GARUT, Perspektif.co.id - Polemik pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut kembali menuai sorotan tajam dari publik. Seorang warganet dengan akun Instagram @denski___ memantik diskusi panas usai mengunggah kritik terhadap struktur belanja dalam APBD Garut Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp4,9 triliun.
Melalui unggahan singkat berdurasi kurang dari satu menit, warga asal Kecamatan Caringin tersebut mempertanyakan keadilan distribusi anggaran, terutama ketika di lapangan masih banyak lansia di Garut yang terpaksa bekerja kasar dengan bayaran harian hanya Rp10.000 hingga Rp15.000.
“Anggaran nyaris lima triliun, tapi lansia masih kerja serabutan buat makan. Sementara pejabat dan pegawai gajinya miliaran,” ungkapnya dalam video yang viral di berbagai platform media sosial.
Unggahan tersebut juga mengungkap pos-pos belanja yang dinilai tidak produktif dan janggal, antara lain: belanja pegawai sebesar Rp2 triliun lebih, anggaran rapat dan perjalanan dinas senilai Rp12 miliar, pengadaan makan minum miliaran rupiah, hingga belanja alat tulis kantor (ATK) dan seragam dinas dengan nilai yang mencengangkan.
“ATK miliaran, rapat belasan miliar, sampai baju pegawai pun dibelikan dari pajak rakyat. Di mana prioritas sosialnya?” kritiknya.
Belanja Besar, Realisasi Tak Maksimal
Berdasarkan dokumen yang beredar, dari pagu anggaran Rp4,9 triliun tersebut, realisasi hingga triwulan ketiga baru mencapai Rp3,6 triliun atau sekitar 73,67%. Namun, sektor-sektor esensial seperti pemberdayaan masyarakat, pendidikan nonformal, dan kesejahteraan sosial dinilai belum maksimal dalam serapan anggaran, bahkan rawan disalahgunakan.
Ade Burhanudin, S.I.P., M.Si., Dosen Kebijakan Publik STISIP Samudera Indonesia Selatan, menilai bahwa sorotan publik ini valid dan perlu menjadi bahan introspeksi serius pemerintah daerah.
“APBD bukan hanya soal angka, tapi cerminan dari komitmen terhadap keadilan sosial. Jika struktur anggaran memanjakan birokrasi namun rakyat tetap hidup dalam ketidakpastian ekonomi, berarti ada yang keliru secara fundamental,” tegasnya.
Ia menambahkan, transparansi tidak cukup sebatas keterbukaan data, melainkan harus diukur melalui dampak langsung terhadap masyarakat.
“Data terbuka tidak cukup jika manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Masih adanya warga lansia yang harus bekerja keras demi makan adalah tanda ketimpangan yang belum tuntas,” imbuhnya.***
