BANDUNG,Perspektif.co.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan banjir yang berulang di Bandung bukan lagi sekadar musibah musiman, melainkan buah dari perubahan tata ruang yang dibiarkan berlangsung tanpa kendali tegas selama bertahun-tahun.
Ia menyebut kawasan yang dulu berfungsi sebagai ruang resapan air—mulai dari sawah, rawa hingga danau—kini nyaris habis digantikan deretan permukiman dan kawasan elite.
“Di Bandung sekarang hampir tidak ada lagi sawah, rawa, dan danau. Hampir semuanya sudah berubah menjadi permukiman,” ujar Dedi usai berdiskusi dengan Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (11/12).
Dedi mengungkap praktik pembangunan kawasan hunian mewah yang dilakukan dengan cara menguruk lahan menggunakan tanah dari wilayah lain. Pola ini, menurutnya, memicu ketimpangan permukaan tanah dan memperburuk risiko banjir bagi warga yang tinggal di area rendah.
“Mereka melakukan pengurukan dengan mengambil tanah dari tempat lain. Akibatnya, daerah asal tanah itu mengalami penurunan permukaan, sementara kawasan elite justru makin tinggi. Saat hujan turun, yang jadi korban adalah warga di wilayah yang permukaannya turun,” kata Dedi.
Di sisi lain, ia menyoroti banyaknya permukiman warga yang berdiri di area Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum dan kawasan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Untuk mengurangi risiko, Pemprov Jabar mulai menyiapkan relokasi bagi warga yang tinggal di zona paling rawan.
“Pemerintah provinsi menyiapkan rumah kontrakan selama satu tahun bagi warga yang harus direlokasi. Setelah itu kami lakukan pembebasan lahan, dan kawasan yang biasa terendam banjir akan dikembalikan menjadi area sungai dan daerah resapan air,” tuturnya.
Dedi menegaskan langkah ini diambil agar masyarakat tidak terus-menerus hidup dalam bayang-bayang banjir setiap musim hujan. “Kita tidak bisa hanya meratapi bencana yang datang tiap tahun. Kita perlu bergerak mencari solusi permanen,” tegasnya.
Selain penataan kawasan banjir di Bandung, Pemprov Jabar juga akan menertibkan alih fungsi lahan di Ciwidey, termasuk area yang selama ini dikelola PTPN maupun kawasan hutan yang berubah menjadi kebun sayur.
“Lahan-lahan itu akan kami kembalikan ke fungsi semula, diarahkan menjadi perkebunan teh dan tanaman keras yang akan dikelola Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan Jawa Barat,” jelas Dedi.
Dalam pertemuannya dengan KPK, Dedi juga membeberkan persoalan serius terkait aset negara di Jawa Barat. Ia mengungkap masih ada puluhan ribu hektare tanah milik negara dan BUMN yang belum bersertifikat, serta banyak izin lokasi dan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah lama kedaluwarsa tanpa pembaruan administrasi.
“Kami mendorong seluruh aset negara dan BUMN yang belum tertib administrasi supaya segera diproses sertifikasinya. Ini penting agar penataan hutan, perkebunan, dan sungai bisa berjalan sesuai fungsi dasarnya,” ujarnya.
Untuk itu, Dedi membawa perwakilan PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Perhutani, hingga BBWS dalam pertemuan dengan KPK. Langkah ini ditempuh agar proses penertiban lahan yang selama ini dikuasai atau dihuni pihak lain bisa diselesaikan secara hukum dan administratif.
“Risikonya memang banyak areal yang sudah terlanjur ditempati dan dikuasai pihak lain. Karena itu kami lakukan penertiban bertahap sebagaimana yang sudah dijalankan dalam 10 bulan terakhir,” kata Dedi.
Ia mengklaim upaya serupa yang dilakukan di kawasan hulu Bogor dan wilayah Bekasi mulai menunjukkan hasil positif. Menurutnya, aliran air di beberapa titik yang sebelumnya bermasalah kini berangsur membaik.
“Saya bisa lihat dalam 10 bulan terakhir, penanganan di hulu Bogor dan di Bekasi membuat aliran airnya jauh lebih baik,” ungkapnya.
Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK Bahtiar Ujang yang hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa agenda bersama Pemprov Jabar kali ini menyentuh dua isu besar sekaligus: mitigasi bencana dan penyelamatan aset negara.
“Yang dibahas bukan hal sepele. Ini menyangkut penataan aset negara dan BUMN sekaligus upaya pencegahan bencana yang berulang, sejalan dengan dinamika cuaca dan lingkungan saat ini,” ujar Bahtiar.
Ia menekankan bahwa salah satu kunci keberhasilan mitigasi risiko adalah memanfaatkan kembali lahan-lahan tidur dan aset terbengkalai agar berfungsi mendukung ketahanan lingkungan, bukan malah memperparah kerusakan.
“Banyak aset PTPN maupun kementerian teknis yang akan direvitalisasi untuk penguatan ketahanan lingkungan. Pemerintah Jawa Barat meminta KPK ikut mengawal agar langkah-langkah ini betul-betul terlaksana,” kata Bahtiar.
Kerja sama Pemprov Jabar dan KPK diharapkan dapat mempercepat penertiban tata ruang, mendorong pemulihan kawasan resapan, sekaligus menutup celah penyalahgunaan aset negara. Di tengah banjir yang terus membayangi Bandung setiap musim hujan, publik menunggu bukti nyata bahwa penataan ulang ruang dan aset benar-benar dijalankan, bukan sekadar janji dalam rapat koordinasi.
