TEKNOLOGI, Perspektif.co.id — Vendor telekomunikasi China, ZTE Corporation, mengumumkan bahwa perusahaan mencatat pertumbuhan pendapatan signifikan pada sembilan bulan pertama tahun fiskal 2025 serta menandatangani kontrak jaringan 5G baru di beberapa wilayah Asia, di tengah ancaman kebijakan pelarangan di pasar Barat yang bisa menghambat bisnisnya.
Perusahaan itu, yang bermarkas di Zhengzhou, China, menyatakan dalam laporan keuangan 2025 bahwa pendapatan komputasi dan layanan meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding periode sama tahun sebelumnya, sementara total pendapatan melampaui RMB 100 miliar, menunjukkan permintaan kuat terhadap solusi infrastruktur dan cloud edge yang ditawarkannya. Dalam catatan itu, ZTE menyatakan bahwa kontrak-kontrak 5G baru mencakup proyek jaringan di Asia Tenggara dan solusi smart-home di Amerika Latin, memperluas jangkauan globalnya di luar pasar domestik.
“ZTE terus memajukan teknologi dasar di empat domain utama—Jaringan, Komputasi, Rumah, dan Perangkat Pribadi,” ujar salah satu eksekutif senior ZTE di siaran pers perusahaan, merujuk pada empat pilar utama portofolio produknya yang kini menjadi mesin pertumbuhan sekaligus daya saing pasar.
Pertumbuhan ini terjadi saat sejumlah legislator di Uni Eropa sedang mempertimbangkan aturan yang bisa membatasi penggunaan peralatan yang dianggap berisiko terhadap “keamanan kritis” di jaringan telekomunikasi, termasuk vendor dari negara tertentu, sehingga ZTE menjadi salah satu sosok yang berada di bawah sorotan atas cakupan investasinya yang luas. Sementara itu, di Amerika Serikat, undang-undang pendanaan untuk menghapus perangkat dari pemasok tertentu terus mendorong operator lokal untuk mencari alternatif teknologi.
“Huawei mengkritik proposal tersebut, dengan alasan bahwa itu mendiskriminasi berdasarkan asal usul daripada manfaat teknis dan melanggar prinsip-prinsip WTO,” kata seorang juru bicara industri teknologi global—menggarisbawahi bahwa isu regulasi ini tidak hanya tentang satu perusahaan, melainkan perdebatan yang lebih luas mengenai kriteria teknis versus politik dalam memilih pemasok infrastruktur.
Kontrak 5G terbaru ZTE, yang diperoleh melalui kompetisi tender bersama mitra operator regional di Asia Tenggara, mencakup penempatan perangkat radio, inti jaringan, serta layanan integrasi sistem yang digabungkan dengan penawaran edge computing di lokasi pelanggan. Proyek-proyek itu ditempatkan di negara yang permintaan teknologi jaringan generasi kelima tumbuh cepat, menyusul peluncuran layanan komersial 5G yang belum lama ini dipercepat oleh operator setempat.
Secara garis besar, ZTE mengeksekusi ekspansinya dengan strategi yang menekankan lokalitas data dan kepatuhan terhadap regulasi setempat, termasuk opsi penyimpanan data di negara mitra dan penerapan enkripsi end-to-end pada solusi cloud yang ditawarkannya kepada pelanggan enterprise. Pendekatan ini, menurut analis industri, menjadi modal penting untuk memenangkan tender sambil meredam kekhawatiran terkait keamanan.
Walau pertumbuhan tahun 2025 menunjukkan optimisme, perusahaan kini berhadapan dengan risiko pelarangan atau pembatasan pasar di Eropa dan Amerika yang bisa berdampak pada kontrak masa depan. Penundaan atau pembatasan tersebut dikhawatirkan mengurangi peluang ekspansi ZTE di pasar kritis dengan nilai ekonomi besar, terutama jika operator harus mengganti infrastruktur sesuai kebijakan baru.
Investor, operator jaringan, serta pembuat kebijakan kini ditantang untuk menilai antara keuntungan teknis yang ditawarkan ZTE dan faktor geopolitik yang memengaruhi keputusan pemasok. Hal ini menjadi penting karena industri telekomunikasi global tengah mengalami transisi cepat menuju arsitektur yang semakin bergantung pada komputasi tepi, AI, dan integrasi cloud.
