Perspektif.co.id - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya berbicara lebih terbuka soal polemik ijazah yang selama empat tahun terakhir terus digoreng sebagai isu politik. Dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV di kediamannya di Solo, Selasa (9/12/2025) malam, Jokowi menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu bukan sekadar isu liar di media sosial, melainkan bagian dari “agenda besar politik” yang sengaja digerakkan untuk merusak reputasinya.
Ia mengingatkan, kampus tempatnya menempuh pendidikan, Universitas Gadjah Mada (UGM), sudah berulang kali menegaskan bahwa Jokowi adalah lulusan resmi mereka. “Yang membuat ijazah saja sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana,” kata Jokowi, menyoroti kerasnya keraguan yang tetap dipelihara meski klarifikasi sudah berkali-kali disampaikan pihak kampus maupun aparat penegak hukum.
Jokowi mengaku heran isu yang sudah berkali dibantah justru terus digulirkan. Menurut dia, terdapat kepentingan tertentu yang sengaja merawat keraguan publik terhadap keabsahan riwayat pendidikannya. “Yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik, yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun enggak rampung-rampung,” ujarnya.
Ia menilai, cara isu itu dimainkan tampak dirancang untuk merendahkan dan menurunkan reputasinya di mata publik. “Ya mungkin untuk kepentingan politik. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekan, merendahkan, menghina, menuduh, semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main, kan mesti kepentingan politiknya di situ,” tutur Jokowi.
Dalam wawancara tersebut, Jokowi juga menyinggung kegelisahannya melihat energi publik dan ruang diskusi nasional tersedot pada isu yang menurutnya tidak substantif. Ia mengingatkan, Indonesia justru membutuhkan konsentrasi penuh untuk menyiapkan strategi besar menghadapi perubahan zaman. “Untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini. Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrem, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robotic,” ujarnya.
Jokowi menyayangkan jika perhatian masyarakat justru dihabiskan untuk polemik yang ia sebut sebagai “urusan ringan” dibanding tantangan struktural yang dihadapi bangsa. “Jangan malah kita, energi besar kita, kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya urusan ringan,” tambahnya.
Saat pembawa acara Frisca Clarissa menanyakan apakah benar ada agenda tertentu dan “orang besar” di balik isu ijazah, Jokowi tidak menepis. “Iya,” jawabnya singkat. Ketika didesak apakah ia mengetahui siapa tokoh besar tersebut, Jokowi hanya memberi sinyal bahwa sosoknya bukan rahasia. “Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tidak perlu saya sampaikan,” kata dia, tanpa menyebut nama.
Terkait posisi hukum, Jokowi menegaskan bahwa secara prinsip, beban pembuktian berada pada pihak yang menuduh. Ia mengaku selama empat tahun memilih untuk tidak terlalu banyak menanggapi karena merasa cukup memegang dokumen resmi. “Ya ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan dibicarakan, dan sebetulnya sudah 4 tahun diam tidak banyak menanggapi, karena tahu ijazahnya saya pegang gitu loh. Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu,” ungkapnya.
Jokowi menegaskan, forum yang tepat untuk menguji tuduhan tersebut adalah proses hukum, bukan perang narasi di ruang publik. “Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh, itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu, itu coba dibuktikannya seperti apa,” tegasnya.
Ia juga memastikan siap membawa seluruh dokumen pendidikan, mulai dari ijazah sekolah dasar hingga perguruan tinggi, ke hadapan majelis hakim jika proses persidangan berlangsung. Langkah ini, menurutnya, bukan hanya untuk membela diri, tetapi juga sebagai edukasi bagi masyarakat. “Untuk pembelajaran kita semuanya bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang,” kata Jokowi.
Pernyataan Jokowi tersebut dibaca sebagai sinyal politik yang lebih tegas oleh kalangan analis. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai wawancara eksklusif itu menandai perubahan gaya komunikasi Jokowi dalam merespons isu ijazah. Menurut dia, ada dua pesan utama yang disampaikan.
Pertama, Jokowi ingin menegaskan bahwa arena penyelesaian polemik ijazah adalah pengadilan, bukan perdebatan opini di media dan media sosial. “Sepertinya bagi Jokowi pembuktian ijazah hanya di pengadilan, bukan saling perang narasi politik. Karena yang berkekuatan hukum pengadilan, bukan pendapat politik. Publik sangat nunggu itu pembuktian nanti di pengadilan. Biar terang benderang siapa yang salah dan siapa yang benar,” ujar Adi.
Kedua, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai Jokowi semakin eksplisit soal adanya orkestrasi politik di balik isu ijazah. “Jika betul omongan Jokowi, menarik jika di-spill siapa yang operasikan isu ijazah. Ini kali kedua Jokowi secara terbuka ‘menyebut’ ada pihak yang mengorkestrasi di belakang ijazah. Sebelumnya nyebut ada orang besar, kini menyebut ada operasi politik,” kata Adi.
Adi juga menyoroti format wawancara eksklusif di televisi nasional sebagai pesan simbolik bahwa Jokowi tak lagi hanya menanggapi sekilas di sela-sela acara resmi. “Wawancara eksklusif dengan Kompas TV ini sepertinya Jokowi ingin kasih pesan bahwa yang nuduh dan yang mengoperasikan ijazah bakal dilawan di pengadilan. Biasanya selama ini Jokowi hanya bicara sepotong-sepotong soal tudingan ijazah lewat door stop media, kini dengan wawancara eksklusif di Kompas TV, pesannya khusus kalau Jokowi ingin lawan yang nuduh itu lewat jalur hukum,” ucapnya.
Di sisi penegakan hukum, Polda Metro Jaya sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan penyelidikan mendalam dengan melibatkan ahli hukum pidana, ahli ITE, pakar komunikasi sosial, hingga ahli bahasa untuk membaca konteks dan dampak pernyataan para terduga pelaku.
Kepolisian juga menegaskan bahwa ijazah Jokowi yang diterbitkan UGM merupakan dokumen asli dan sah menurut hukum. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan, delapan orang itu dijerat dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan, serta manipulasi data elektronik.
Dengan kombinasi sikap tegas Jokowi yang kini siap membuka seluruh dokumen pendidikannya di pengadilan dan proses hukum terhadap para penyebar tuduhan ijazah palsu, arah penyelesaian polemik ini bergerak dari ruang opini menuju ranah hukum. Publik tinggal menunggu bagaimana persidangan akan menguji bukti-bukti dan menutup bab panjang isu yang selama bertahun-tahun mewarnai dinamika politik nasional tersebut.
