang lebih dalam untuk menangani kejahatan kekerasan domestik —serangkaian agenda yang bagi banyak pengamat terasa seperti daftar keinginan korporat yang dibungkus dalam bahasa pseudo-filosofis. Teks tersebut juga mengecam apa yang disebutnya sebagai “pengebirian pascaperang” terhadap Jerman dan Jepang, menyebut pelucutan senjata Jerman sebagai “koreksi berlebihan yang kini sedang dibayar mahal oleh Eropa.” Di sisi lain, poin yang paling banyak disorot adalah klaim bahwa sejumlah budaya “menghasilkan kemajuan vital” sementara yang lain “disfungsional dan regresif”—sebuah diksi yang oleh para pengkritik disebut sebagai supremasisme peradaban yang berbahaya.
“Palantir menjual perangkat lunak operasional ke lembaga pertahanan, intelijen, imigrasi, dan kepolisian. 22 poin ini bukan filsafat yang melayang di ruang hampa—ini adalah ideologi publik sebuah perusahaan yang pendapatannya bergantung pada politik yang sedang dipromosikannya,” tulis Eliot Higgins, pendiri platform investigasi Bellingcat, di media sosial Bluesky, sebagaimana dikutip oleh TechCrunch dan Al Jazeera.
Anggota Parlemen Inggris, Victoria Collins, melontarkan kritik keras dengan menyebut manifesto Palantir sebagai “racauan seorang supervillain,” dan menegaskan bahwa perusahaan dengan motivasi ideologis setelanjang itu seharusnya tidak diizinkan mendekati layanan publik manapun. Sementara itu, ekonom Yunani dan mantan Menteri Keuangan Yanis Varoufakis, dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, memperingatkan bahwa “robot pembunuh bertenaga AI sudah datang” dan menyebut manifesto Palantir sebagai manifestasi nyata dari apa yang disebutnya “tech lordism”—dominasi oligarki teknologi atas kebijakan pertahanan dan keamanan negara-bangsa.
Konteks penerbitan manifesto ini menjadi semakin berat mengingat Palantir tengah menghadapi kritik global atas keterlibatannya dalam kebijakan imigrasi kontroversial pemerintahan Trump dan dukungannya terhadap operasi militer Israel di Gaza dan Tepi Barat. Amnesty International, sebagaimana dicatat oleh Al Jazeera, secara terbuka menuding Palantir memiliki rekam jejak “mengabaikan secara terang-terangan hukum internasional,” baik dalam pelanggaran hak asasi migran di AS maupun pasokan produk dan layanan AI-nya kepada militer dan dinas intelijen Israel. Palantir telah menjadi kontraktor ICE sejak 2011, dan tahun lalu menerima kontrak senilai sekitar Rp486 miliar (USD 30 juta) tanpa proses tender untuk membangun ImmigrationOS, platform AI yang mengidentifikasi warga negara asing dan melacak deportasi. Daftar klien pemerintah yang panjang itu membuat banyak pengamat menilai manifesto ini bukan sekadar opini korporat, melainkan pernyataan misi yang menentukan arah produk dan layanan Palantir secara nyata.
Palantir sendiri membukukan pendapatan sebesar USD 4,5 miliar atau setara Rp73,1 triliun sepanjang 2025, dengan lebih dari separuhnya berasal dari kontrak-kontrak pemerintah. Pengumuman kemenangan Trump dalam pemilihan presiden AS tahun lalu seketika menambahkan sekitar Rp374 triliun (USD 23 miliar) pada kapitalisasi pasar Palantir, sementara Trump juga menunjuk sejumlah eksekutif Palantir ke posisi-posisi kunci di pemerintahannya. Ketergantungan finansial yang begitu dalam pada kontrak pemerintah dan militer inilah yang membuat para kritikus menyebut 22 poin manifesto itu bukan sekadar ekspresi intelektual, melainkan pernyataan kepentingan bisnis yang dibalut retorika geopolitik—dan itulah yang membuat kontroversi ini jauh lebih dari sekadar perdebatan filsafat teknologi biasa.
