TANGSEL, Perspektif.co.id - Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai diterapkan di berbagai daerah, termasuk di Tangerang Selatan. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel menilai langkah ini tidak hanya mengubah pola kerja, tetapi juga berpotensi menekan pengeluaran operasional secara signifikan, mulai dari konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga biaya listrik kantor.
Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, menyatakan kebijakan WFH yang diterapkan satu hari dalam sepekan diyakini membawa dampak langsung terhadap efisiensi anggaran pemerintah daerah.
“Pasti akan berdampak bagi penghematan BBM, listrik, dan biaya operasional lainnya,” ujar Benyamin saat dikonfirmasi, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, pengurangan mobilitas ASN menuju kantor menjadi faktor utama yang mendorong efisiensi tersebut. Dengan berkurangnya perjalanan harian pegawai, konsumsi energi secara keseluruhan ikut menurun, baik dari sisi transportasi maupun penggunaan fasilitas kantor.
Meski demikian, Pemkot memastikan kebijakan ini tidak akan mengganggu layanan kepada masyarakat. ASN yang bertugas di sektor pelayanan publik tetap diwajibkan bekerja dari kantor seperti biasa, meskipun kebijakan WFH mulai diberlakukan.
"Urusan pelayanan publik langsung tetap masuk seperti biasa," tegas Benyamin.
Rencananya, implementasi WFH di Tangsel akan mulai berjalan pada Jumat pekan depan, mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan satu hari kerja dari rumah setiap minggu. Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap ASN akan dilakukan secara berjenjang melalui kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
"Pengawasan dilakukan oleh kepala OPD dan dilaporkan kepada wali kota melalui sekda,” jelasnya.
Saat ini, Pemkot Tangsel masih melakukan pendataan terkait jumlah ASN yang akan menjalani WFH setiap Jumat. Hal ini karena tidak semua posisi memungkinkan untuk bekerja secara jarak jauh, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Di tingkat nasional, kebijakan WFH ASN ini merupakan bagian dari strategi efisiensi kerja yang dicanangkan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut kebijakan tersebut juga menjadi kelanjutan dari pola kerja fleksibel yang sempat diterapkan selama pandemi COVID-19.
Pemerintah menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, sejumlah sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, perizinan, hingga kebencanaan tetap diwajibkan beroperasi dari kantor.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan WFH. Ia menyebut ASN yang bekerja dari rumah wajib mengaktifkan perangkat komunikasi mereka agar dapat dipantau melalui sistem geolokasi.
