JAKARTA, Perspektif.co.id - Sebuah unggahan di media sosial memicu perdebatan publik setelah seorang kreator konten mengaku diminta menyerahkan video karyanya secara gratis oleh pihak yang disebut sebagai UKP Pariwisata. Curhatan tersebut viral usai dibagikan ulang oleh akun Instagram @kirinesia.id dan menuai ribuan respons dari warganet.
Dalam unggahan itu, kreator bernama canro.simarmata menceritakan proses panjang produksi konten yang ia lakukan, mulai dari pendakian berjam-jam, membawa peralatan berat, hingga mengurus perizinan penggunaan drone. Ia juga menyoroti risiko kerusakan alat selama proses pengambilan gambar di lapangan.
“Naik gunung berjam-jam, bawa alat belasan kilo, urus izin drone yang lapis-lapis, ambil risiko alat rusak atau jatuh... ujung-ujungnya ada yang datang dengan kalimat: ‘Boleh minta videonya gratis untuk publikasi pemerintah?’,” tulisnya dalam unggahan tersebut.
Dalam tangkapan layar percakapan yang beredar, terlihat pihak yang mengaku dari UKP Pariwisata meminta izin menggunakan cuplikan video untuk kebutuhan publikasi informasi pariwisata melalui akun resmi. Permintaan tersebut disampaikan dengan alasan promosi destinasi kepada masyarakat luas.
Menanggapi permintaan itu, kreator menyampaikan apresiasi atas tujuan promosi pariwisata, namun menegaskan bahwa penggunaan karya profesional tetap memiliki nilai ekonomi. Ia mengajukan tarif sebesar Rp10 juta per video, dengan pertimbangan biaya produksi di lapangan, termasuk biaya operasional izin drone yang disebut bisa mencapai sekitar Rp2 juta per hari.
“Untuk penggunaan satu video karya saya, rate yang saya tetapkan adalah sebesar Rp10.000.000 per video, menyesuaikan dengan keseluruhan proses produksi termasuk kebutuhan operasional di lapangan,” tulisnya dalam balasan tersebut.
Unggahan ini langsung memicu diskusi luas di kalangan pengguna media sosial. Sejumlah warganet menyuarakan dukungan terhadap kreator, menilai permintaan penggunaan karya secara gratis kurang menghargai proses produksi.
“Saya ASN, dan saya dukung. Kalau dikasih gratisan, bisa saja nanti malah mereka anggarkan dan uangnya cair buat mereka,” tulis salah satu pengguna dalam kolom komentar.
Komentar lain bahkan menilai tarif yang diajukan kreator masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan standar industri konten visual profesional.
“Minimal Rp50 juta per footage untuk lisensi tanpa batas,” tulis warganet lainnya.
Namun, ada pula tanggapan skeptis yang meragukan kemungkinan adanya pembayaran dalam kasus tersebut, sehingga memperlihatkan adanya perbedaan pandangan di tengah publik.
Fenomena ini kembali mengangkat isu lama terkait apresiasi terhadap karya kreator digital, khususnya dalam kerja sama dengan instansi atau lembaga. Di satu sisi, kebutuhan promosi pariwisata dinilai penting, namun di sisi lain, penghargaan terhadap tenaga, biaya, dan risiko produksi konten menjadi sorotan utama.
