JAKARTA, Perspektif.co.id - Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akhirnya angkat bicara terkait polemik anggaran pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat yang sempat disorot publik. Isu ini mencuat setelah muncul dugaan harga sepatu mencapai Rp700 ribu per pasang dengan total anggaran menyentuh Rp27 miliar.
Gus Ipul menegaskan bahwa angka tersebut bukan harga final, melainkan masih sebatas perencanaan awal dalam penyusunan anggaran. Ia menjelaskan bahwa proses pengadaan nantinya akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka yang memungkinkan harga menjadi lebih rendah dari nilai perencanaan.
"Jadi gini, setiap anggaran itu kan direncanakan sebelumnya. Direncanakan dan nanti tentu ada proses pengadaan. Nah proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya," kata Gus Ipul saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Kedung Cowek di Surabaya, Minggu (3/5/2026).
Menurutnya, dinamika harga dalam proyek pemerintah memang lazim terjadi karena nilai awal hanya menjadi acuan sebelum masuk tahap tender. Ia memastikan bahwa harga akhir sepatu yang akan dibeli untuk kebutuhan siswa dipastikan lebih efisien setelah proses pengadaan berjalan.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ia mengaku telah memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran di Kementerian Sosial agar tidak melakukan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
"Saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, untuk tidak melakukan penyimpangan," ujarnya.
Ia bahkan secara khusus mengingatkan agar tidak ada praktik lobi, titipan, maupun rekayasa dalam proses tender. Menurutnya, seluruh tahapan harus berjalan bersih dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
"Tidak boleh ada lobby, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang dalam proses pengadaan. Tidak hanya yang Sekolah Rakyat, tapi seluruh pengadaan di Kementerian Sosial," tegasnya.
Gus Ipul juga menyatakan komitmennya untuk menindak tegas jika ditemukan pelanggaran. Ia menegaskan siap menjadi pihak pertama yang melaporkan apabila terjadi praktik manipulasi atau kongkalikong dalam proyek tersebut.
"Kita harus benar-benar bersih dari korupsi. Kalau terjadi pelanggaran, manipulasi, atau kongkalikong, saya dan Pak Wamen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan," ucapnya.
Di sisi lain, polemik ini turut menyeret nama produk sepatu lokal yang dikaitkan dengan program tersebut. Pemilik brand sepatu asal Surabaya, Reynaldi Daud, memberikan klarifikasi setelah produknya ramai diperbincangkan publik.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses masih berjalan dan belum ada penetapan harga final. Dengan demikian, isu sepatu seharga Rp700 ribu disebut sebagai interpretasi awal dari dokumen perencanaan, bukan harga yang akan dibayarkan dalam realisasi program.
