JAKARTA, Perpektif.co.id - Eskalasi jumlah dan sebaran kasus keracunan yang menimpa anak-anak sekolah akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam beberapa pekan terakhir telah memicu keprihatinan mendalam. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) secara tegas menyuarakan kritik keras kepada pemerintah, mendesak Presiden dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak lagi mengabaikan rentetan tragedi yang terus berulang ini.
Program yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa ini dinilai telah berbalik menjadi ancaman serius. JPPI menyoroti fakta bahwa ribuan anak telah menjadi korban, sementara program terus dipaksakan berjalan tanpa adanya evaluasi yang komprehensif dan transparan. Sikap pemerintah yang terkesan kurang serius dalam menangani insiden ini menjadi sorotan utama.
Berdasarkan data pemantauan yang dihimpun oleh JPPI hingga pertengahan September 2025, tercatat sedikitnya 5.360 anak telah menderita keracunan. Angka ini, menurut JPPI, merupakan fenomena puncak gunung es, karena diyakini banyak kasus serupa yang sengaja ditutupi oleh pihak sekolah maupun pemerintah daerah demi menjaga citra.
Situasi ini secara gamblang menunjukkan bahwa program MBG telah gagal dalam misi utamanya untuk melindungi anak-anak, bahkan secara ironis bertransformasi menjadi sumber bahaya yang mengancam keselamatan dan masa depan mereka. JPPI menolak narasi pemerintah yang mengandalkan jargon “zero incident” atau nol insiden, sementara di lapangan, anak-anak terus berjatuhan menjadi korban. JPPI berpendapat bahwa jika insiden ini hanya terjadi sekali atau dua kali, mungkin masih dapat diklasifikasikan sebagai kesalahan teknis. Namun, dengan ribuan korban yang tersebar di berbagai wilayah, ini adalah bukti nyata dari sebuah kegagalan sistemik dan fundamental dalam tata kelola program yang berada di bawah koordinasi BGN.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyuarakan kepedihan atas penderitaan yang dialami para korban.
“Kami tidak tega melihat anak-anak yang harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyawanya hampir melayang. Presiden dan BGN jangan sekali-kali bermain-main dengan nyawa anak-anak bangsa. Kalau program ini benar-benar berpihak pada anak, hentikan sekarang juga sebelum lebih banyak korban berjatuhan,” tegas Ubaid Matraji.
Lebih jauh, JPPI melabeli tragedi MBG ini sebagai sebuah darurat kemanusiaan nasional. Program yang seharusnya menjadi solusi untuk mencerdaskan dan menyehatkan generasi penerus justru menjerumuskan mereka ke dalam penderitaan, penyakit, dan bahkan risiko kematian. Oleh karena itu, pertanggungjawaban penuh berada di pundak Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.
“Presiden harus bertanggung jawab. Jangan jadikan anak-anak sekolah sebagai kelinci percobaan dari kebijakan yang dipaksakan tanpa kesiapan. Kalau Presiden serius dengan janji melindungi generasi emas, maka hentikan MBG sekarang juga dan lakukan evaluasi total. Kalau tidak, berarti negara sedang abai terhadap keselamatan warganya sendiri,” tambah Ubaid.
Menyikapi krisis yang semakin mengkhawatirkan ini, JPPI secara resmi menyerukan tiga tuntutan utama kepada Presiden Republik Indonesia, yakni:
- Mengambil langkah tegas untuk menghentikan sementara pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah Indonesia.
- Memerintahkan dilakukannya evaluasi total dan menyeluruh terhadap sistem tata kelola program MBG yang selama ini dikendalikan oleh BGN.
- Menegaskan komitmen untuk memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan anak di atas segala ambisi politik atau target pencapaian program.***
